SANCAnews – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Demokrat Bali
menyebut keberadaan Demokrat versi KLB yang dipimpin oleh Moeldoko telah mencoreng
nama Presiden Joko Widodo. Apalagi setelah adanya penolakan pengakuan dari
Menkum HAM.
"Karena dia juga termasuk tangan kanan istana kan. Jadi
memang juga banyak netizen yang berpandangan demikian," kata Ketua DPD
Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).
Mudarta menuturkan, Moeldoko harusnya melakukan pertimbangan
yang matang sebelum menerima tawaran jadi ketua umum partai berdasarkan KLB
abal-abal. Sebab, jika tak melalui pertimbangan yang matang, tawaran itu hanya
akan menjerumuskan seperti yang Moeldoko alami hari ini.
Meski begitu, Mudarta mengaku tetap mendorong agar KSP
Moeldoko tetap berada dalam pusaran istana dan bekerja secara profesional untuk
menebus kesalahan yang sudah ia lakukan. Selain itu, tenaga Moeldoko, lanjut
Mudarta, tentu masih sangat dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kami harap dia berkonsentrasi membantu presiden Jokowi,
dimana negara ini kita sedang menghadapi krisis, yakni kirisis pandemi dan
kesehatan, dan krisis ekonomi. Kita tahu pak Moeldoko sangat profesional di
KSP, kami mendukung pak Moeldoko bekerja pada tempatnya di KSP," tuturnya.
Diluar itu semua, Mudarta menyampaikan keputusan yang diambil
oleh Kemenkumham untuk menolak kepengurusan Demokrat versi KLB adalah langkah
yang tepat. Sebab, semua kepengurusan yang diusulkan Itu adalah abal-abal dan
seusai aturan partai.
"Sudah sangat tepat dan sesuai dengan prediksi kami dari
awal, bahwasanya KLB yang digelar di Medan tak memenuhi AD ART, termasuk juga
tak sesuai dengan UU Partai Politik. Dan juga tak terpenuhinya persyaratan
untuk pendaftaran. Jadi ditolak," jelasnya. (*)