SANCAnews – Ahli Wabah UI Pandu Riono ikut mengkritik pesta
ulang tahun Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang viral di media sosial.
Menurutnya, sikap tersebut tak mencontohkan teladan di masa pandemi COVID-19
yang masih berlangsung.
Hal seperti ini hanya bisa ditindak tegas oleh Presiden
Jokowi. Musababnya, Khofifah sendiri termasuk sebagai satgas COVID-19 di
tingkat provinsi.
"Saya enggak tahu cara penyelesaian di antara pemerintah
gimana. Karena kan gubernur satgas provinsi. Gimana menindak satgas
provinsi?" kata Pandu kepada kumparan, Minggu (23/5).
"Jadi dari dulu kan saya bilang, Pak Presiden memimpin
langsung upaya penanggulangan pandemi ini. Kalau Presiden kan dipilih rakyat,
bisa menyikapi hal gini-gini. Kan bisa marahin gubernur," imbuh dia.
Sehingga, kata Pandu, Jokowi harus memberikan sanksi tegas
kepada Khofifah. Apalagi, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya menekan
penyebaran COVID-19.
"Padahal vaksin ini semua sudah disiapkan, begitu di
lapangannya kendur. Jadi sanksi atau tindak tegas harus," kata dia.
Diketahui, pesta ulang tahun Khofifah digelar di rumah dinas
gubernur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/5). Dalam video yang
viral, suasana pesta terlihat meriah dengan panggung musik, hiasan balon hingga
lampu yang berwarna-warni, dengan tamu yang cukup ramai dan tak begitu menjaga
jarak meski memakai masker.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Heru Tjahjono
kemudian mengklarifikasi sebagai orang yang menginisiasi ide pesta tersebut.
Tujuannya untuk memberikan kejutan di hari ulang tahun Gubernur Khofifah dan
Wakilnya Emil Dardak yang hanya berjarak satu hari.
Sebelumnya, Pandu memang sudah menyampaikan sindirannya
kepada Khofifah dan Emil di Twitter.
"Oh Jawa Timur...Pantesan data COVID-19 sulit dipahami.
Seringkali dilarang tes, kalau dites tidak dilaporkan. TERNYATA @KhofifahIP dan
@EmilDardak ulang tahun. Selamat atas prestasi dan teladannya," kata Pandu
di akun Twitternya, Jumat (21/5).
Pandu berpendapat, banyak hal penanggulangan pandemi yang
harusnya bisa langsung ditangani langsung oleh Presiden. Termasuk menindak
contoh-contoh tak baik dari pejabat daerah, hingga masalah vaksinasi.
"Jangan diserahin ke satgas, ke siapa, karena mereka
enggak memiliki kemampuan yang cukup bisa dipatuhi oleh semua pelaku di jaman
desentralisasi. Ini kan masalahnya banyak sekali," papar dia.
"Banyak pemerintah daerah yang cakupan vaksinasinya
masih rendah. Itu kan pelaksanaan vaksinasi tegantung Pemda. Jadi kalau enggak
serius jadi gimana? Padahal vaksin ini semua udah disiapkan, begitu di
lapangannya kendor," pungkasnya. []