SANCAnews – Pengamat Sosial Politik dari Univesitas Negeri
Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai PDIP tidak layak disebut sebagai partai
ideologis.
Hal itu disampaikan menanggapi Sekretaris Jenderal DPP PDIP,
Hasto Kristianto, yang menutup ruang koalisi dengan Demokrat dan PKS dengan
alasan berbeda ideologisnya.
Menurut Ubedilah, alasannya yang diutarakan Hasto mengenai
hal ini justru memperjelas corak partai yang tidak ideologis.
Sebab selama pengamatannya, kepemimpinan PDIP cendrung
mengamini praktik pragmatisme kekuasaan dan perilaku koruptif, bahkan
menurutnya terjadi dimana-mana.
“Mereka melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah,
karena melakukan korupsi uang bantuan sosial (bansos) yang seharusnya untuk
orang miskin,” ujar Ubedilah, Senin (31/5).
Dari situ, Ubedilah memandang PDIP bukan partai yang
ideologis. Sehingga, fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa koalisi yang
dibangun PDIP bukanlah koalisi ideologis, tetapi koalisi pragmatis.
“Jadi tidak layak jika PDIP mengklaim sebagai partai ideologis
lalu membangun koalisi Pilpres 2024 dengan basis ideologis, sementara koalisi
capres lain dinilai tidak ideologis,” tuturnya.
Narasi Hasto, disimpulkan ubaedillah, harus segara dikoreksi
PDIP. Karena mengarah pada dua hal, yaitu klaim partai paling ideologis dan
mengarah pada pola Pilpres yang sama seperti pada Pilpres 2019 lalu yang hanya
dua pasang capres-cawapres.
“Itu head to head yang juga akan memicu potensi konflik yang
lebih besar. Apalagi dibumbuhi dengan klaim ideologis,” kata Ubedilah.
Potensi konflik yang lebih besar akan terjadi jika hanya ada
dua pasangan calon Presiden di Pilpres 2024.
Hasto Klaim PDIP Partai Ideologis
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto
Kristiyanto berharap agar Pilpres 2024 mendatang diikuti diikuti dua pasang
calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dengan demikian
diharapkan tidak ada pemungutan suara putaran kedua.
“Kami akan membangun koalisi sehingga paling tidak pemilu
kedepan itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, jadi tidak ada dua ronde
supaya energi kita ini bisa difokuskan mengatasi berbagai persoalan,” kata
Hasto dalam diskusi yang digelar Para Syndicate secara daring, Jumat (28/5).
Ia berharap pilpres ke depannya tidak hanya sekadar soal
kontestasi semata. Menurutnya, untuk memimpin sebuah negara perlu ada persiapan
matang.
“Untuk jadi pemimpin melalui proses penyiapan, bukan hanya
lahir dari kontestasi yang sifatnya liberal,” ucapnya.
Hasto menambahkan, apalagi saat ini ketegangan tengah terjadi
di Laut Tiongkok Selatan dan Timur Tengah. Peran Indonesia dinilai penting
untuk membantu persoalan negara yang tengah berseteru agar bisa selesai.
“Agar masalah Palestina bisa selesai, agar perdamaian di
Timur Tengah bisa tercipta karena campur tangan Indonesia,” ucapnya.
Sebelumnya, Hasto juga mengungkapkan PDIP sulit berkoalisi
dengan PKS dan Partai Demokrat. Hasto mengatakan ketidakcocokan tersebut
lantaran keduanya memiliki ideologi yang berbeda.
“PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda,
sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan
sejak awal,” ucapnya.
“Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Mereka) partai
elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa.
Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat,”
imbuhnya. []