SANCAnews – Pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
bernada kritik dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait kebebasan
berpendapat di Indonesia kerap berujung penangkapan, adalah fakta yang sulit
terbantahkan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA)
Ray Rangkuti, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di
Jakarta, Sabtu (13/2).
"Sangat benar. Jika dilihat respons masyarakat atas
ajakan presiden agar masyarakat aktif mengeluarkan kritik justru lebih banyak
mendapat tanggapan pesimis dari pada optimis," kata Ray Rangkuti dengan tegas.
Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini
menilai, pasca Presiden Jokowi meminta publik untuk mengkritik, pada saat yang
bersamaan penangkapan menimpa para pengkritik, maka kepercayaan kepada Presiden
makin menurun.
"Pandangan dan pernyataan kritis dengan sangat cepat
diadukan ke polisi. Seperti yang menimpa Novel Baswedan yang baru saja
dilaporkan ke polisi karena pandangannya soal kematian tahanan polisi,"
sesalnya.
Menurut Ray Rangkuti, bagaimana publik bisa percaya ucapan
Presiden Jokowi jika hanya berhitung hari pasca Kepala mengajak agar warga
aktif melakukan kritik, penyidik senior KPK Novel Baswedan sudah dilaporkan ke
polisi, "Maka, ucapakan JK tersebut tepat adanya," pungkasnya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengomentari
keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat. Namun, JK
berpandangan bahwa pernyataan Jokowi tersebut seperti tidak berbanding lurus
dengan kenyataanya.
JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung
pelaporan ke pihak Kepolisian.
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan
kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya
mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi
pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) pada Jumat malam (12/2). (*)