SANCAnews – Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) mendesak
pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melepaskan Syahganda Nainggolan,
Jumhur Hidayat dkk dari upaya kriminalisasi.
Pakar filsafat dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung
mengatakan, bahwa aktivis senior sejak era Orde Baru seperti Syahganda
Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana dkk seharusnya dilepaskan dari segala
tuduhan politis.
"Saya ingin Syahganda bukan dibebaskan tapi dilepaskan.
Saya ingin penghalau demokrasi disingkirkan. Itu persoalannya," tegas
Rocky saat jumpa pers Petisi Aktivis Pro Demokrasi bertajuk "Demokrasi
Harus Diselamatkan! Bebaskan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat!" di
Kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Senin (26/4) sore.
Rocky menguraikan, demokrasi tidak perlu dibebaskan karena
ada ilmunya masing-masing. Pasalnya, di satu sisi ingin membebaskan demokrasi
tapi masih memikirkan persoalan demokrasi.
"Nah, Syahganda harus dibebaskan oleh kepentingan
politik, oleh jurnalisme. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyingkirkan
penghalang demokrasi dan itu tugas aktivis, itu poinnya," katanya.
"Syahganda, Anton dan Jumhur, saya kenal dari dulu pas
sama-sama menjadi mahasiswa di ITB itu. Jadi dari awal dia membesarkan
demokrasi," imbuhnya menegaskan.
Rocky juga menyebut era Presiden Joko Widodo justru indeks
demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Padahal, kondisi demokrasi dari rezim
ke rezim seharusnya mengalami perbaikan kualitas.
"Jadi sekarang ini dibalik-balik, Presiden Jokowi sedang
berupaya membuat demokrasi, justru ketika kepemimpinan beliau demokrasinya
turun itu logikanya," cetusnya.
"Jadi saya ingin agar supaya pers menerangkan kepada
publik bahwa kita tidak ingin membebaskan Syahganda, kita ingin menyingkirkan
persoalan demokrasi agar Syahganda lepas. Dan itu logikanya," demikian
Rocky Gerung.
Turut hadir saat jumpa pers tersebut para tokoh dan aktivis
antara lain; Jurubicara Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie
Massardi, aktivis Prodem Don Adam.
Kemudian, pakar hukum tata negara Refly Harun, Wakil Ketua
Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Ketua Umum Partai Masyumi Reborn dan sejumlah
aktivis Prodem lainnya.