SANCAnews – Pemerintah membantah memiliki buzzer politik yang
digunakan untuk membungkam sejumlah kritik dari warga negara. Bantahan itu
disampaikan langsung Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangannya
kepada wartawan, Jumat (12/2).
Fadjroel menuturkan, Pemerintah tidak punya buzzer,
"Pemerintah selalu terbuka menghadapi setiap kritik dari warganya,"
tegasnya Fadjroel.
Kemudian pemerintah juga tidak pernah memiliki persoalan jika ada yang
oposisi yang menyampaikan kritik maupun saran. Pemerintah menyadari, Indonesia
merupakan demokratis dan setiap kebijakan tentu saja ada yang mendukung dan
mengkritik.
"Ini negara demokratis, siapa pun yang mendukung
kebijakan dipersilakan dan siapa pun mengkritik bahkan beroposisi dengan pemerintah
dipersilakan," kata Fadjroel.
Sebab, kata dia, setiap warga negara berhak menyampaikan
pendapatnya seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Selain
itu, kebebasan berpendapat juga memiliki aturan seperti yang tersebut di Pasal
28 J UUD 1945. Yaitu, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain.
Jika pendapat disampaikan melalui media sosial, masih kata
Fadjroel, masyarakat harus tunduk pada UU 11/2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE), "Bila di media sosial harus memperhatikan
Undang-undang ITE," tekannya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengajak masyarakat aktif
menyampaikan masukan dan kritik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dan begitu pula dengan Ahmad Syafii Maarif menyambut baik
langkah pemerintah yang tetap memberi ruang bagi lawan politiknya untuk
menyampaikan kritik. Tetapi, Syafii Maarif, sapaan karibnya Buya itu menegaskan
untuk memelihara budaya kritis tidak perlu ada buzzer.
"Pihak pemerintah sebagai pengendali kekuasaan juga
harus terus terang, jika memang telah melakukan kekeliruan dalam bidang apa
pun," tegasnya dilansir RMOL.
Sementara itu, Ketua YLBHI Asfinawati menyesalkan terkait
adanya buzzer dalam setiap kritik terhadap pemerintah. Meskipun kerap dibantah,
buzzer bukan dari pihak pemerintah. Asfinawati menyatakan, sulit untuk menepis
buzzer tidak ada relasi dengan pemerintah.
“Kan pemerintah selalu bilang (buzzer -red) itu bukan dari mereka.Tapi
kalau kita lihat sulit untuk menepis tidak adanya relasi (dengan pemerintah
-red), baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan
diri atau dari yang lain-lain,” ujar Asfinawati. (sanca)