SANCAnews – Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
yang dinonaktifkan dari jabatan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK)
sebagai syarat alih status ke aparatur sipil negara, memutuskan tidak akan
bungkam.
Mereka akhirnya buka-bukaan membongkar kebusukan TWK sampai
kasus besar dugaan korupsi yang mereka selidiki.
Hal itu terungkap dalam trailer The Endgame yang dirilis
Watchdoc Documentary di kanal YouTube pada Rabu (26/5/2021).
Trailer atau cuplikan itu juga dibagikan oleh penyidik senior
Novel Baswedan melalui akun Instagram resminya.
"Benarkah ada Taliban di KPK? Saksikan penjelasan
teman-teman yang beragama Kristen, Katolik dan Budha di KPK pada video
ini," tulis Novel sebagai keterangan unggahannya seperti dikutip oleh
Suara.com, Kamis (27/5/2021).
Cuplikan itu menunjukkan hasil wawancara Watchdog Documentary
terhadap 15 pegawai KPK yang tak lolos TWK.
Mereka yang memiliki latar belakang agama berbeda-beda
membantah tegas isu pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan pendukung Taliban.
Riswin, pegawai KPK berdarah Tiongkok yang dinonaktifkan KPK
ini, menyebut dirinya tidak akan bisa bekerja di lembaga antirasuah jika ada
Taliban.
Karena itu, pria beragama Buddha ini membantah jika ia dan
pegawai yang dinonaktifkan lainnya adalah pendukung paham radikal Taliban.
"Saya China, kelihatanlah dari muka saya, agama keluarga
saya Buddhis, ya seminoritas itulah saya," ungkap Riswin seperti dikutip
dari kanal YouTube Watchdoc Documentary.
Pernyataan serupa juga diungkap pegawai KPK lainnya yang bernama Herbert Nababab. Ia mempertanyakan tuduhan tak berdasar itu, "Saya Kristen, apa dasarnya dibilang Taliban," tanyanya.
Sementara pegawai KPK lainnya membongkar pertanyaan yang
tertulis di TWK. Di antaranya tentang HTI dan LGBT yang dinilai tidak nyambung
dengan pemberantasan korupsi.
"Apa pendapat Anda tentang OPM? DI/TII? Tentang HTI?
Tentang FPI? Lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Tidak ada korelasinya sama
sekali dengan pemberantasan korupsi," beber pegawai itu.
Tak hanya sampai di situ, pegawai KPK lainnya yang
dinonaktifkan karena tidak lolos TWK membeberkan kasus besar yang ditanganinya.
Kasus ini adalah korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menjadi perhatian
publik.
"Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi
atensi nasional yaitu Bansos," kata pegawai itu.
Pegawai-pegawai KPK tersebut juga membeberkan kasus apa saja
yang pernah ditangani selama bekerja memberantas korupsi. Seorang pegawai
mengaku pernah tergabung di penanganan perkara Simulator (SIM).
Lalu ada yang pernah menyelidiki kasus jual beli jabatan di
Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, ada yang memperkarakan kasus Ketua KPK
Firli Bahuri naik helikopter yang diduga melanggar kode etik.
Mereka menilai kasus-kasus ini menjadi alasan nama-nama
mereka dicoret dan dinyatakan tidak lolos TWK. Hal ini menyebabkan mereka tidak
bisa diangkat menjadi ASN sesuai aturan baru dari hasil revisi UU KPK. []