SANCAnews – Persoalan masuknya ratusan warga negara asing
(WNA) asal China tak bisa dipandang sebelah mata. Bermodus sebagai tenaga
kerja, mereka bisa saja datang dengan membawa misi yang membahayakan bagi
pertahanan dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan
Indonesia (KAMI), Marwan Batubara usai melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR
RI terkait masuknya TKA China ke Indonesia di Gedung Nusantara III, Komplek
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5).
"Mereka itu (TKA China) sudah terkena wajib militer.
Jadi bisa saja nanti kalau ada apa-apa di geopolitik China. China ingin maju,
bisa masuk lewat mereka (para TKA yang datang ke Indonesia)," ucap Marwan.
Sejumlah tokoh bangsa seperti Adhie Massardi, Gde Siriana, MS
Kaban, hingga Said Didu datang ke Komisi IX siang tadi menyampaikan ringkasan
masalah, dan juga pelanggaran terhadap peraturan pemerintah terkait masuknya
ribuan TKA China.
"Mulai UU Ketenagakerjaan, Keimigrasian dan sebagainya.
Ada delapan (persoalan yang dibahas),
antara lain mereka (TKA) boleh masuk dalam situasi pandemi menggunakan
visa kunjungan, harusnya kan visa kerja,” sesalnya.
Tak hanya itu, kualifikasi para TKA China banyak selevel SD,
SMP, dan SMA, bukan yang digaungkan pemerintah untuk mendatangkan para ahli
yang memiliki standar pendidikan setara S1.
“Ternyata yang SD, SMP, SMA ini populasinya di dua perusahaan
yang kita pantau sampai lebih dari 80 persen, yang punya keahlian khusus itu
paling 10 persen,” katanya.
Selain itu, Marwan juga heran karena para TKA di Sulawesi
Utara untuk pembangunan smelter nikel dibayar di negaranya, bukan di Indonesia.
“Dari situ, turunan masalahnya tidak bayar dana kompensasi
penggunaan TKA, itu aturannya PPh juga hilang. Kemudian gajinya itu bisa
minimal tiga kali lebih besar daripada gaji pribumi, rata-rata empat kali lebih
besar dibanding mereka yang bekerja di sini,” tandasnya. []