SANCAnews –
Sampul laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi
sorotan Komisi XI DPR RI. Sebabnya, sampul laporan dengan judul "APBN
KiTa" itu menggunakan foto Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati.
Anggota
Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan, seharusnya dokumen keuangan negara memakai
foto Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.
Bagi dia,
munculnya foto Sri Mulyani pada sampul dokumen APBN KiTA menyiratkan bahwa para
menteri dari kalangan profesional masih mengedepankan dirinya sendiri dan bukan
sepenuhnya menjalankan visi presiden.
"Saya
masih menemukan buku realisasi APBN bukan gambar Jokowi, tapi gambarnya Menteri
Keuangan, judulnya APBN KiTa. Bukan gambar Presiden Jokowi. Orang-orang ini
menjalankan misinya siapa?" ujar Misbakhun dalam sebuah webinar pada Rabu
kemarin (22/4).
Bagi dia,
menteri merupakan ujung tombak untuk menerjemahkan dan merealisasikan visi dan
misi kepala negara. Dalam aspek implementasi, visi presiden harus dikemas dalam
program nyata yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Bahkan,
lanjut politisi Partai Golkar ini, seorang menteri harus mampu mengemas tujuan
itu dalam bahasa yang sederhana suapaya mudah dipahami rakyat.
Misbakhun
mengaku pesimistis terhadap menteri yang berasal dari kalangan profesional
seiring kencangnya kabar Presiden Jokowi bakal kembali merombak kabinetnya. Dia
pun berharap nama-nama yang diangkat sedapatnya berasal dari partai politik.
"Reshuffle
tahap pertama kemarin yang lebih kepada unsur parpol, terus kemudian
(perombakan jilid II) dari akademisi. Apakah akademisi juga akan memberikan
jaminan? Karena apa posisi menteri bukan posisi akademik, tapi posisi
politis," tutur dia.
Saat
dikonfirmasi kembali soal pernyataannya itu, Misbakhun enggan berkomentar
banyak. Dia hanya menekankan, bahwa pada dasarnya perombakan kabinet adalah hak
prerogatif presiden.
"Soal
reshuffle itu sepenuhnya hak prerogative Presiden Jokowi," kata Misbakhun
kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui pesan singkat sesaat lalu.