SANCAnews – Komunikasi publik yang buruk kembali ditunjukkan
pemerintah terkait larangan mudik lebaran 2021. Dalam rapat kerja dengan Komisi
V DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak ada larangan
mudik. Namun, tidak lama kemudian keluar pengumuman resmi pemerintah yang
melarang mudik pada Idul Fitri tahun ini.
"Ini menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah
tidak terintegrasi," kata Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra, kepada
Kantor Berita Politik RMOL Sabtu malam (27/3).
Menurut Iwel, komunikasi publik yang belum terintegrasi itu
justru bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Seharusnya, sebelum
mengeluarkan pendapat apapun mengenai mudik, menteri-menteri terkait harus
duduk bersama membahas masalah tersebut.
Dalam pertemuan itulah dikaji secara menyeluruh manfaat dan
mudaratnya soal dibolehkan atau tidak dibolehkan mudik Lebaran 2021.
Kemudian hasilnya dilaporkan kepada Presiden sebagai atasan
para Menteri. Setelah mendengarkan pertimbangan presiden, baru diumumkan secara
resmi.
"Jangan sampai ada pejabat yang mengatakan boleh tapi
kemudian dianulir," tuturnya.
Iwel juga merasa heran dengan adanya kebijakan larangan
mudik. Sebab, disisi lain kebijakan larangan mudik ini bertolak belakang dengan
parawisata yang terus digenjot di tengah pandemi Covid-19.
"Jika kita berselancar di media sosial banyak sekali
kita temukan 'postingan' selebriti dan influencer yang sedang berlibur. Bahkan
dalam foto yang mereka tayangan di media sosial, banyak kita temukan mereka
berfoto dalam jarak yang sangat dekat satu dengan yang lain tanpa mengenakan
masker," paparnya.
Contoh lain mengenai peraturan yang bertolak belakang, lanjut
Iwel, adalah saat ada seorang pengendara mobil sendirian tanpa masker lalu
dihentikan petugas. Sementara di sebuah restoran ada sekelompok orang dalam
satu meja di sela-sela makan mereka ngobrol tanpa mengenakan masker, "Ini
kan membingungkan," ujarnya.
Iwel menegaskan, meskipun vaksinasi sudah dimulai, namun
Indonesia masih dalam suasana pandemi Covid-19. Sehingga segala keputusan
pemerintah harus melalui kajian yang tepat.
"Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah komunikasi
publik yang terintegrasi dan peraturan yang tidak bertolak belakang satu dengan
lainnya," pungkasnya. []