Sastrawan Politik
Oleh : Ahmad Khozinudin
SANCAnews – Benar-benar menyakitkan statement partai satu
ini. Sepanjang serangan brutal Israel terhadap Palestina, PDIP bungkam. Tidak
ada release resmi atau komentar tajam kader PDIP yang mengutuk kekejian Yahudi
Israel.
Tapi begitu umat Islam berempati, mengumpulkan sejumlah
bantuan untuk Palestina, PDIP berkicau. Anggota DPR RI Fraksi PDIP Nabil Haroen
alias Gus Nabil meminta Pemerintah Indonesia mengaudit aliran dana bantuan
kemanusiaan untuk Palestina.
Sebenarnya, ini anggota DPR paham aturan tidak ? Bantuan dana
sosial, itu terikat dengan hukum privat karena bukan anggaran yang berasal dari
APBN. Terserah umat Islam mau menyumbang berapapun untuk Palestina, tidak akan
merugikan keuangan Negara.
Mengenai penyalurannya, sejumlah lembaga yang menyalurkan
juga kredibel dan jelas untuk membantu korban kekejian Israil.
Misalnya, Muhammadiyah berhasil menghimpun dana sekitar Rp7
miliar untuk membantu rakyat Palestina sebagai korban konflik di negaranya. Itu
tidak ada hubungannya dengan APBN. Apa urusannya, pemerintah mengaudit dana
privat ?
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil
Siroj juga mengajak Nahdliyin untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada
rakyat Palestina, melalui NU Care-LAZISNU. Hal itu disampaikan saat berkunjung
ke rumah Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun, pada Senin
(17/5). Lalu, apa pemerintah mau ngerecoki periksa rekening NU ?
Kalau mau diaudit, itu rekening seluruh kader PDIP. Karena
sudah terbukti korupsi dana bansos dilakukan Juliari Peter Batubara, kader
PDIP. Sudah terbukti pula, sejumlah uang mengalir ke PDIP.
Seperti Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kendal, A.
Suyuti terbukti menerima aliran dana bansos, dia lalu megembalikan sejumlah
uang yang diterimanya dari tersangka Juliari Peter Batubara (JPB), mantan
Menteri Sosial (Mensos). Hal itu telah dikonfirmasi oleh pihak Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyidik KPK juga telah memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk
tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap dalam pengadaan
bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.
Saya kira, tidak sebatas ketua DPC PDIP Kendal. Seluruh
rekening kader PDIP perlu diperiksa seperti rekening FPI yang diperiksa. Karena
predikat crime korupsi PDIP jelas, korupsi dana bansos.
Secara khusus, saya meminta PPATK untuk memeriksa rekening
Nabil Haroen, anggota DPR RI dari PDIP. Jangan-jangan dia juga kebagian hasil
korupsi dana Bansos ?. [].