SANCAnews – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Anwar Abbas menilai ada kesamaan kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko
Widodo melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kerumunan
yang terjadi saat masyarakat menjemput Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno
Hatta.
Kata Anwar, aparat penegak hukum harus bertindak adil. Nika
Habib Rizieq ditahan karena dan denda karena kerumunan, maka Presiden Jokowi
juga harus ditahan.
“Masalahnya Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama
dengan yang dilakukan oleh Habib Rizieq. Kalau Habib Rizieq ditahan karena
tindakannya, maka logika hukumnya supaya keadilan tegak dan kepercayaan
masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum bisa tegak maka Presiden Jokowi
tentu juga harus ditahan,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Kamis
(25/2).
Akan tetapi, menurut Anwar, jika Jokowi sebagai kepala negara
ditahan, maka negara akan berantakan. Demikian juga Habib Rizieq.
“Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan.
Dan kalau Habib Rizieq ditahan, umatnya tentu juga akan berantakan. Padahal
kita tidak mau bangsa dan negara serta rakyat dan umat kita berantakan,” papar
Anwar Abbas.
Anwar pun mengingatkan siapapun untuk tidak mempermainkan
hukum. Karena itu dalam kasus ini dia sekaligus menyarankan, demi keadilan maka
hukuman bagi kedua tokoh tersebut bisa berupa sama-sama didenda ketimbang
disanksi penahanan.
“Untuk itu Jokowi harus dihukum dengan dikenakan denda dan
Habib Rizieq juga dihukum dengan dikenakan denda, sehingga dengan demikian
masing-masing mereka tetap bisa bebas melaksanakan tugas dan aktivitasnya
sehari-hari,” terang Anwar.
Anwar menilai hukuman berupa denda lebih baik dan maslahat
bagi para pelanggar ketentuan protokol kesehatan tersebut. Sehingga, para
pelanggar nantinya tetap bisa melaksanakan tugas sehari-harinya dan para
pengikut serta pendukungnya pun tetap tenang.
“Karena hukum tegak dan ditegakkan secara berkeadilan.
Sehingga tidak ada orang dan para pihak di negeri ini yang tersakiti hatinya,”
kata dia.
Anwar lantas menyarankan agar Presiden Jokowi maupun Rizieq
mengurangi intensitas kunjungan ke daerah-daerah di tengah pandemi. Hal itu
bertujuan agar tak menimbulkan keramaian masyarakat yang berpotensi menimbulkan
klaster penularan virus corona.
“Usahakan agar tidak diketahui orang banyak sehingga tidak
terjadi penumpukan masa,” saran Anwar. []