SANCAnews – Partai
Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan ucapannya terkait
tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan. Untuk itu, Partai
Demokrat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan
(KSP) Moeldoko dari Istana
"Presiden
Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga
agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak
dilemahkan. Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain, Moeldoko harus out dari
istana karena telah terlibat GPK PD," kata Wasekjen Partai Demokrat,
Irwan, saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
Irwan lantas
menjelaskan aksi Moeldoko yang terlibat KLB ilegal telah menjadi beban politik,
sosial, hingga ekonomi bagi Presiden Jokowi. Terlebih posisi Indonesia, kata
dia, yang saat ini tengah menghadapi pemulihan sosial ekonomi di tengah
pandemi.
"Dengan
peristiwa KLB Ilegal ini tentu Moeldoko telah menjadi beban politik, sosial,
hukum dan lebih bahayanya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi di
tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi
COVID-19," ucapnya.
Irwan
menilai dengan perbuatan Moeldoko ini berarti membuktikan adanya ketidakpastian
hukum di Indonesia. Dengan begitu, menurutnya ini bisa berdampak pada iklim
investasi di Indonesia.
"Karena
ada ketidakpastian hukum dalam pemerintahan. Investor akan takut untuk
berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja
diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk
tentunya pada iklim investasi," ujarnya.
Dihubungi
terpisah, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra juga
menyebut Kepala KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden sehingga
bisa memberikan persepsi keliru pada publik. Seharusnya, kata dia, Moeldoko
sebagai pejabat tinggi negara bisa memberikan contoh mengedepankan etika,
norma, dan asa kepatutan dalam bersikap.
"Sosok
KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden, sehingga bisa
memberikan persepsi yang keliru kepada publik. Seharusnya, selaku pejabat
tinggi negara, KSP Moeldoko memberikan contoh bagaimana kita mengedepankan
etika, norma, dan asas kepatutan dalam bersikap. Bukannya memberikan contoh
jelek dengan terlibat dalam GPK-PD, yang kuat nuansa abuse of powernya,"
ungkap Herzaky.