SANCAnews – Masuknya Warga Negara (WN) asal China ke
Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China
Southern Airlines (charter flight) di saat pemerintah melarang mudik Lebaran
2021, terus menuai pertanyaan publik.
Sebab, pemandangan tersebut seolah menunjukkan sikap
pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan pandemi Covid-19 di tanah
air.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty
Prasetiyani Aher dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (10/5).
"Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN
China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan
dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah
inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19," kata Netty.
Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN
China tersebut dengan gamblang dan apa adanya kepada rakyat Indonesia.
"Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus
gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia.
Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan,
apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik," tuturnya.
Pemerintah, lanjut Netty, seharusnya peka ketika masyarakat
dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia adalah hal yang sulit
diterima nalar, "Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan
ini," tegasnya.
Netty juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan
kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru Covid-19 juga sudah
terkonfirmasi ada di Indonesia. Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah
melakukan pengetatan proses masuknya WNA
ke Indonesia.
"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus
waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan
sangat ketat. Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat
rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional," kata dia.
"Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua
peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," demikian Ketua Tim Covid-19
Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan.