SANCAnews – Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani
menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan
Dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam beberapa bulan terakhir, menyusul hilangnya
nama KH Hasyim Asy'ari hilang dari draf Kamus Sejarah yang dibuat Kemendikbud.
Arsul menyebutkan, setidaknya ada 3 peristiwa beruntun dalam
waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang menurutnya justru menambah atau
menciptakan beban politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimata segmen umat
Islam tertentu.
"Pertama, hilang atau tidak ada-nya frase agama dalam
draf/rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, tidak tercantumnya
Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai yang
kemudian menjadi PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Ketiga, soal hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional K.H. Hasyim Asy'ari dr
buku atau kamus sejarah online yg diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat
Sejarah, Ditjen Kebudayaan-Kemendikbud," kata Arsul kepada wartawan di
Jakarta, Rabu (21/4/2021).
Menurut Wakil Ketua Umum PPP ini, sejumlah kalangan
Nahdhiyin, khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdhiyin (NU
Circle) menyampaikan kepadanya bahwa ternyata bukan hanya nama K.H. Hasyim
Asy'ari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud, ada
sejumlah nama tokoh sentral lainnya yang tidak dimuat dalam kamus tersebut.
"Nama Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh
sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah. Juga nama Jenderal
Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto, juga tokoh
Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir," ungkapnya.
Terkait Gus Dur, anggota Komisi III DPR ini menjelaskan,
namanya dalam Kamus Sejarah tersebut tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang
ada. Namanya hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh seperti
ketika Kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai
Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Juga disebut
untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro.
Menurut Arsul, yang mengherankan justru ada nama Abu Bakar
Ba'asyir dalam deretan tokoh sejarah itu. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat
mempertanyakan kepadanya selaku pimpinan MPR atas kemunculan sosok Abu Bakar
Ba’asyir yang termuat di halaman 11.
"Mengapa nama mantan narapidana kasus terorisme yang
menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila ini justru muncul
sebagai tokoh pada buku atau kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini,"
tukas Arsul.
Oleh karena itu, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP ini
melihat bahwa keteledoran Kemendikbud semakin menambah beban pemerintahan
Jokowi di tengah berbagai kecurigaan yang sudah muncul.
"Jajaran Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan
kecurigaan politik yang selama ini masih dihembuskan kepada Presiden Jokowi
oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," tandas Arsul. []