SANCAnews – Politisi Golkar di DPRD DKI Jakarta disarankan
untuk memutar kembali pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan Joko Widodo
mengenai fenomena banjir di ibukota.
Dalam berbagai pernyataan yang pernah disampaikan saat
menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi yang kini adalah Presiden RI kerap
mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat. Karena itu, menurut Jokowi penanganan banjir, juga kemacetan, akan lebh
mudah dilakukan bila dirinya menjadi presiden.
“Anggota DPRD ini harusnya tanya ke Pak Jokowi terkait 13
sungai yang ada di Jakarta. Ke-13 sungai itu kan kewenangan pemerintah pusat.
Jika ada kewenangan maka disitu juga ada tanggung jawab,” ujar Kordinator
Kolaborasi Warga Jakarta (KWJ) Andi Sinulingga dalam perbincangan dengan
redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.
Andi Sinulingga secara khusus menyoroti pernyataan yang
disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira, mengenai
penanganan banjir.
“Jadi soal sungai-sungai di jakarta itu tanggung jawab
pemerintah pusat. Dua waduk di Bogor yang molor dua tahun penyelesaiannya juga
tanggung jawab pemerintah pusat,” sambungnya sambil menyarankan agar anggota
DPRD Jakarta memutar kembali ucapan-ucapan Jokowi soal banjir Jakarta.
Di sisi lain, Andi Sinulingga juga menyoroti inkonsistensi
anggota DPRD terkait penanganan banjir.
“Tiga tahu sudah berjalan anggara tidak pernah terdengar ada
rapat yang seru di DPRD terkait anggaran banjir. Yang terdengar malah persoalan
uang pokir. Begitu banjir baru sibuk ngomong,” ujarnya.
“Entar lihat saja kalau banjir reda dan masuk pembahasan anggaran lagi, seberapa krusial perdebatan mereka terkait masalah banjir Jakarta,” demikian Andi Sinulingga. (rmol)