SANCAnews – Ekonom
senior Emil Salim khawatir jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan, bakal
melenyapkan Jakarta sebagai ibu kota proklamasi.
Sebab, gedung kementerian yang bersejarah di Jakarta bakal
ditukar guling dengan pihak swasta yang berorientasi komersial.
Atas dasar itu, dia menyarankan agar hanya presiden, wakil
presiden dan sekretaris negara yang berkantor di ibu kota negara baru.
Hal itu disampaikannga dalam diskusi daring bertajuk
'Pemindahan Ibu Kota, Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19, Mana yang
Lebih Prioritas?', Jumat (16/4/2021).
"Bisakah ada modifikasi? Maka ibu kota negara adalah
tempat presiden, wakil presiden dan sekretaris negara. Sedangkan
departemen-departemen lain di Jakarta sebagai ibu kota proklamasi," kata
Emil Salim.
Menurut Emil, dengan demikian, dua sisi keinginan bisa
tercapai. Di satu sisi keinginan politis Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat
berkantor di Kalimantan pada 2024 bakal tercapai.
Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara tidak merubah
Jakarta sebagai kota di mana proklamator memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
"Maka dua-dua hal ini tercapai, kehendak dari presiden
terpenuhi ibu kota negara pindah tapi historical rights dari ibu kota
proklamasi," ucapnya. []