SANCAnews
– Pengamat politik dari Universitas
Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, meragukan peran lembaga Kepala Staf Presiden
(KSP) yang dipimpin oleh Moeldoko. Baru-baru ini, KSP mengklaim membuka ruang
pengaduan bagi masyarakat menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang meminta
publik lebih aktif menyampaikan kritik.
"Ini
Novel Baswedan, sehari setelah melakukan kritik terhadap (kondisi) Ustaz
Maaher, tiba-tiba dia dilaporkan. Gimana nggak ngeri," kata Adi dalam
acara Apa Kabar Indonesia Pagi di tvOne, Jumat, 12 Februari 2021.
Adi berharap
pernyataan Presiden Jokowi di hari pers nasional itu tidak malah menjadi
jebakan batman. Orang disuruh kritik tapi tiba-tiba akunnya diretas,
Whatsappnya disusupi, dan dilaporkan atas hal-hal yang tidak penting, "Yang
gitu-gitu juga sepertinya juga ditertibin," kata dia lagi.
Adi juga
mempertanyakan para buzzer yang terlihat pro pemerintah dibiarkan berkeliaran.
Bahkan sampai ada yang menghina Islam arogan, "Itu nggak
karu-karuan," ujarnya.
Oleh karena
itu, menurutnya, hal-hal semacam itu yang membuat publik mati rasa dengan
imbauan-imbauan pemerintah termasuk KSP, agar aktif mengkritik. Sementara di
sisi yang lain, janji tidak akan ditangkap baru sebatas klaim saja. "Siapa
juga yang menjamin kalau tidak ada yang menangkap," katanya.
Dalam
kesempatan itu, Adi juga menyindir KSP yang seperti orang baru bangun tidur.
Alasannya, baru sekarang ini bicara soal menjadi tempat pengaduan masyarakat.
"Ini
kan KSP sudah lama kok seakan-akan KSP rumah terakhir yang jadi tempat
pengaduan bagi publik. Pendekatannya juga top down, kenapa KSP tidak melakukan
pola bottom up," katanya.
Dia lantas
meminta KSP memperjuangkan aspirasi publik soal revisi UU Pemilu. Menurutnya,
publik saat ini ingin pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan.
"Sampaikan
kepada presiden, menteri, elite-elite negara. Revisi UU Pemilu itu jangan
distop, tapi dilanjutkan," katanya. []