SANCAnews – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni
menilai, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
masih dibutuhkan untuk menekan laju kasus Covid-19. Namun pemerintah harus
memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan
tersebut.
"Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi
menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih
meningkat," papar Sahroni dalam siaran pers.
Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas rencana pemerintah
yang sedang membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu PPKM Darurat hingga 6
pekan. Namun menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan
warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor informal
dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.
Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar
jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.
“Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual
kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek
seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya
diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujarnya.
Dia juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan
yang membingungkan, karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di
masyarakat. Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau
tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.
"Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," ungkap Sahroni. (suara)