SANCAnews – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan hingga saat ini
klaim penanganan pasien Covid-19 senilai Rp 261 miliar belum dibayarkan
Kementerian Kesehatan. Hal ini akhirnya mengganggu proses pemberian pelayanan
kesehatan di daerah kepada masyarakat di daerah tersebut, dikutip dari Antara,
dilansir jawapos.com, Senin (5/7)
“Saya sudah curhat dan minta percepatan pembayaran langsung
kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar
Panjaitan. Kita banyak kebutuhan obat-obatan, oksigen dan lain-lain. Ini tidak
bisa dipenuhi uangnya belum cair,” kata Ade Yasin, usai rapat koordinasi penanganan
Covid-19 secara virtual di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (5/7).
Menurutnya, Rp 261 miliar tersebut merupakan piutang Kemenkes
ke empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bogor. Dari total
tersebut, angka tagihan yang masih menjadi perselisihan atau dispute sekitar Rp
200 miliar, sedangkan Rp 61,9 miliar sudah lolos verifikasi tapi belum juga
dibayarkan.
Rekap klaim senilai Rp 61,9 miliar yang sudah melewati
verifikasi BPJS Kesehatan dan Kemenkes itu terbagi dari RSUD Cibinong Rp40,5
miliar, RSUD Ciawi Rp 7,5 miliar, RSUD Cileungsi Rp6,4 miliar, serta dari RSUD
Leuwiliang Rp7,9 miliar.
“RSUD kan menerima pasien COVID-19. Diberi pelayanan
semaksimal mungkin karena ditanggung Kemenkes. Tapi ternyata, klaim yang
diajukan banyak yang ditolak, selisihnya lebih dari separuhnya,” kata Ketua
Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.
Ade Yasin mengungkapkan, tidak semua klaim pembiayaan yang
diajukan rumah sakit bisa cair 100 persen. Karena, hanya pasien COVID-19 dengan
perawatan selama 14 hari yang pembiayaan penanganannya bisa diklaim.
“Rumah sakit terbatas fasilitasnya. Jadi setiap pasien
COVID-19 bergejala sedang dan berat yang kemudian dirawat, saat sebelum 14 hari
gejalanya mereda atau menjadi ringan, kami sarankan untuk pulang dan melakukan
isoman, agar pasien lain yang bergejala sedang dan berat bisa mendapat
perawatan. Ada skala prioritas yang dilayani,” ujarnya.
Kini, menurutnya dengan keuangan yang kian kembang kempis,
rumah sakit harus berjibaku dengan ketersediaan alat pendukung medis yang ada.
Ade Yasin pun berharap pemerintah pusat memberi perhatian kepada pemerintah daerah. []