SANCAnews – Cara atau syarat dibubarkannya satu organisasi
masyarakat menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan Habib Rizieq Shihab
kepada pakar hukum tata negara Refly Harun.
Refly mendapat pertanyaan itu saat hadir sebagai saksi ahli
dalam sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab di Pengadilan
Negeri Jakarta Timur, Senin (10/5).
Saat bertanya, Rizieq memakai pengandaian tanpa menyebut nama
bahwa ada satu organisasi yang dibubarkan pemerintah.
Sejak awal berdiri, kata mantan Pimpinan Front Pembela Islam
(FPI) ini, ormas tersebut memiliki surat keterangan terdaftar (SKT).
Namun, setelah 20 tahun dan ingin memperpanjang SKT, ada
aturan baru dari pemerintah tentang ormas yaitu SKT dapat diperpanjang jika
bisa memenuhi tiga syarat, "Ada tiga syarat yang belum dipenuhi (ormas itu
saat mengajukan perpanjangan)," kata Rizieq.
Tiga syarat itu adalah rekomendasi dari Kementerian Agama,
pencantuman Pancasila dalam anggaran dasar ormas, dan adanya pasal penyelesaian
sengketa di dalam anggaran dasar organisasi.
Lanjut Rizieq, pihak ormas tersebut, kemudian berusaha
memenuhi syarat-syarat itu, "Begitu semua syarat dipenuhi, tiba-tiba ormas
tersebut dibubarkan," ujarnya.
Menjawab pertanyaan Rizieq, Refly pun memastikan pemerintah
memang berhak membubarkan ormas. Hal itu sesuai dengan Perppu 2/2017 tentang
Perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, "Caranya
bermacam-macam, ada yang mencabut SKT dan lain-lain," jelas Refly.
Walau pemerintah berhak membubarkan ormas, sambungnya, penghentian
kegiatan organisasi harus sesuai prosedur. Salah satunya dengan memberikan
peringatan terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang berlaku, "Dan harus
jelas alasannya," tekannya.
Sementara dalam contoh kasus yang disampaikan Habib Rizieq,
Refly menyatakan tidak bisa menemukan alasan yang jelas.
Refly kemudian memberikan contoh Partai Komunis Indonesia
(PKI) yang dibubarkan pemerintah melalui Ketetapan MPR atau Tap MPR
"Itu partai politik yang banyak pengikutnya, tapi karena
dalam sejarah membuat pemberontakan, maka dibubarkan melalui regulasi
tertinggi, yaitu Tap MPR. Kalau alasan seperti itu masuk akal," terang
Refly.
Sebagai catatan, ormas besutan Habib Rizieq, FPI, dibubarkan
pemerintah dalam keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB
6 Menteri dan Kepala Lembaga.