SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perluasan
lapangan kerja secara berkelanjutan hanya bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha,
bukan oleh pemerintah. Sehingga, kunci dari penyediaan lapangan kerja ada di
pengusaha.
"Perluasan lapangan kerja berkelanjutan adalah dari
pelaku usaha, dari dunia usaha, kuncinya di situ bukan dari pemerintah,"
ujar Jokowi dalam Perayaan imlek Nasional Tahun 2021 di Istana Kepresidenan
Bogor, Sabtu (20/2/2021).
Sementara itu, pemerintah hanya bisa menyediakan lapangan
usaha sesekali waktu atau tidak berkelanjutan.
Untuk saat ini, Jokowi telah memerintahkan seluruh
kementerian/lembaga (k/l) untuk menjalankan program padat karya agar lapangan
kerja terbentuk di masa pandemi covid-19.
"Saya sudah perintahkan seluruh kementerian/lembaga
jalankan program padat karya sebanyak-banyaknya agar melalui APBN dan APBD bisa
buat peluang kerja sebanyak-banyaknya," tutur Jokowi.
Namun, Jokowi menyebut yang dibutuhkan masyarakat adalah
ketersediaan lapangan usaha yang berkelanjutan. Hal itu hanya bisa dilakukan
oleh pelaku usaha.
Hanya saja, dunia usaha saat ini sedang terpukul karena
pandemi covid-19. Sebagian dari mereka ada yang merumahkan karyawan, memotong
gaji, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk itu, sambung Jokowi, pemerintah sedang berusaha keras
untuk memulihkan ekonomi dalam negeri. Salah satunya dengan membangkitkan lagi
sektor UMKM dan perusahaan besar.
"Berikan prioritas pemerintah untuk belanja
produk-produk dalam negeri dan membangun ekosistem yang baru untuk kebangkitan
usaha-usaha besar," kata Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru
berupa diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan
bermotor. Diskon pajak 100 persen akan diberikan mulai Maret-Mei 2021.
"Lalu tiga bulan setelahnya diskon 50 persen, tiga bulan
berikutnya 25 persen. Cara-cara ini yang akan bisa membangkitkan permintaan
untuk bangkitkan konsumsi dan daya beli," jelas Jokowi.
Ia menambahkan bahwa permasalahan kesehatan dan ekonomi tidak
bisa dipisahkan. Keduanya harus diselesaikan secara paralel.
"Tidak bisa dipisah, kami harus buktikan masalah
kesehatan ditangani baik sehingga muncul kepercayaan untuk membangkitkan
ekonomi Indonesia," pungkas Jokowi. ***