SANCAnews – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K.
Harman menyindir Presiden Joko Widodo terkait kerumunan warga dalam kunjungan kerja
(kunker) di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (24/2).
Ia menilai kerumunan itu terjadi karena Jokowi ingin menguji
kekebalan vaksin Covid-19 yang telah diterima beberapa waktu lalu.
"Presiden mau menguji bahwa setelah divaksin dia menjadi
kebal atau imun meningkat," kata Benny lewat keterangan tertulis kepada
wartawan, Rabu (25/2).
Selain itu, dia menilai, insiden kerumunan itu terjadi karena
Jokowi ingin menguji nyali Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam
penegakan hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
"Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya, apakah
punya nyali tidak untuk menegakkan hukum, ada nyali tidak untuk menindak secara
hukum Presiden yang jelas-jelas kasat mata melanggar aturan Prokes, aturan yang
dibikin Presiden sendiri," ucapnya.
Berkaca dari kerumunan itu, Benny memandang, Jokowi justru
hendak mempertontonkan diri sebagai orang yang tidak tunduk pada hukum.
Menurutnya, peristiwa kerumunan itu juga memperlihatkan
masyarakat NTT rela mati dan mengorbankan diri untuk terpapar Covid-19 hanya
untuk melihat langsung wajah Jokowi.
"Salut untuk Presiden Jokowi yang langsung menyapa
rakyatnya tanpa takut terpapar Covid-19," ucap Benny.
Anggota Komisi III DPR RI itu pun meminta Kapolri berani
menindak Jokowi. Ia mengingatkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki
kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk Presiden RI.
"Kapolri harus menindak presidennya, semua orang sama di
depan hukum, equality before the law. Presiden jika terlibat korupsi pun,
Kapolri atau KPK atau Jaksa Agung harus berani periksa bila perlu tangkap dan
tahan. Itu hukum kita, hukum di negara kita. Konstitusi tidak memberi kekebalan
hukum apapun kepada presiden," kata Benny. []