Jakarta, SN – Sejumlah pengurus Partai Demokrat menuding
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko berupaya mendongkel Agus Harimurti
Yudhoyono dari kursi ketua umum partai. Mereka juga menyebut Moeldoko sudah
berupaya menggalang dukungan dari sejumlah ketua Demokrat di provinsi dan
kabupaten/kota.
Menurut dokumen pemeriksaan internal Partai Demokrat yang
diperoleh Tempo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Demokrat Jhoni Allen
Marbun dan mantan Bendahara Umum Demokrat sekaligus mantan terpidana korupsi
Muhammad Nazaruddin turut membantu Moeldoko.
Dokumen ini berisi cerita tentang sejumlah pengurus DPC Demokrat
di daerah Kalimantan Selatan yang diajak ke Jakarta dengan alasan hendak diberi
bantuan banjir pada 27 Januari 2021. Di Jakarta, ternyata mereka dikumpulkan di
Hotel Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Awalnya, mereka dikumpulkan di ruangan 2805. Nazaruddin dan
Jhoni disebut hadir dalam pertemuan sekitar pukul 21.00 WIB tersebut. Menurut
cerita, Nazaruddin membeberkan rencana kongres luar biasa untuk merebut kursi
ketua umum dari AHY.
Nazaruddin mengklaim sudah didukung 260 DPD dan DPC Demokrat
yang mayoritas dari Pulau Jawa, tetapi masih membutuhkan 100 dukungan lagi. KLB
itu disebut-sebut akan mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.
Nazaruddin, menurut pengakuan pelapor, menyatakan Moeldoko
akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Demokrat menjadi partai
dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen. Sedangkan Jhoni mengatakan
kepemimpinan AHY perlu diganti karena tak memperhatikan pengurus di daerah.
Jhoni juga berujar sosok Moeldoko dapat menggantikan
kepemimpinan AHY yang dinilai masih kurang. Sebab, Moeldoko merupakan mantan
Panglima TNI yang memiliki pangkat lebih tinggi dari AHY.
Dari ruangan 2805, mereka diminta berpindah ke ruangan 2809.
Moeldoko disebut-sebut ada di ruangan ini. Menurut dokumen, Moeldoko disebut
mengatakan akan maju sebagai ketua umum Demokrat dan akan membesarkan partai.
Caranya adalah menggunakan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Di situ, Jhoni mengatakan Demokrat dikhawatirkan tak mencapai ambang batas parlemen 5 persen di 2024 dan tak mempunyai anggota DPR di 2029.
Pelapor mengatakan pertemuan di ruangan ini berlangsung tak lama karena
Moeldoko masih ada pertemuan lain dengan pembahasan sama.
Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian
membenarkan para pengurus DPC Demokrat Kalsel yang mendapatkan undangan dan
menghadiri pertemuan tersebut. Alasannya ialah pemberian bantuan dari anggota
DPR untuk bencana banjir di Kalsel.
"Ternyata ada niat-niat yang tidak sesuai. Maka setelah
selesai pertemuan itu mereka melaporkan ke DPP," kata Rusian kepada Tempo,
Selasa malam, 2 Februari 2021.
Tempo melayangkan konfirmasi kepada Moeldoko melalui pesan
singkat maupun surat tertulis, tapi belum ada jawaban. Senin malam lalu,
Moeldoko membantah adanya pertemuan tentang rencana pengambilalihan partai. Dia
mengatakan sejumlah kader partai tersebut sempat bertamu ke rumahnya, tapi
mereka hanya berbincang-bincang seputar situasi terkini.
"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya
silakan saja. Saya tak keberatan. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu dari
dalam, masa kita dari luar," ujar Moeldoko. []