Jakarta, SN – Anggota
Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, Benny Kabur Harman meminta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menanggapi setiap informasi yang berkembang
di masyarakat terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial yang menjerat mantan
Menteri Sosial Juliari. Peter Batubara dan menurutnya KPK harus adil dan tidak
pilih kasih dalam pemberantasan korupsi.
Hal itu diungkapkan Benny saat ditanya langkah apa yang harus
diambil KPK terkait dugaan keterlibatan sejumlah politisi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), termasuk laporan dari Koran Tempo yang menyebutkan
ada sosok madam' yang terkait erat
kepada tokoh-tokoh penting di kalangan elit PDIP.
"KPK harus segera responsif, jalankan tugasnya
menegakkan hukum berantas korupsi secara adil dan tanpa pilih kasih," kata
Benny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/1).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu pun menyampaikan
bahwa KPK harus segera mendalam berbagai informasi yang beredar di publik
terkait korupsi bansos.
Menurut Benny, langkah itu penting dilakukan KPK agar
informasi soal korupsi bansos tidak menjadi fitnah dan spekulasi di tengah
masyarakat.
"KPK harus responsif, KPK bisa mendalami
informasi-informasi yang selama ini beredar di publik agar tidak ada fitnah dan
spekulasi di tengah-tengah masyarakat," tutur Benny.
Untuk diketahui, dalam perkembangan penanganan kasus korupsi
bansos, sejumlah politikus PDIP diduga terlibat. Selain Juliari, ada nama
Herman Hery dan Ihsan Yunus.
Herman merupakan Ketua Komisi III DPR, sementara Ihsan sempat
duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VIII. Saat ini Ihsan digeser ke Komisi II yang
membidangi tugas pemerintahan dalam negeri, kepemiluan, hingga pertanahan dan
reforma agraria.
Berdasarkan laporan investigasi Koran Tempo, disebutkan bahwa
jatah kuota 1,3 juta paket bansos diberikan kepada Herman dan Ihsan. Perusahaan
yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 1 juta paket, sedangkan sisanya untuk
perusahaan yang berafiliasi dengan Ihsan.
Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan lembaganya
akan menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat terkait
kasus dugaan korupsi bansos yang menjerat eks Mensos, Juliari.
Firli menegaskan KPK bekerja secara profesional, akuntabel,
dan transparan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kata dia, KPK tidak
pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum.
"Pada prinsipnya segala informasi dari masyarakat akan
ditindaklanjuti sesuai dengan alat bukti yang dikumpulkan dan keterangan para
saksi-saksi," kata Firli kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan
tertulis, Selasa (26/1).
"Karena dengan bukti-bukti itulah akan membuat terang
suatu perkara dan menemukan tersangkanya," lanjutnya. [*]