SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya prank dengan
tidak melakukan tindakan apapun terhadap 51 pegawai KPK yang dipecat karena
tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Jika presiden tidak melakukan apapun atas hal ini, NURANI
’98 memandang pidato presiden hanyalah prank belaka. Semata hanya meredam
kritik publik. Bukan mendengarnya,” kata Nurani 98 dalam pernyataan kepada
www.suaranasional.com, Kamis (27/5/2021).
Nurani 98 merupakan aktivis 98 di antaranya Ray Rangkuti,
Ubedillah Badrun, Ahmad Wakil Kamal, Omen Abdurahman, Henri Basel, Usman Hamid,
Kaka Suminta, Asep Supri, Iwan Gunawan, Muhammad Jusril, Erfi Firmansyah dan
lain-lain.
Nurani 98 melihat para bawahan presiden yang memperlihatkan
ketidakpatuhan atas perintah presiden memperlihatkan adanya masalah wawasan
kebangsaan di dalamnya. Oleh karena itu mereka (Menpan RB, BKN) layak ditegur
bahkan diberi sanksi.
Pembantu presiden yang mengabaikan perintah presiden tentu
layak dipertanyakan wawasan kebangsaannya. Ini, tentu saja, jika presiden tidak
setuju pdaa keputusan BKN. Tapi jika presiden tetap diam, berarti membenarkan
kesimpulan bahwa Presiden lakukan prank!.
“Dalam bahasa lain Presiden melakukan dramaturgi saja. Jangan
salahkan kami jika pada titik ini kami bosan dengan dramaturgimu Presiden,”
paparnya.
TWK mulai mengarah kepada politik penyingkiran orang-orang
bersih dan berdedikasi, khususnya di dalam pemberantasan korupsi.
“Tidak sulit mengira bahwa model seperti ini akan menjadi
model seleksi yang pada akhirnya hanya akan menyingkirkan mereka yang tidak
tunduk pada kekuasaan,” pungkasnya. []