SANCAnews – Permasalahan
yang dialami Partai Demokrat terkait kegiatan yang mengatasnamakan Kongres Luar
Biasa (KLB) dengan mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat menunjukkan
betapa mudahnya penguasa merebut kepemimpinan partai politik.
"Cukup
bikin deklarasi tandingan, lalu rebutan keabsahan partai melalui Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, kelar urusan. Setelah itu, ribut di pengadilan,
banding dan semacamnya dan dualisme tidak akan selesai," kata Politisi
PKS, Hendro Susanto diberitakan Kantor Berita RMOLSumut, Senin (8/3).
Politisi
yang kini menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara menjelaskan, campur
tangan penguasa sangat besar pengaruhnya jika ingin 'mengacak-acak' partai
politik yang tidak sejalan dengannya. Sebab, hingga saat ini keabsahan partai
masih tetap beradap pada Kemenkumham yang pasti dipimpin oleh sosok dari
penguasa.
"Karena
itu, kedepan keabsahan partai jangan lagi di Kemenkumham RI. Sangat riskan
karena posisi ini sangat politis tergantung siapa presidennya. Karena Menteri
pada kementerian ini cenderung dari parpol partisan," ujarnya.
Salah satu
solusi yang menurutnya tepat adalah dengan memberikan kewenangan keabsahan
partai politik kepada lembaga independen seperti KPU. Namun dengan berbagai
peraturan yang ketat.
"Keabsahan
parpol sebaiknya diberikan ke KPU. Lembaga yang relatif independen, non
partisan, keputusan politiknya kolektif kolegial tak tergantung satu orang.
Juga, kinerjanya bisa diaudit dewan kehormatan," pungkasnya.
Ia mengatakan skema-skema kudeta partai politik melalui KLB atau hal lainnya sangat mengkhawatirkan bagi partai politik lain. Sebab, belakangan ia menilai cara-cara berpolitik sudah semakin tidak sehat, "Tidak demokratis lagi dan tidak ada cara-cara yang ksatria," pungkasnya. []