Jakarta, SN – Gerakan nasional wakaf uang yang telah
diluncurkan Presiden Joko Widodo menuai beragam tanggapan dari publik.
Beberapa pihak menilai gerakan tersebut sebagai langkah
modern pemerintah untuk memperluas pelaksanaan wakaf. Namun tak dipungkiri
gerakan yang diresmikan pada Senin kemarin (25/1) ini juga turut ditanggapi
negatif.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf),
Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, wakaf uang sejatinya akan dimanfaatkan
untuk meningkatkan kegiatan sosial dan membantu masyarakat di tengah pandemi
Covid-19.
"Dana wakaf diharapkan membantu meringankan beban
masyarakat dan membantu mempertahankan lapangan pekerjaan mereka," jelas
Sandiaga Uno.
Kendati demikian, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro
Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule memiliki perspektif lain dalam melihat gerakan
yang diresmikan Presiden Jokowi dan didampingi Wakil Presiden Maruf Amin
tersebut.
Ia berpandangan, gerakan wakaf yang terus disosialisasikan
kepada masyarakat itu seakan menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam
menjamin kesejahteraan rakyat. Padahal hal tersebut sudah jelas tertuang dalam
amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
"Ajakan (wakaf uang) mulia, dan sekaligus mengungkap
negara telah bangkrut?" kata Iwan Sumule, Selasa (26/1).
Saat meresmikan gerakan nasional wakaf uang, Presiden Joko
Widodo menyebut aset wakaf setiap tahunnya mencapai Rp 2 ribu triliun.
Sementara potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.
Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Maruf Amin dan Badan Wakaf
Indonesia (BWI). Peresmian gerakan nasional wakaf uang ini juga menjadi tonggak
pembenahan pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama wakaf benda bergerak.