SANCAnews – Belum terlihat ada program prioritas yang
dilakukan Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden dua periode dalam
mengatasi banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah, termasuk ibukota DKI
Jakarta.
Padahal, publik mengingat saat masih menjabat sebagai
Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah menyatakan bahwa mengatasi banjir akan
lebih mudah bila menjabat sebagai presiden.
Bahkan bila menarik ke belakang, Jokowi saat masih menjabat
sebagai Walikota Solo tahun 2011 silam juga pernah mengklaim banjir Jakarta
mudah diatasi.
Melihat fakta di lapangan, Direktur Eksekutif Oversight of
Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto pun menjabarkan ada sejarah
panjang yang telah dilakukan Belanda dalam mengendalikan banjir Jakarta. Kala
itu, Belanda sudah memberikan road map pengendalian banjir Jakarta dengan
membuat beberapa bendungan, situ atau danau kecil.
Namun ia melihat hal yang dilakukan Belanda itu tidak dijalankan Joko Widodo, "Justru konsep ini yang tidak dimiliki Jokowi di saat menjabat Gubernur DKI, Jokowi hanya memaksimalkan dan menormalisasi aliran irigasi atau sungai yang ada, yang sebetulnya sudah overload karena banyak faktor," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).
Mirisnya, kata dia, saat sudah duduk di kursi RI satu, Jokowi
justru mengambil opsi lain dengan tidak terlibat dalam pengendalian banjir di
DKI. Padahal publik sudah menanti janji Presiden Jokowi tersebut saat masih
menjabat DKI 1.
"Saat ini pemerintah pusat tidak memiliki prioritas
pengendalian banjir di DKI dan justru mengambil opsi lain, yaitu dengan
memindahkan Ibukota negara ke Kalimantan Timur. Opsi tersebut tidak sesuai
dengan pernyataan Jokowi yang katanya akan lebih mudah mengatasi banjir bila
terpilih jadi Presiden RI," tandas Satyo. []