SANCAnews – Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum Habib
Rizieq Shihab dkk berdebat dalam sidang kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta
Pusat. Perdebatan itu muncul saat jaksa membahas AD/ART FPI ketika memeriksa
saksi dari Kemendagri.
Awalnya, jaksa menanyakan ASN Kemendagri yang membidangi
pendaftaran ormas, Abda Ali, soal pemeriksaannya dengan penyidik. Saat itu, Ali
mengatakan diperiksa penyidik soal status kelembagaan FPI.
"Waktu itu saya diperiksa penyidik menanyakan status
kelembagaan FPI," kata Abda Ali dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta
Timur, Jalan Dr Sumarno, Cakung, Jaktim, Kamis (22/4/2021).
Ali membeberkan bahwa masa berlaku surat keterangan terdaftar
(SKT) ormas atas nama FPI hanya sampai 20 Juni 2019. FPI juga terdaftar sebagai
ormas yang tidak berbadan hukum.
"Bahwa FPI itu betul terdaftar di Kemendagri sampai
dengan 20 Juni 2019 sebagai ormas yang tidak berbadan hukum," ujarnya.
Ali juga menyebut ada upaya FPI untuk mengurus masa berlaku
SKT tersebut. Namun, lanjutnya, berkas itu ditolak karena ada syarat yang belum
terpenuhi dalam AD/ART.
"Masih status ditolak karena persyaratan pendaftaran
organisasinya belum memenuhi ketentuan Permendagri 57/2017, Pak,"
jelasnya.
Jaksa juga sempat menanyakan soal visi misi dan AD/ART FPI
lebih lanjut. Sejurus kemudian, penasihat hukum lantas mengajukan keberatan
karena tidak berkaitan dengan masalah pelanggaran COVID-19. Hakim ketua
Suparman Nyompa pun menengahi perdebatan kedua belah pihak.
"Tadi dia terangkan mengenai terakhir terdaftar SKT FPI
berakhir 20 Juni 2019, ini ada masalah lembaga sosial masyarakat. Nanti kita
dengar apanya kan ada terkait FPI yang pernah dinaungi terdakwa," ucap
hakim.
Salah satu penasihat hukum Habib Rizieq menyebut pertanyaan
jaksa soal AD/ART FPI termasuk membuang waktu. Perdebatan antara jaksa dan
penasihat hukum pun kembali terjadi.
"Dakwaan berkaitan penyelenggaraan Maulid dan
pernikahan, dakwaan juga terkait prokes. Jadi apa hubungannya, ini kan
membuang-buang waktu," ucap salah satu penasihat hukum Habib Rizieq.
"Bukan membuang waktu, Pak. Dalam dakwaan kami ada, dan
dokumen dalam pelaksanaan kegiatan berlogo FPI," jelas jaksa.
Hakim pun kembali menenangkan kedua belah pihak. Jaksa
kemudian dipersilakan melanjutkan pertanyaan karena masih masuk dalam dakwaan.
"Jelas ya ada di dakwaan kelima," ujar hakim.
Diketahui, Habib Rizieq didakwa melakukan penghasutan terkait
kerumunan di Petamburan. Atas perbuatannya itu, Habib Rizieq didakwa pasal berlapis.
Berikut pasal yang menjerat Habib Rizieq dalam persidangan
perkara penghasutan terkait kerumunan di Petamburan:
1. Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik
Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
2. Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, atau;
3. Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
4. Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan
5. Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP. (dtk)