SANCAnews – Warga muslim beretnik Minang pendukung Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) yang memlilih Anies Baswedan, cenderung menganggap
pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Serta membungkam suara umat Islam dan
melakukan pembatasan dakwah.
Hal itu terungkap dari hasil survei nasional Saiful Mujani
Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Manajer Program SMRC, Saidiman
Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap
FPI dan HTI” pada Selasa (6/4/2021) di Jakarta.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Sumbar, Asrinaldi
mengatakan, objektivitas lembaga survei SMRC memang diakui.
"Dari segi hasil, tentu ini sebuah fakta yang memang
harus diakui. Kalau persepsi masyarakat Sumbar terkait rezim ini masih sama
seperti yang dulu, bahwa rezim cendrung mengkriminalisasi ulama," katanya
saat dihubungi SuaraSumbar.id melalui telepon seluler, Selasa (7/4/2021).
Menurutnya, ini persepsi berdasarkan apa yang dilihat, apa
yang dirasakan, apa yang dialami dan apa yang diketahui melalui media sosial
maupun informasi orang.
"Memang seperti itu faktanya sekarang. Tentu fakta ini
mesti menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini presiden Joko Widodo berserta
kabinetnya," katanya.
Terkait adanya pengaruh Anis Baswedan yang disebut-sebut
sebagai calon presiden, Asrinaldi menilai bisa dihubungkan dengan survei
tersebut.
"Bisa dihubungkan, tapi hubungannya tidak terlalu kuat
menurut saya karena dua posisi yang berbeda. Pertama Anis disebut calon
presiden dan kedua adanya kriminalisasi terhadap dan ada hubungan
langsung," katanya.
Namun referensi orang terhadap Anis, kata dia, tidak hanya di
Sumbar, tapi di seluruh Indonesia hasil survei menyatakan dia dibawah Prabowo.
Berdasarkan hasil survei itu juga, Asrinaldi mengakui bahwa
masyarakat Sumbar memang agak unik. Seperti PKS yang mendapatkan dukungan di
Sumbar disamping partai Gerindra.
"Barangkali, Ini juga sebuah pertanda bahwa isu-isu
agama dan masalah politik identitas itu masih menguat di Sumbar. Nah, ruang ini
akan lebih menguntungkan PKS, karena dia berhasil membangun persepsi opini
terkait dengan agama dan PKS memang hal ini yang diperjuangkannya," kata dosen
politik Unand itu.
Senada dengan itu, pengamat politik lainnya, Najmudin Rasul
juga menyatakan bahwa anggapan adanya kriminalisasi terhadap ulama memang
sesuai dengan kenyataan yang dilihat masyarakat.
"Kalau melihat kenyataannya sekarang, tampak sekali
telah terjadi kriminaliasi terhadap ulama," katanya.
Najmudin mencontohkan adanya ustaz yang dicurigai sebagai
teroris dan ada ustaz yang diawasi ketika menyampaikan ceramah. Ini merupakan
hal untuk mengkriminaliasi tokoh-tokoh Islam.
"Baru-baru ini, keberadaan salah satu pondok pesantren
di Jawa Timur yang dikaitkan dengan ISIS," katanya.
Selain itu, Najmudin mempertanyakan tujuan dan maksud mengapa
dilakukan survei SMRC yang membahas topik seperti ini.
"Kalau tujuan melihat kekurangan orang tertentu, jelas
pertanyaannya akan digiring ke sana. Maka harus kita pertanyakan apa tujuan
melakukan survei," katanya. []