SANCAnews – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta
masyarakat untuk aktif memberi kritik justru dinilai memberi 'angin' bagi para
buzzer bayaran alias buzzeRp.
Permintaan Jokowi untuk dikritik tersebut seolah membuka
jalan bagi para buzzeRp untuk mendapat 'proyek' baru.
"Buzzer berbayar perusak bangsa, mereka adalah 'dosa'
rezim Jokowi. Pernyataan Presiden yang menganjurkan kritik hanya akan jadi
pepesan kosong, karena sudah pasti jadi 'proyek' baru bagi para buzzer
berbayar," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic
Policy, Satyo Purwanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/1).
Semestinya, kritik yang akan diberikan rakyat kepada
pemerintah berguna untuk mempertajam program, tujuan, dan target pemerintah
terkait pelayanan kepada masyarakat.
Namun, lanjut Satya Purwanto, hal tersebut justru akan
dimanfaatkan oleh buzzer yang tidak peduli benar atau salah sebuah pernyataan
kritik untuk pemerintah, untuk mendapat 'proyek' baru.
Sehingga, ditegaskan Satya Purwanto, buzzer berbayar sudah
sangat merusak tatanan pemerintahan. Membuat hukum tumpul ke atas dan tajam
kepada masyarakat kritis.
"Jokowi mesti segera mengembalikan wibawa pemerintah
dengan melakukan penegakan hukum bagi para buzzer perusak bangsa," pungkas
Satyo.