SANCAnews – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
seharusnya menjadi garda terdepan terkait polemik Kamus Sejarah Indonesia yang
sedang ramai saat ini.
Salah satu alasannya, kamus tersebut tidak memuat jejak
perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pahlawan nasional KH. Hasyim
Asyari. Hal itu dinilai bertentangan dengan Pancasila.
"Harusnya BPIP yang terdepan tolak
penyimpangan-penyimpangan dari Pancasila," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Kamis (22/4).
Misalnya, tidak adanya frasa agama dalam Peta Jalan
Pendidikan Nasional, pendidikan Pancasila terhapus dari Sistim Pendidikan
Nasional, dan Kamus Sejarah Indonesia yang bermasalah seperti dengan tidak
mencantumkan KH. Hasyim Asyari.
"Kemana BPIP?" ujar HNW yang saat ini menjabat
Wakil Ketua MPR RI.
Jelas HNW, Kamus Sejarah Indonesia itu ternyata juga
diskriminatif kepada perempuan. Ratu Wilhelmina dari Belanda dicantumkan, tapi
dua tokoh perempuan Indonesia anggota BPUPK Maria Oelfah S dan Rr Soekaptinah,
malah tidak dicantumkan.
"Selain KH. Hasyim Asyari, Dirjen Kebudayaan (pengarah
kamus sejarah itu) mestinya juga akui salah tak masukkan nama-nama KH. Wahid
Hasyim, M. Natsir, KH. Mas Mansur, Mr. Syaf. Ini malah masukkan tokoh-tokoh PKI
seperti Musso, Amir S, Semaun, Alimin, dan Aidit," ucap mantan Presiden
PKS itu. []