SANCAnews – Keputusan Presiden Jokowi membuka peluang
investasi perusahaan miras di 4 provinsi di Indonesia menuai pro kontra.
Sebagian pihak menolak keras keputusan ini.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis dengan
keras menolak investasi miras di Indonesia, meskipun hanya di 4 provinsi. Lewat
unggahan di instagram, Cholil menilai, apa pun jenis dan tempatnya, segala hal
yang memabukkan itu hukumnya haram.
"Apa pun jenisnya yang memabukan itu bahaya pada akal,
maka hukumnya haram. Di mana pun itu tempatnya kalau di minum memabukkan maka
hukumnya haram. Maka penjualnya pun kalau tahu untuk diminum hingga memabukkan
maka hukumnya haram," kata Cholil Nafis, Minggu (28/2).
Demikian juga orang yang berinvestasi untuk bisnis miras itu hukumnya haram. Yang membiarkan kemungkaran dengan melegalkan miras dan investasi maka hukumnya haram. Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras maka hukumnya haram.
Dia menilai, negara tidak bisa berlindung di balik alasan
adanya kearifan lokal untuk melegalkan investasi perusahaan miras. Negara,
bahkan WHO sudah tahu betul berapa banyak orang yang tewas karena miras, atau
tindakan kejahatan yang muncul usai mabuk karena miras.
"Jika negara ini harus melarang beredarnya miras maka
apalagi investasinya juga harus dilarang. Tak ada alasan karena kearifan lokal
kemudian malah melegalkan dalam investasi miras karena itu merusak akal pikiran
generasi bangsa," ujar dia.
"WHO sudah mencatat bahwa tahun 2014 orang yang mati
karena miras lebih dari 3 juta jiwa lebih banyak dari korban mati karena
COVID-19," tambah dia.
Sedangkan, dari segi dalil tentu sudah banyak dan sering
disampaikan. Sudah sangat jelas, miras lebih banyak mudharatnya dibanding
manfaatnya.
"Buat apa pemerintah melegalkan investasi miras? Tolak
miras dan dukung RUU jadi UU pelarangan miras untuk semua umur," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken regulasi turunan UU Cipta
Kerja yang membuka peluang investasi minuman keras (miras). Dalam Perpres Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, investasi miras diizinkan
di 4 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.
Dikutip kumparan dari lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021,
ada 46 bidang usaha yang masuk kategori terbuka dengan persyaratan khusus. Tiga
di antaranya yakni Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman
Keras Mengandung Alkohol: Anggur, dan Industri Minuman Mengandung Malt.
Masing-masing tertera di urutan nomor 31, 32, dan 33, lampiran Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 tersebut. Ada pun persyaratan khusus yang dimaksud untuk industri minuman keras, yakni untuk investasi baru hanya dapat dilakukan di 4 provinsi. []
Demikian juga orang yang berinvestasi untuk bisnis miras itu hukumnya haram. Yang membiarkan kemungkaran dengan melegalkan miras dan investasi maka hukumnya haram. Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras maka hukumnya haram.--KH Cholil Nafis