SANCAnews – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot
Nurmantyo menyebut keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko
dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tidak
mencerminkan kualitas dan etika prajurit.
Moeldoko merupakan Panglima TNI sebelum Gatot. Moeldoko
menjabat saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) masih menjadi presiden.
"Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau
[Moeldoko] lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan
kehormatan yang dimiliki seorang prajurit," kata Gatot seperti dikutip
dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3).
Apa yang dilakukan Moeldoko itu, kata Gatot, bukan
representasi seorang prajurit yang selalu memegang teguh demokrasi serta
bersikap sesuai moral dan etika prajurit.
Gatot sendiri mengaku sempat tidak percaya ketika Moeldoko,
yang merupakan atasan dan seniornya di TNI, bermanuver demikian dalam kisruh
Partai Demokrat.
Gatot juga sempat tidak yakin Moeldoko mau menerima jabatan
ketua umum Partai Demokrat yang ditetapkan oleh KLB di Deli Serdang pada 5
Maret. KLB itu disebut ilegal oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah pakar
hukum.
"Bukan apa-apa hanya karena hampir saya tidak percaya
bahwa akan kejadian dan beliau mau. Logika berpikir saya, saya tidak menduga.
Mengapa, karena beliau adalah senior saya di akademi militer, beliau juga ikut
membentuk saya," kata Gatot.
"Dengan seluruh atribut (prajurit) yang melekat, hingga
ikut KLB dan terima didaulat sebagai Ketua Umum sangat susah bagi saya menduga
bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu," lanjutnya.
Moeldoko belum memberikan pernyataan terkait apa yang dikatakan Gatot ini. Salah satu inisiator KLB Demokrat, Darmizal mengaku tak ambil pusing dengan pernyataan Gatot. Dia memastikan Demokrat kubu KLB Deli Serdang tetap bekerja memperjuangkan partai.
"Seperti pepatah saja kami jalani, anjing menggonggong,
kafilah berlalu. Jadi mau ngomong apa aja silakan. Selagi kami menjalankan
koridor, aturan hukum, nilai-nilai, dan norma yang ada di negeri tercinta ini,
show must go on," kata Darmizal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa
(16/3).
Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali
Mochtar Ngabalin enggan berkomentar. Menurutnya, hal itu tak berkaitan dengan
jabatan Moeldoko di KSP.
"Sudah masuk di ranah pribadi itu. Tidak ada hubungannya
dengan KSP atau pemerintahan," ujar Ngabalin
Diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai
Demokrat lewat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 5 Maret. KLB itu
diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat oleh Agus Harimurti
Yudhoyono.
Moeldoko menerima kepercayaan yang diberikan oleh KLB.
Sementara itu, Jhoni Allen Marbun didapuk sebagai sekjen, sementara Marzuki
Alie dipercaya menjabat ketua dewan pembina.
Sementara itu, DPP Demokrat yang diketuai Agus Harimurti
Yudhoyono menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional.
Berdasarkan AD/ART, KLB seharusnya diinisiasi oleh DPP atas persetujuan Ketua
Majelis Tinggi.
Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Partai
Demokrat dan Indonesia berkabung lantaran demokrasi telah mati. Dia bicara
demikian menyikapi gerakan yang ingin mengambilalih kepemimpinan DPP Demokrat.
(*)