SANCAnews – Presiden Jokowi seharusnya melakukan antisipasi
yang baik agar tidak menimbulkan kerumunan pada setiap kunjungannya ke berbagai
tempat.
Kritik ini disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera atas
kerumunan yang timbul saat Presiden Joko Widodo melintas di Maumere, Nusa
Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.
Menurutya, presiden merupakan orang nomor satu di Indonesia
sekaligus ayah bagi rakyat Indonesia. Karena itu, masyarakat tidak boleh
disalahkan jika mereka berjubal-jubal ingin bertemu Presiden Jokowi.
"Namanya presiden itu kan ayah bagi semua rakyatnya, Pak
Jokowi datang ke Maumere NTT pasti menimbulkan keinginan orang-orang untuk
mengunjungi, berinteraksi, namanya masyarakat kan," ujar Mardani kepada
Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (26/2).
"Kritik saya, mestinya ini diantisipasi dengan
pengaturan yang baik," imbuhnya.
Terlepasa dari itu, Mardani sudah sejak awal mengingatkan
agar tidak menerapkan sanksi hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan
(Prokes). Ia justru lebih menyarankan pendekatan kesadaran dan penyadaran.
Ia mencontohkan kasus petinggi FPI Habib Rizieq Shihab yang
kini harus dikenakan sanksi hukum. Menurutnya, sanksi hukum itu tidak
diperlukan untuk menegakkan prokes.
“Saya tidak setuju dengan penegakan hukum tersebut. Justru
seharusnya dipanggil HRS-nya, misalnya diingatkan dan nanti beliau jadi Duta
untuk penegakan prokes 3M. Kan selesai urusan,” tegasnya.
"Sekarang kan timbulnya lain, karena kasus Habib Rizieq
diproses kok ini (Presiden Jokowi) tidak diproses. Karena pakai pendekatan
hukum (di awal). Mestinya kan pendekatannya edukasi," sesal politikus PKS
ini.
Atas dasar itu, Mardani menyarankan sebaiknya ke depan Habib
Rizieq segera diringankan proses hukumnya dan Presiden Jokowi tidak mesti
dijerat dengan hukum.
"Kemudian beliau (Habib Rizieq) diangkat atau diminta
untuk menjadi penyebar pesan atau Duta (Prokes) 3 M (Memakai Masker, Menjaga
Jarak, Mencuci Tangan) dan jangan berkerumun," tandasnya. []