 |
Refly Harun (YouTube) |
Jakarta, SN – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut
memgomentari wacana Menteri Sosial Tri Rismaharini yang akan membuat Kartu
Tanda Penduduk (KTP) bagi gelandangan di DKI Jakarta. Menurut Refly, sebagai
seorang Menteri, Risma seharunya tidak berperilaku seperti seorang Wali Kota.
“Sebagai seorang Menteri Risam tidak boleh berperilaku
seperti seorang Wali Kota. Kalau seorang Wali Kota, memang kerjanya blusukan,
karena dia kepala wilayah otonom, dia punya rakyat secara langsung, karena
rakyatnya yang langsung memilih dia,” ujar Refly Harun di chanel YouTubenya,
Selasa (19/1).
Refly bilang, Risma hanya seorang pembantu Presiden yang
mengerjakan kerja-kerja Presiden secara Nasional yang mana tidak hanya konsen
pada satu daerah saja.
Dia mengatakan, Risma harunya konsen melakukan perbaikan di
Kementerian Sosial terkait korupsi.
“Beda dengan soerang Menteri. Menteri itu tidak punya rakyat.
Yang punya rakyat itu Presiden. Sementara menteri hanyalah pembantu presiden.
Yang harus dia konsen adalah bagimana dia membersihkan lingkungan Kementerian
Sosial agar tidak lagi terjadi korupsi,” ucap Refly Harun.
Refly melanjutkan, dalam bernegara, masing-masing lembaga
pemerintahan telah punya pembagian tugas. Sehingga rencana pembuatan KTP bagi
gelandangan, menurut Refly, harusnya Risma melakukan koordinasi dan kerja sama
dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Konsen itu (pembuatan KTP- red) tidak bisa direalisasikan
dengan menabrak prosedur. Karena kita tahu bahwa harusnya kan ada pembagian
tugas, kewenangan antara pusat dan daerah, antara teritorial dan sektoral,
antara kerja seorang Bupati, Wali Kota d, Gubernur dan kerja seorang Menteri,”
papar Refly.
“Jadi ya kalau ada konsen seperti ini Risma harusnya
kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Tidak bisa main terobos begitu saja,”
sambungnya.
Lebih jauh Refly menilai, ada agenda politik Risma menuju
pilkada DKI Jakarta di 2022. Risma akan dipasang untuk mengadang popularitas
Anies Baswedan.
“Ada pun mengenai agenda politik 2022 yang saya merasa hampir
pasti, Risma akan dipasang untuk mengadang Anies Baswedan, sehingga berharap
Anies bisa ditumbangkan sehingga tidak menjadi calon yang berbahaya di 2024,”
ucap mantan komisaris PT Pelindo I ini.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma
membuat gebrakan dengan membuatkan kartu tanda penduduk bagi pengamen,
gelandangan, dan kelompok marjinal lainnya di DKI Jakarta.
Risma menargerkan sebanyak 1.600 orang perhari. Risma
mengatakan kepemilikan KTP menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah
diberikan kepada warga yang membutuhkan, sesuai dengan alamat dan KTP.
“Dengan demikian maka kita bisa akses bantuan agar mereka
bisa segera keluar dari kemiskinan yang sebetulnya karena tidak ada rumah. Kami
juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya,” kata mantan
Wali Kota Surabaya tersebut.
Kemensos bekerja sama dengan Dukcapil dan menggandeng Bank Mandiri untuk pembukaan rekening Atensi bagi warga marjinal. (fin.co.id)