SANCAnews – Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik
mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo membelah dan menyingkirkan orang-orang
yang menghalangi politik istana.
Rachland mengatakan hal itu sebagai respons terhadap polemik
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Rachland, Jokowi selama ini disebut membela
kebhinekaan. Namun, isu Taliban di KPK dan juga TWK itu tidak berhubungan
dengan kebhinekaan.
“Sudah lama dikritik: Jokowi ‘membela kebhinekaan’ dengan
cara membelah dan menyingkirkan,” kata Rachland melalui akun Twitter-nya pada
Kamis, 27 Mei 2021.
“Tapi dari kasus KPK kini kita tahu, tudingan ‘Taliban’ itu,
‘test kebangsaan’ itu, tak berhubungan dengan kebhinekaan. Ia membelah dan
menyingkirkan sesiapa yang menghalangi politik istana,” tambahnya.
Seperti diketahui, KPK sedang ramai dibicarakan akhir-akhir
ini terkait polemik TWK yang tak dilulusi 75 pegawai.
TWK itu ramai dibicarakan karena beberapa pertanyaan yang
bocor ke publik dinilai tidak ada kaitannya drngan wawasan kebangsaan.
Contohnya, salah satu pegawai yang tak lulus, Tata Khoiriyah
yang ditanya “kalau pacaran ngalain aja?”
Setelah masalah TWK itu semakin memanas, Presiden Jokowi telah
pernah angkat suara pada Senin, 18 Mei 2021 lalu.
“Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap
pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75
pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes,” kata Jokowi, dikutip dari akun
Twitter resminya.
Kalau ada kekurangan, lanjut Jokowi, tentu bisa diperbaiki
melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
Akan tetapi, pada Selasa, 25 Mei 2021, KPK mengumumkan bahwa
51 dari 75 pegawai yang tak lulus itu resmi diberhentikan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa para
pegawai itu dipecat karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan
lanjutan.
“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Alexander, dilansir dari Kompas TV. (terkini)