November 2020

Senin, November 30, 2020

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi / Ist



Jakarta, SNC — Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam bin Abéd Al-Tháԛafi mеmbоngkаr kеbоhоngаn pejabat Indonesia terkait persoalan Habib Rizieq Shihāb (HRS).


Dаlаm wаwаnасаrа dеngаn CNN Indonesia mulаі раdа menit 20:38, Essam bіn Abed Al-Thаԛаfі berbicara terkait HRS tеrmаѕuk isu overstay yang dіungkарkаn pejabat Indonesia tеrmаѕuk Dubеѕ RI dі Arab Saudi. 


Eѕѕаm mеngаtаkаn, HRS tidak аdа masalah ѕеlаmа tinggal di Mekkah Arаb Sаudі. “Tіdаk аdа mаѕаlаh ѕааt dіа tіnggаl dі Mekkah karena keputusan ѕеndіrі, itu bukan kami. Jаdі ketika mеmutuѕkаn kеmbаlі kе Indоnеѕіа kаmі mеngіzіnkаnnуа,” kаtа Eѕѕаm.


Kаtа Essam, tidak ada реlаnggаrаn уаng dіlаkukаn HRS ѕеlаmа tinggal dі Mekkah. “Tіdаk аdа jеnіѕ реlаnggаrаn арарun. Dіа ѕесаrа рrіbаdі lеbіh mеmіlіh untuk tinggal ѕаmраі tіbа wаktunуа untuk kembali ke Indоnеѕіа. Itu уаng tеrjаdі,” jеlаѕnуа.[*]


Mеnurut Eѕѕаm, HRS tіnggаl di Mеkkаh ѕереrtі muѕlіm lainnya.


Baca selengkapnya »

Senin, November 30, 2020


Jakarta, SNC — Media sosial dihebohkan dengan mengunggah video pengajian ulama terkenal Banten Abu Uci Turtusi. Ternyata video tersebut menjadi perbincangan di kalangan publik dan dibagikan oleh berbagai media, salah satunya Geisz Chalifah.


Geisz membagikan video tersebut dengan menambahkan narasi pertanyaan apakah Gubernur Banten akan diperiksa hingga pejabat konferensi pers.


"Apakah Gubernur Banten akan dipanggil, diperiksa selama 9.5 jam. Apakah akan dibahas terus menerus oleh para bapak pemangku kebijakan dibicarakan dimedia tiap hari? Apakah Bapak Prof akan konfrensi pers? terlebih instruksi mendagri telah keluar. Apakah semua itu hanya utk DKI.?," tulis Geizs di akun Twitter miliknya dikutip pada Senin, 30 November 2020.


Menanggapi hal itu Sekretaris Habib Rizieq Shihab Center Babe Haikal Hassan dengan nada menyindir jika dalam video tersebut bukan kerumunan.


Menurut dirinya itu hanya sekumpulan orang yang lagi berdekat-dekatan, karena itulah tidak bisa dipanggil dan diperiksa.


"Ini bukan kerumunan, ini hanya sekumpulan orang yang lagi berdekat-dekatan,jadi gak bisa dipanggil dan diperiksa, gituuuuu," sindirnya.[]



Ini bukan kerumunan.
ini hanya sekumpulan orang yang lagi berdekat-dekatan.
jadi gak bisa dipanggil dan diperiksa.
gituuuuu https://t.co/UnWDZ4tZ1V

— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) November 30, 2020



Baca selengkapnya »

Senin, November 30, 2020



Jakarta, SNC — Kepolisian Resor Bogor Kota membenarkan tak menyebut Habib Rizieq Shihab kabur saat keluar dari RS Ummi Kota Bogor. Penjelasan mengenai kepulangan Habib Rizieq dari RS adalah hak pasien dan pihak rumah sakit.

 

"Beliau kan meninggalkan rumah sakit memang kategori kabur itu? Siapa yang menyimpulkan kabur? Yang bilang kabur kan wartawan, temen-temen semua yang buat tulisan kabur. Orang siapa pun berobat, mau datang malam, mau datang pagi, itu kan urusan Beliau dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit bilang sembuh atau bagaimana, terserah. Kita tidak pernah bilang kabur, yang bilang kabur kan temen-temen wartawan semua ketika meninggalkan Rumah Sakit Ummi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendri Fiuser saat menjelaskan kepulangan Habib Rizieq di Mapolresta Bogor Kota, Minggu malam, 29 November 2020. 


Hendri mengatakan, kepulangan Habib Rizieq dari rumah sakit tidak ada kaitannya dengan kepolisian. Hal itu merupakan urusan pasien dan rumah sakit.


"Kepulangan Beliau itu tidak ada kaitannya dengan kami. Artinya, Beliau berobat di sana di Rumah Sakit Ummi, ya silakan mau kembali mau datang. Nah itu urusan Beliau dengan pihak rumah sakit. Jadi kalau dikatakan kabur itu juga tidak pas menurut saya. Ya Beliau sudah meninggalkan rumah sakit tersebut," ujar Hendri. 


Hendri menyampaikan terkait kondisi dan dipulangkannya Habib Rizieq merupakan hak kewenangan rumah sakit untuk menjelaskannya. Sementara Polresta Bogor Kota sendiri fokus menangani kasus pelaporan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor.


"Dengan pertimbangan apa? (pasien tersebut dipulangkan) silakan konfirmasi ke pihak rumah sakit. Kita Polresta Bogor Kota fokus kepada penanganan penegakan hukumnya. Di situ ada pasalnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular. Itu fokus ke situ," jelas Hendri.


Sebelumnya, pimpinan FPI itu dikabarkan pulang melalui pintu belakang pada Sabtu malam, 28 November 2020 pukul 20.50 WIB yang diduga melalui gudang obat RS Ummi. Namun, belum diketahui apa kendaraan yang digunakan.


Ketika dicek oleh pihak keamanan pada pukul 21.45 WIB, Habib Rizieq sudah meninggalkan kamar rumah sakit. Pihak rumah sakit sendiri dikabarkan masih tertutup terkait keberadaan pasti Habib Rizieq.[]


Baca selengkapnya »

Senin, November 30, 2020



Jakarta, SNC — Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang, Hery Heryanto, mengatakan ditemukannya sejumlah indikasi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 oleh jemaah yang hadir Haul Syeh Abdul Qadir Jailani di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah, Kampung Cilongok. Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. , Minggu, 29 November 2020.
 
"Semua yang hadir terlihat membawa masker, tapi ada yang di dagu, jaga jarak juga sulit diterapkan karena ramainya orang," ujar Hery kepada Tempo, Senin 30 November 2020.

Panitia penyelenggara dan semua elemen yang terlibat dalam acara itu, kata Hery telah membuat tanda silang untuk menjaga jarak sepanjang 60 sentimeter. "Tapi pada bergeser (tanda silang)," kata Hery yang juga Asisten Daerah I Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Hery mengakui jumlah orang yang hadir di Haul Syeh Abdul Qadir Jailani di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah itu di luar perkiraan. Sejak jauh hari pihak pesantren telah mengimbau agar para jamaah tidak datang ke acara itu karena pandemi Covid-19. Sehingga Haul tahun ini dilakukan secara virtual melalui streamin di kanal you tube dan disiarkan langsung di TV Banten.

Penyelenggara, kata Hery, juga telah membatasi jumlah tamu yang hadir yaitu 1.500 orang yang terdiri 1.200 para santri dan 300 dari pihak keluarga. Namun, tamu yang tak diundang dari berbagai wilayah terus berdatangan hingga 4-5 ribu orang. "Kami perkirakan 4-5 orang datang tanpa undangan dan mereka berkumpul di luar pesantren," kata Hery.

Para undangan diberi kartu pas untuk bisa masuk ke dalam pesantren pimpinan Abuya Uci itu." Akses masuk dibatasi, jumlah yang datang juga sudah sangat terbatas."

Jika dibandingkan pada haul tahun lalu, jumlah jamaah yang hadir jauh menyusut. "Tahun tahun sebelumnya bisa 200 ribu orang.”

Acara yang dihadiri Gubernur Banten, Kapolda Banten ini, menurut Hery, dijaga lebih dari 800 personel. " 250 di antaranya petugas Satuan Covid-19," kata Hery.

Seluruh elemen seperti Pemerintah Kabupaten Tangerang, Polres Kota Tangerang, Danramil hingga pengelola pesantren telah melakukan sosialisasi dan terus mengimbau agar para jamaah yang hadir menerapkan protokol kesehatan. "Fasilitas cuci tangan, hand sanitizer disediakan di lokasi.” Ia menilai secara umum acara ini sukses meski sebagian peserta tidak bermasker. [*]


Baca selengkapnya »

Senin, November 30, 2020
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj positif corona.



Jakarta, SNC — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj dipastikan positif terjangkit virus corona dan informasi tersebut disampaikan Sespri Ketum PBNU, M Sofwan Erce melalui caption video pada Sabtu (28/11/2020).

Menurut Sofwan, KH Said Aqil Siradj diketahui positif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, "Bahwasannya pada Sabtu 28 november pada pukul 19.30 WIB hasil PCR swab dari Al Mukaram Profesor Dokter KH Aqil Siradj menunjukan hasil positif," kata Sofwan dikutip Suara.com, Minggu (29/11/2020).

Sofwan mengatakan, Said Aqil memang sengaja meminta Sofwan untuk menginformasikan perihal statusnya yang terpapar virus corona.

Said Aqil juga memohon doa untuk kesembuhan dirinya yang kini tengah dirawat intensif di rumah sakit.

"Alhamdulillah pada saat ini beliau dalam kondisi yang baik, sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta dengan perawatan yang intensif," ucap Sofwan.

Sofwan kemudian kembali menyampaikan pesan dari KH Said Aqil yang kerap menyatakan bahwa Covid-19 bukanlah merupakan aib.

Ia juga berpesan untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena Covid-19 yang bisa menginfeksi siapapun.

"Sebagimana yang sering beliau sampaikan bahwasannya Covid-19 ini bukanlah aib. Covid-19 ini bukanlah hal yang buruk dan bisa menimpa siapa saja dari latar belakang apa saja," kata Sofwan.

"Mari kita jaga pesan beliau bagi warga NU khusunya tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak," imbuhnya. **

Baca selengkapnya »

Minggu, November 29, 2020


Jakarta, SNC — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap pasien berhak meminta agar rekam medisnya tidak dibuka ke publik.


Namun, Mahfud mengingatkan, dalam kondisi khusus seperti pandemi, aturan tentang kerahasiaan catatan kesehatan pasien bisa diabaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.


Hal ini didasarkan pada dalil lex specialis derogat Legi generalist atau rule of law khusus yang mengesampingkan rule of law (aturan hukum) secara umum.


"Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu," kata Mahfud dalam konferensi pers di Media Center Satgas Covid-19, Graha BNPB, Jakarta yang disiarkan secara daring, Minggu (29/11/2020).


Pernyataan Mahfud menanggapi sikap pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab yang menolak menginformasikan mengenai hasil tes usap yang dijalaninya secara mandiri kepada Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Bogor.


Rizieq melalui perwakilan FPI mendasarkan pada aturan dalam UU Kesehatan mengenai kerahasiaan data kesehatan pasien. Padahal, setibanya di Indonesia sejak Selasa (10/11/2020), Rizieq melalukan serangkaian kegiatan yang menciptakan kerumuman dan melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. Bahkan, Rizieq diketahui sempat kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.


Tak hanya mengesampingkan kerahasiaan data pasien, Mahfud bahkan menegaskan setiap orang yang menghalangi kerja petugas dalam menyelamatkan kesehatan masyarakat di tengah pandemi ini dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 212 dan 216 KUHP.


"Siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 212, 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah," kata Mahfud.


Untuk itu, Mahfud meminta Rizieq Syihab koperatif dalam proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Rizieq seharusnya tidak keberatan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum jika merasa dirinya sehat.


"Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama karena seumpama merasa diri sehat tidak akan menulari orang lain bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi apa namanya penularan Covid-19," kata Mahfud.


Sumber:BeritaSatu.com

Baca selengkapnya »

Minggu, November 29, 2020
Ketua PBNU Said Aqil Siradj dinyatakan positif terpapar corona (covid-19).


Jakarta, SNC — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj dinyatakan positif Covid-19. Demikian disampaikan Sekretaris Pribadi Ketua PBNU, M. Sofwan Erce dalam keterangan pers melalui rekaman video, Minggu (29/11/2020) malam.

"Bahwasanya pada Sabtu (28/11) pada pukul 19.30 WIB, hasil tes swab PCR KH. Said Aqil Siradj menunjukkan hasil positif Covid-19. Atas arahan beliau kami diminta menyampaikan kabar ini kepada masyarakat," kata Sofwan.

Dia menuturkan, Said Aqil kekinian dalam kondisi baik, tanpa keluhan penyakit lainnya, "Saat ini beliau dalam kondisi baik, sedang dirawat di sebuah RS di Jakarta dengan perawatan intensif," ujarnya.

Oleh karena itu, Said mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus corona.

"Sebagaimana yang sering beliau sampaikan, bahwa Covid-19 bukan aib, bukan kabar buruk, siapa saja bisa kena dari latar belakang apa saja. Mari kita jaga pesan beliau, bagi warga patuhi protokol kesehatan," tuturnya, dikutip dari  Suara.com. [*]



Baca selengkapnya »

Minggu, November 29, 2020

Ribuan Jamaah Hadiri Haul Tuan Guru Syeikh Abdul Qodir Jaelani di Pasar Kemis



Jakarta, SNC — Ribuan jemaah Haul Tuan Guru Syekh Abdul Qodir Al Jaelani ke 62 memadati kawasan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Istiqlaliyah, Kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Minggu (29/11/2020).


Di lokasi, jemaah yang hadir berasal dari berbagai daerah baik di luar maupun di dalam Kabupaten Tangerang, di luar prediksi atau batas-batas yang diincar oleh pelaksana dan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Pemkab), ribuan jemaah, sebenarnya tampak hadir melimpah.


Imran (33) salah satu jamaah Haul Syekh Abdul Qodir Al Jailani asal Kecamatan Tanara mengatakan, alasan dirinya datang selain sebagai ajang silaturahmi antar sesama umat Islam, juga untuk acara rutinitas tahunan ini sering dia mengikuti tiap tahunnya.


“Tiap tahun saya rutin datang, disamping ajang silaturahiim, juga bisa juga menjadi wisata religi,” ungkap Imran kepada SatuBanten.


Namun yang paling penting, lanjut dia, adalah sebagai salah satu ritual ibadah sunnah terhadap Tuan Guru Syekh Abdul Qodir Al Jaelani dengan harapan mendapatkan ridho Allah SWT melalui karomahnya.


“Melalui zikir dan doa bersama, kita mengharapkan ridho Allah SWT dan karomah serta kebarokahan dari Tuan Guru Syekh Abdul Qodir Al Jaelani dalam kehidupan kita dunia akhirat,” ungkapnya.


Sementara Wardi asal Cimanuk, Pandeglang menilai bahwa Haul Syekh Abdul Qodir Al Jaelani dimaknai untuk mengenang sekaligus meneladani kehidupan beliau yang banyak keteladanan dalam menyebarkan agama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban.


“Tujuannya untuk mendoakan keberkahan serta memetik teladan dengan mengenang jasa dan hasil perjuangan para syekh maupun para alim ulama yang telah berdakwah mengajarkan tuntunan syariat dan aqidah akhlak,” ujar Wardi.


Lebih lanjut Wardi menjelaskan bahwa sebagai pedoman atau bekal bagi umat islam dalam menghadapi kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.


Di antaranya dari sisi sosial, menjalin interaksi yang baik antar masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat luar, meningkatkan solidaritas masyarakat, menjaga silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan.


“Menjadi motivasi untuk meneladani perilaku atau sikap yang baik dari Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, menambah ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama serta mengingatkan kita kepada kematian,” pungkas Wardi. (*)



Rame ya bro @DivHumas_Polri ?#HRSyangDirawatLoeYangSakit ? pic.twitter.com/oUkG7JFIoQ

— ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ (@CybSqu) November 29, 2020

Masya’Allah..Ribuan jamaah dalam acara Haul Syech Abdul Qadir Al-Jaelani yg ke 62.Abuya UCI di dampingi jamaah menuju mimbar.. Banten (29/Nov/2020)

Akankah polda banten di copot dan gubernur nya di panggil…?? #KamibersamaIBHRS #WeStandWithIBHRS #MosiTidakPercaya pic.twitter.com/kMpZJHPVri

— 🚨Nymph1_JCWookie🚨 (@HeartOds) November 29, 2020





Baca selengkapnya »

Minggu, November 29, 2020

Ketua MPR Ragukan Pemindahan Ibu Kota Diteruskan setelah Jokowi/Ist





Jakarta, SNC – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan pentingnya Indonesia memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan sejak GBHN dihapuskan dan diserahkan kepada presiden untuk merumuskan visi dan misinya, tidak ada kesinambungan dalam pembangunan Indonesia.

Indonesia telah melakukan pemilihan presiden secara langsung selama dua dekade terakhir, yakni sejak presiden SBY dua periode dan presiden Jokowi dua periode. Selama itu pula belum terjadi kesinambungan pembangunan dari presiden satu dengan yang lainnya.

“Kita seperti menari poco-poco di setiap periodenya. Karena setiap program berubah: maju dua langkah, mundur tiga langkah; maju selangkah, mundur dua langkah. Jadi bukan jalan di tempat, bahkan mundur akhirnya," kata Bamsoet, panggilan akrabnya, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.

Karena pemikiran itulah akhirnya MPR bertekad mendorong lahirnya kembali GBHN. "Yang mungkin saja nanti kita ubah namanya menjadi pokok-pokok haluan negara yang menjadi bintang pengarah bangsa ini di dalam lompatan 50-100 tahun yang akan datang," ujarnya. 

Sejumlah negara lainnya seperti Singapura, China, dan negara-negara besar, katanya, punya pokok-pokok haluannya sendiri yang akan jadi pedoman bahkan sampai seratus tahun mendatang. Indonesia kini belum memiliki hal itu.

Dalam beberapa waktu ini, dia berpendapat, Indonesia harus sadar dan mengejar ketertinggalan. Indonesia memiliki waktu sedikitnya 25 tahun untuk mencapai ulang tahun emasnya. Namun target itu harus jelas arahnya sehingga diperlukan pokok-pokok haluan negara.

Menurut Bamsoet, pasti setiap presiden memiliki prioritas programnya masing-masing. Program itulah yang akan diputuskan secara bersama agar menjadi kesepakatan nasional bahwa Indonesia harus memiliki program jangka panjang 50-100 tahun yang akan datang yang harus dijalankan oleh presiden-presiden berikutnya.

"Saya ambil contoh, Pak Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Apakah ada jaminan presiden nanti yang akan menggantikan beliau akan meneruskan program itu? Kemudian Pak Jokowi hari ini heavy-nya adalah membangun infrastruktur di berbagai daerah, membelah Papua, membelah Sumatera, membelah Kalimantan, menghubungkan daerah satu dengan lainnya untuk memperlancar perekonomian nasional. Apakah ada jaminan? Tidak," ujarnya.

GBHN penting untuk bangsa Indonesia, dan GBHN juga tidak akan membatasi kreativitas seorang pemimpin untuk memimpin bangsa. “Karena garis -garis besar haluan negara ini hanya menggambarkan garis besar. Detailnya, strateginya bagaimana mencapainya, itulah yang disampaikan di visi misi, dan itulah pula yang menjadi program daripada calon presiden," katanya. (*)


Baca selengkapnya »

Sabtu, November 28, 2020
Kader NU Akhmad Sahal /Net



Jakarta, SNC — Kader NU Akhmad Sahal mengatakan Habib Rizieq Shihab telah merusak citra Habib. Akhmad Sahal selaku Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) mengatakan, jika ada Habib yang buruk, tidak perlu dipuji. Hal tersebut ia sampaikan di channel Cokro Tv yang diunggah pada Jumat 27 November 2020.

Sebelumnya diketahui, Akhmad Sahal menanggapi tentang kedatangan orang nomor satu itu di FPI, dan membandingkannya dengan jemaah Nahdlatul Ulama (NU), seperti dilihat mantrasukabumi.com pada cuitannya di akun twitter pribadinya @sahal_AS.

Videoku ttg cara terbaik menjaga kehormatan keturunan Nabi. Yakni dgn mengecam keberangasan Rizieq yang menodai citra habib/ habaib. Rizieq setitik merusak habaib sebelanga.

— akhmad sahal (@sahaL_AS) November 27, 2020

Hingga saat ini, pria yang akrab disapa Gus Sahal ini masih aktif menyoroti aksi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI).

Dijelaskannya gelar Habib merupakan bentuk penghormatan dari masyarakat, Habib merupakan keturunan yang memiliki garis lurus dengan Nabi.

Habib dihormati karena garis keturunan, temperamen yang baik, dan pengetahuan yang tinggi. Habib seharusnya tidak hanya memiliki kualitas yang disayangi, tetapi mereka juga harus penuh kasih sayang.

"Para habib tidak memiliki sifat ma'sum, ingat, hubungan darah tidak menjamin kesamaan sifat," kata Akhmad Sahal.

Habib adalah manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan dan kelebihan. Ini karena Habib tidak memiliki sifat ma'sum yang merupakan sifat Nabi karena Allah menjauhkannya dari perbuatan dosa.

Namun, bukan berarti masyarakat tidak menghormati Habib. Menurut cendekiawan muda NU ini, masyarakat tetap harus menghormati keturunan para rasul, tetapi harus memilih mana yang akan diikuti dan mana yang tidak.

Kasus terkini yang mengaitkan Habib Rizieq sebagai salah satu dalang, dianggap Sahal sebagai salah satu perilaku Habib yang menyimpang.

Banyak orang awam yang mentolerir kesalahan yang dilakukan oleh Habib, dengan dalih akan mendapat pertolongan dari Nabi nanti saat Hari Kiamat.

"Banyak masyarakat awam yang menyebut Habib, padahal perilakunya buruk, bahkan masyarakat awam memaklumi, dan tidak merasa sang habib berperangai buruk. Karena adanya kepercayaan adanya syafaat Rasul," Tukas Akhmad Sahal.

Ia menegaskan, sikap buruk Habib Rizieq yang cenderung memprovokasi merupakan tindakan yang patut dikritik karena dapat merusak citra Habib.

"Habib yang bringasan seperti Rizieq shihab, harus dikecam dan ditentang, dengan inilah kita menjaga kehormatan dan marwah para Hababib," Jelas Akhmad Sahal.**

Baca selengkapnya »

Sabtu, November 28, 2020

Ustaz Tengku Zulkarnain




Jakarta, SNC – Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin, mengaku prihatin dengan dikeluarkannya nama Ustaz Tengku Zulkarnain dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 dan Novel menilai Tengku Zulkarnain bukan lagi pengurus MUI karena selalu kritis terhadap pemerintah.

Padahal, menurut Novel, seharusnya seorang ulama memang menjadi oposisi dari setiap jalannya pemerintahan, "Tentunya kami prihatin atas tidak masuknya beberapa nama ulama yang sudah identik sebagai ulama yang istikamah, yang mengkritisi penguasa padahal sejatinya ulama memang seperti itu sebagai oposisi," kata Novel saat dikonfirmasi, Jumat (27/11/2020).

Novel mengaku khawatir bahwa kepengurusan MUI pimpinan KH Miftachul Akhyar diisi oleh para ulama yang mendukung pemerintah. Alhasil, hal itu akan menjadi kemunduran MUI. Dia khawatirfatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bisa diduga sebagai fatwa pesanan. Menurutnya, itu jelas kemunduran frontal buat MUI. 

"Dan menjadi tempat seburuk-buruknya ulama kalau sudah begitu, negara ini akan runtuh terjajah oleh kebatilan dan kezaliman," tambah Novel.

Diberitakan sebelumnya, Ustaz Tengku Zulkarnain tak masuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 di bawah pimpinan KH Miftachul Akhyar.

Menyikapi hal tersebut, Tengku Zulkarnain mengatakan,"MUI tidak akan membuat saya berhenti berdakwah."

Menurut Tengku Zul, dirinya sudah 22 tahun lamanya mengabdi di MUI. Sehingga, menurut dia, wajar bila harus ada regenerasi organisasi guna memberikan kesempatan kepada para ulama muda untuk mengabdi di sana.

"Oh biasa itu (tidak masuk kepengurusan MUI). Saya ini sudah 22 tahun di MUI, wajarlah kalau ada regenerasi masuk yang muda-muda. Itu biasa yang muda-muda (masuk), baguslah," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Prof KH Ma’ruf Amin.

Di posisi Sekretaris Jenderal Munas menetapkan Dr Amirsyah Tambunan. Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan, Prof KH Ma’ruf Amin. Munas juga menetapkan sejumlah nama untuk menduduki posisi wakil ketua umum yaitu Buya Anwar Abbas, KH Marsyudi Suhud, dan Buya Basri Bermanda. Pemilihan tersebut melalui rapat tertutup 17 tim formatur dengan mengikuti protokol kesehatan dan menjalani rapid test. 

"Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat," kata Kiai Ma’ruf yang didaulat sebagai ketua tim formatur, di arena Munas X MUI, Jakarta, dilansir Wartaekonomi.co.id.

Ketujuh belas tim formatur tersebut yaitu Prof Dr KH Ma’ruf Amin (unsur ketua umum), Dr Anwar Abbas (unsur sekjen), Prof Didin Hafidhuddin (unsur  wantim), KH Bambang Maryono (unsur MUI Kepri),  Dr KH Khaeruddin Tahmid  (unsur MUI Lampung), KH Rahmat Syafei  (unsur MUI Jawa Barat), KH Maman Supratman  (unsur MUI Bali), Khairil Anwar (unsur MUI Kalteng), Drs KH Ryhamadi  (unsur MUI Sultra), Dr Abdullah Latuapo  (unsur MUI Maluku) KH Masduki Baidhlowi  (unsur NU), Dr Amirsyah Tambunan (unsur Muhammadiyah), Buya Basri Barmanda (unsur Perti), KH Amad Sodikun (unsur Syarikat Islam), Dr Jeje Zainuddin (unsur Persatuan Islam), Prof Amany Lubis (unsur perguruan tinggi), KH Abdul Gofar Rozin (unsur pesantren).

Selain menetapkan formasi kepengurusan baru, Munas X MUI menghasilkan sejumlah keputusan antara lain di bidang fatwa, Munas memutuskan empat fatwa soal haji dan satu fatwa soal human deploit cell. Sementara itu untuk rekomendasi, Munas X MUI mengeluarkan Taujihat Jakarta merespons berbagai problematika dan dinamika mutakhir di tingkat nasional dan internasional.(sanca)

Baca selengkapnya »

Jumat, November 27, 2020

Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI)


Jakarta, SNC – Sidang formatur 17 orang dalam Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung Jumat (27/11) di Hotel Sultan, Jakarta menetapkan Pimpinan Harian MUI periode 2020-2025.


Pimpinan harian MUI 2020-2025 diisi beberapa kalangan muda yang sudah lama aktif di MUI. Beberapa nama baru juga muncul karena aspek kualifikasi dan keterwakilan ormas.


Sidang Formatur dipimpin oleh Ketua umum MUI demisioner sekaligus Ketua Tim Formatur KH. Ma'ruf Amin.


Sekretaris Tim Formatur sekaligus sekjen MUI demisioner Buya Anwar Abbas menyampaikan, pemilihan pengurus MUI melibatkan banyak aspek. MUI sebagai tenda besar umat Islam, sidang formatur memprioritaskan tiga hal utama yaitu keterwakilan, integritas, dan kompetensi.


Berikut daftar lengkap Pengurus MUI 2020-2025:

Ketua Umum MUI: KH. Miftachul Akhyar


Wakil Ketua Umum MUI 1 : Dr. Anwar Abbas

Wakil Ketua Umum MUI 2 : KH. Marsudi Syuhud

Wakil Ketua Umum MUI 3 : Drs. H. Basri Bermanda, MBA.


Ketua MUI KH. Masduki Bidlowi

Ketua MUI Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti

Ketua MUI Prof. Noor Achmad

Ketua MUI KH. Abdullah Jaidi

Ketua MUI KH. Afifuddin Muhajir

Ketua MUI KH. Dr. Sodikun

Ketua MUI Dr. Lukmanul Hakim

Ketua MUI KH. Sholahuddin Al Aiyubi

Ketua MUI Prof. Amany Lubis

Ketua MUI KH. Cholil Nafis

Ketua MUI Dr. Jeje Zainuddin

Ketua MUI Dr. Asrorun Niam Sholeh

Ketua MUI Dr. Sudarnoto Abdul Hakim

Ketua MUI Prof. Dr. Utang Ranuwijaya


Sekretaris Jenderal : Dr. Amirsyah Tambunan

Wakil Sekretaris Jenderal:


KH. Abdul Manan Ghani

Habib Hasan Bahar

Rofiqul Umam Ahmad

Azrul Tanjung

Asrori S. Karni

Ikhsan Abdullah

Arif Fahrudin

M. Ziyad

Isfah Abidal Aziz

Dr. Badriyah Fayumi

Drs. H. Pasni Rusli

Dr. Abdul Ghaffar Rozin

Prof. Dr. Valina Sinka Subekti


Bendahara Umum: Misbahul Ulum

Wakil Bendahara


KH. Eman Suryaman

Dr. Rahmat Hidayat

Jojo Sutisna

Trisna Ningsih Julianti

Erni Juliana


Pengurus Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025

Ketua Wantim MUI : Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Sekretaris Wantim : Prof. Dr. Dadang Kahmad


Wakil Ketua Wantim:

Drs. Zainut Tauhid Sa'adi

Prof. didin Hafidhuddin

Prof. Dr. Hamdan Zoelva

KH. Anwar Iskandar

Habib Zein Umar bin Smith

Prof. Jimly Asshiddiqi

KH. Ahmad Sadeli Karim

KH. Masdar Farid Mas'udi

KH. Abun Bunyamin

Dr. Ahmad Herayawan, Lc

Prof. Dr. Masykuri Abdillah

KH. Muhyiddin Junaidi



Sumber: Cnnindonesia.com

Baca selengkapnya »

Kamis, November 26, 2020

Tiga anggota TNI ditembak oleh anggota Organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNBP-OPM) di Nduga, Papua.

Jakarta, SNC — Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, membenarkan adanya informasi penembakan tiga anggota TNI dalam baku tembak dengan anggota Organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNBP-OPM) di Nduga, Papua.


Namun Suriastawa belum bisa memberi keterangan lengkap berkaitan dengan informasi tersebut, "Betul (ada penembakan) saat ini saya sedang minta kronologi ke lapangan," kata Suriastawa saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (26/11).


Sebelumnya, pihak TPNPB-OPM mengeluarkan rilis terkait baku tembak antara pihaknya dengan anggota TNI. Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom melalui pesan singkat mengatakan telah terjadi kontak senjata dengan pasukan Keamanan Indonesia di Kabupaten Nduga, Papua.


"Hari ini kamis (26/11) waktu lokal Ndugama pukul 1 siang sampai 4 sore baku tembak antara Pasukan TPNPB Ndugama vs TNI POLRI Indonesia telah terjadi, dan tempat kejadian di Kindibam wilayah Ndugama, Papua Barat," kata Shebby melalui rilis.


Baku tembak itu kata dia dilakukan dengan TNI Polri yang baru saja dikirimkan dari Jakarta. Dari TPNBP sendiri kata dia tak ada korban tewas maupun tertembak dalam baku tembak itu.


"Pihak TPNPB NDUGAMA Tidak ada yang korban dan pihak TNI/POLRI ada korban namun belum pastikan kerena berapa yang di tembak mati," katanya. (sanca)


Baca selengkapnya »

Kamis, November 26, 2020
KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih Lobster/Net


Jakarta, SNC – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak terlalu terjebak dalam euforia kasus dugaan suap izin ekspor lobster atau benih ikan yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan yang nonaktif, Edhy Prabowo, sebagai tersangka.


Pasalnya, menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, KPK hingga kini belum berhasil menangkap buronan kasus suap PAW DPR Harun Masiku.

 

“Dalam konteks ini ICW pun mempertanyakan kenapa aktor selevel menteri dapat ditangkap KPK, sedangkan Harun Masiku tidak?” ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11).


ICW meyakini Harun belum tertangkap lantaran Deputi Penindakan enggan mengevaluasi tim satgas yang ditugaskan untuk memburu mantan Kader PDIP itu.


Maka dari itu, menurut Kurnia, akan lebih baik apabila pimpinan KPK segera membubarkan tim satgas Harun Masiku dan menggantinya dengan satgas lain.

 

Kurnia menyarankan KPK untuk mengganti tim satgas Harun dengan satgas yang berhasil menangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, serta Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto.


Tim satgas tersebut dikepalai oleh penyidik senior Novel Baswedan. Satgas tersebut juga diketahui turut mengamankan Edhy Prabowo dalam OTT di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11) dini hari.


“Jika ini tidak kunjung dilakukan, maka patut diduga ada pihak-pihak di internal KPK yang berkeinginan melindungi Harun Masiku,” tutur Kurnia.


Meski begitu, pada dasarnya ICW mengapresiasi kinerja penyidik KPK atas kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.


Namun, kata kurnia, proses hukum tersebut tidak begitu saja dapat diartikan bahwa kondisi KPK masih seperti sedia kala. Sebab, menurutnya, sejak berlakunya UU 19/2019, penindakan KPK menurun drastis.


“Selain karena adanya ketidaksamaan visi di antara Pimpinan KPK, hal lain juga terkait proses penindakan yang semakin melambat karena adanya Dewan Pengawas,” ucapnya.


Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan Novel Baswedan menjadi salah satu kasatgas yang menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.


“Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan,” kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (25/11).


Dalam perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka bersama enam pihak lainnya. []


Baca selengkapnya »

Kamis, November 26, 2020

Iis Rosita Dewi, istri Edhy Prabowo (Instagram/iisedhyprabowo)


Jakarta, SNC - Simak Fakta Iis Rosita Dewi, istri Edhy Prabowo yang jadi sorotan usai diamankan KPK. Iis Rosita Dewi diketahui memiliki aset sekitar Rp. 7,1 miliar dan istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi ikut terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kekinian Iis Rosita Dewi telah dilepaskan KPK, Kamis (26/11).

Selain Iis Rosita Dewi dan Edhy Prabowo, KPK juga menangkap sejumlah orang dari KKP atas dugaan kasus ekspor benih lobster. Iis Rosita Dewi bukan hanya sekadar istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saja, namun dirinya juga sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.


Siapakah sosok istri Edhy Prabowo? 

Beberapa fakta Iis Rosita Dewi yang perlu diketahui.


1. Riwayat Pendidikan dan Organisasi

Berdasarkan situs resmi DPR, Iis Rosita Dewi tercatat sebagai salah satu lulusan Sarjana Sastra Inggris dan Magister Manajemen SDM. Selain itu, Iis Rosita Dewi juga tercatat cukup aktif dalam sejumlah organisasi di DPR RI. Berikut ini riwayat pendidikan dan organisasi Iis Rosita Dewi selengkapnya. 


2. Riwayat Pendidikan Iis Rosita Dewi

SDN 01 Pagi Jakarta
SMPN 49 Jakarta
SMAN 14 Jakarta
S1 Sastra Inggris, STBA LIA Jakarta
S2 Manajemen SDM, Universitas Trilogi
3. Riwayat Organisasi Iis Rosita Dewi 

RINDRA DPR RI, Sebagai: KETUA. Tahun: 2018
PIRA JABAR, Sebagai: KETUA PEMBINA. Tahun: 2017
KOMUNITAS MOJANG PRIANGAN, Sebagai: KETUA. Tahun: 2017
PIRA DPR-RI, Sebagai: ANGGOTA. Tahun: 2014 - 2018
PIRA DPR-RI, Sebagai: SEKRETARIS. Tahun: 2010 - 2014
ANGGOTA PERSAUDARAAN ISTRI ANGGOTA DPR RI, Sebagai: . Tahun: 2009
ANGGOTA PEREMPUAN INDONESIA RAYA, Sebagai: . Tahun: 2009 - 2017


4. Anggota Komisi V DPR RI

Iis Rosita Dewi saat ini tercatat sebagai salah satu anggota DPR RI periode 2019-2024. Saat ini, dirinya duduk di Komisi V DPR yang membidangi perhubungan hingga pekerjaan umum. Dengan demikian, dirinya tidak bermitra secara langsung dengan suaminya yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di Komisi IV. Selain itu, Iis Rosita Dewi juga tercatat sebagai anggota Fraksi Gerindra (parpol yang sama dengan suaminya) dari daerah pemilihan Jawa Barat II.


5. Harta Kekayaan Iis Rosita Dewi Rp 7,1 Milyar

Iis Rosita Dewi memiliki harta kekayaan senilai Rp 7,1 milyar. Dilansir dari situs LHKPN KPK, Rabu (25/11/2020), Iis terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 1 Mei 2020. Iis memiliki 8 bidang tanah yang tersebar di Muara Enim, Sumatera Selatan dan Bandung Barat, Jawa Barat, serta 2 bidang tanah dan bangunan yang berada di Bandung dan Bandung Barat, Jawa Barat. Total aset tanah dan bangunan milik Iis Rosita Dewi adalah senilai Rp 4.349.236.180.

Kemudian, Iis juga tercatat memiliki 6 alat transportasi. Mulai dari mobil Pajero Sport, hingga motor Yamaha RX King tahun 2002 hasil sendiri senilai Rp 4 juta. Kemudian 1 unit Honda Beat tahun 2009 hasil sendiri senilai Rp 6 juta.

Mitsubishi Pajero Sport Jeep tahun 2011 senilai Rp 270 juta, Pajero Sport Jeep 2017 senilai Rp 500 juta, dan BMC Sepeda Sport hasil sendiri senilai Rp 65 juta, serta Honda Genset hasil sendiri senilai Rp 45 juta. Total kekayaan untuk transportasi dan mesin ini mencapai angka Rp 890 juta.

Selanjutnya ada harta bergerak lainnya senilai Rp 1.905.530.000, kas dan setara kas senilai Rp 256.520.433, serta utang tercatat sebanyak Rp 230 juta. Sehingga total harta kekayaan Iis Rosita Dewi itu mencapai Rp 7.171.286.613.[suara]

Baca selengkapnya »

Kamis, November 26, 2020

Fadli Zon/Ist


Jakarta, SNC — Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo ditangkap KPK karena terseret kasus suap dan ternyata kolega Edhy di Partai Gerindra, Fadli Zon mengingatkan sahabat dekat Prabowo Subianto sebelum ditangkap KPK.


Hampir setahun yang lalu, twitter Fadli Zon mengingatkan Edhy untuk memperhatikan saran Susi Pudjiastuti yang disampaikan Fadli pada 17 Desember 2019, saat disibukkan dengan benih lobster dan saran Fadli terkait dengan kebijakan benih lobster dibuka kembali oleh Edhy.


Dilansir hops.id, Fadli menilai Susi sebagai sosok yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, oleh karena itu tidak ada salahnya Edhy menyimak dan mengindahkan saran dan kritik mantan menteri kelautan tersebut.


“Saya sarankan pada kolega saya Menteri Edhy Prabowo untuk mempertimbangkan masukan dan kritik yang baik soal benih lobster. Jangan apriori walau datang dari manapun apalagi dari pendahulu @susipudjiastuti yang punya nasionalisme tinggi. Saya yakin Menteri Edhy Prabowo akan bijak bersikap,” cuit Fadli pada tanggal 17 Desember 2019.


Lima hari sebelum cuitan Fadli Zon itu, Edhy Prabowo menjelaskan ekspor benih lobster merupakan salah satu opsi yang akan diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Kala itu, Edhy mengatakan kebijakan ekspor benih lobster masih didalami, dia mengatakan Kementerian akan meminta masukan dan kajian dari berbagai pihak untuk keputusan ekspor benih lobster. Berkaitan dengan rencana kebijakan ekspor benih lobster, ada 29 aturan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bakal dirapikan.


“Kemarin cukup ramai soal lobster, memang belum kita putuskan. Jadi baru dalam tahap pendalaman. Ribuan orang yang tergantung dalam kehidupannya ini dulu yang harus dicari jalan keluarnya. Ini tugas saya mencari jalan keluarnya, yang memang simulasinya banyak. Apakah kita akan kita kan ekspor? Itu salah satu solusi Apa solusinya ekspor 100 persen? Saya tidak akan setuju. Kalau mau tanya sikap saya, saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia. Karena itulah potensi kita dan bisa mendapatkan nilai tambahnya,” ujar Edhy dalam acara Gelar Wisata Bahari di kementeriannya, Kamis 12 Desember 2019.


Saat menjabat sebagai menteri, Susi melarang izin ekspor benih lobster, nah oleh Edhy keran kebijakan ini dibuka. Makanya Susi pun mengkritik kebijakan Edhy melalui berbagai kesempatan termasuk di media sosial.


Protes di akun Twitternya, Susi menuliskan lobster jangan disamakan dengan nikel. Keduanya sumber alam yang beda, satunya mahluk hidup satunya benda mati.


“Nikel itu benda mati, tidak bisa beranak pianak diambil akan habis. Lobster itu mahluk hidup bernyawa, berkembang biak/ beranak pianak,” cuit Susi di akun Twitternya @susipudjiastuti pada Selasa 17 Desember 2019.


Susi mengkritik kebijakan ekspor benih lobster ini. Seharusnya yang diekspor bukan benihnya tapi induk lobster yang sudah siap dikonsumsi.


“Lobster itu SDA yg Reneawble. Salah satu dr sedikit SDA laut yg bisa diakses/ ditangkap dg mudah oleh pancing, bubu dr para nelayan kecil di pesisir. Pengambilan tidak perlu dg kapal besar/alat modern lainnya. Negara wajib menjaga sumber livelyhood nelayan kecil ini dg Benar&Baik,” tulis Susi. [*].


Baca selengkapnya »

Selasa, November 24, 2020




Jakarta, SNC — Gubernur Maluku bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah tokoh agama mengeluarkan pernyataan terkait reaksi umat Islam terhadap demonstrasi pembakaran foto Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh sekelompok pemuda, atas nama Indonesia Timur di Jakarta yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Maluku dan Tokoh Agama mengambil sikap.
 
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengimbau agar masyarkat maluku tidak terpancing dengan demonstrasi yang dilakukan di Jakarta.

Berikut pernyataan sikap Pemprov Maluku yang dibacakan Gubernur Maluku Murad Ismail:
Pernyataan sikap pemerintah provinsi Maluku dengan pimpinan ummat beragama. Mencermati demonstrasi beberapa waktu lalu yang mengatasnamakan perwakilan Indonesia timur, khususnya Maluku, terhadap kedatangan Imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab, maka pemerintah provinsi maluku bersama Forkopimda dan tokoh-tokoh agama, Ketua Majelis Agama Indonesia provinsi Maluku, Ketua Gereja Protestan Maluku, Keuskupan Ambon, Ketua Hindu Darma Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Kondisi Ambon provinsi Maluku, aman namun terhadap kondisi tersebut mengidentifikasi sejak dini dan pergerakan masyarakat untuk merespon peristiwa tersebut.

Warga Maluku menjunjung tinggi toleransi ummat beragama, oleh sebab itu masalah yang terjadi di Jakarta hendaknya disikapi profesional, dan kita di Maluku jangan terpancing untuk membuat hal hal yang nantinya merugikan kita sendiri. percayakan kepada aparat keamanan dan tokoh agama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pimpinan ummat beragama hendaknya memberikan nasihat yang sejuk dan produktif terhadap umatnya agar tidak terpengaruh dengan provokasi dari orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Aparat keamanan hendaknya bertindak mengungkapkan aktor intelektual demo tersebut.

Sebelumnya, pemuda muslim Maluku di Kota Ambon mengecam aksi pembakaran foto Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). Habib Rizieq Shihab yang dilakukan oleh sekelompok preman di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kami muslim Maluku Kota Ambon, dengan ini mengecam dan mengutuk keras, atas tindakan provokasi, pembakaran foto dan pelecahan Imam besar kami di Jakarta oleh preman langkuas murahan,” ujar salah seorang dari mereka seperti yang terlihat dalam video yang beredar di jagat maya Facebook pada Ahad (22/11).

Dikatakan bahwa, para preman yang melakukan demonstrasi dan membakar foto HRS agar tidak membawa-bawa masyarakat maluku dan Indonesia Timur pada umumnya.

“Kami mengingatkan kepada preman-preman langkuas murahan untuk tidak mengatasnamakan masyarakat maluku dan Indonesia timur. Atas demo dan tindakan yang kalian lakukan,” ujarnya. []

Baca selengkapnya »
Selasa, November 24, 2020
Presiden Joko Widodo/Ist


Jakarta, SNC - Kelompok aktivis lingkungan dan masyarakat adat menolak undangan Presiden Joko Widodo datang ke Istana untuk mendiskusikan berbagai masalah lingkungan dan mereka memilih absen karena Jokowi sudah di luar harapan.

Mereka yang diundang antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menerangkan, undangan itu disampaikan oleh protokoler Istana pada Kamis (19/11/2020) melalui pesan WhatsApp, bukan undangan tertulis, dalam undangan itu mereka disebut akan diterima bertemu Jokowi pada Senin (23/11/2020).

"Disitu disebut menerima, padahal kami tidak pernah meminta untuk datang ke Istana. Undangannya buru-buru, lalu presiden kan sudah jelas sikapnya, 2014 bicara tentang nawacita masyarakat adat, dulu kami begitu bahagia, kami menyebutnya hope, tapi yang terjadi detik ini sudah jelas bahwa presiden tegas sudah berpaling dari masyarakat adat dan memihak korporasi dan oligarki, penanda utamanya itu omnibus law," kata Rukka dalam jumpa pers virtual, Selasa (24/11/2020).

Setelah Omnibus Law keluar, lanjut Rukka, pemerintah langsung dengan cepat membagikan sumber daya alam khususnya hutan kepada berbagai korporasi besar.

"Jadi kontroversi sikap dan tindakan beliau, itu yang menurut kami sudah jelas beliau ini sudah tidak bisa diharapkan, tidak ada gunanya. Kalau beliau serius sudah dari 2015 usulan yang kami usulkan tidak pernah terjadi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati menambahkan, mereka menilai agenda pertemuan dalam undangan itu tidak jelas. Protokoler istana ketika ditanya juga tidak bisa menjawab, selain itu Jokowi juga sudah dianggap tidak lagi memikirkan rakyat karena terus mengabaikan suara rakyat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Karena tidak jelas menjadi alasan kuat kami tidak hadir, disahkannya omnibus law ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat, sejak awal publik sudah dipinggirkan oleh pemerintah dan DPR dalam pembuatan UU ini," tuturnya, dilansir Beritamerdeka.net.

Nur juga mengungkapkan bahwa saat ini banyak kelompok-kelompok yang kritis terhadap UU Cipta Kerja tengah didekati oleh pemerintah dalam merumuskan aturan turunannya, modus ini dianggap sebagai upaya mengendorkan gerakan tolak omnibus law.

"Kami tidak mau upaya ini bisa memecah belah gerakan kami, dan dalam hal ini kami menyatakan kami masyarakat sipil masih solid, tidak bisa dipecah belah, mereka berusaha melibatkan kami dalam aturan turunan, tapi buat kami buat apa? induk dari aturan ini sudah bermasalah," tegasnya.

Senada dengan Nur dan Rukka, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menegaskan berbagai macam konflik agraria yang disampaikan oleh aktivis sejak dulu juga tak diusut pemerintah, bahkan dikhianati dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja.

"Cara-cara penanganan konflik agraria pemerintahan ini belum berubah, cara represif yang dilakukan polisi dan tentara masih sama, intimidatif, masih anti bekerja sama dengan aktivis, anti organisasi rakyat, maka percuma saja Bapak menjanjikan reforma agraria," pungkas Dewi.(*)

Baca selengkapnya »

Selasa, November 24, 2020



Jakarta, SNC — Posisinya sebagai Pangdam Jaya hampir dicopot, Mayjen Dudung Abdurachman mengaku tidak khawatir. Persoalan yang akan dicopot dari jabatannya terkait langkah tegasnya menyikapi polemik tentang baliho Habib Rizieq Shihab.

 

 

Saat ini, nama Dudung tengah ramai diperbincangkan karena pencabutan baliho Habib Rizieq Sihab yang menuai pro dan kontra. Meski begitu, dia mengaku tidak pernah takut jika hal tersebut berdampak pada posisinya saat ini sebagai Pangdam.

 

 

"Dulunya (saya) tukang koran. Jadi kalau saya jadi Pangdam (sudah) bersyukur banget dan Bapak saya cuma PNS. Jadi misalnya dicopot gara-gara ini, copot lah, saya nggak pernah takut, benar saya nggak takut," jelasnya di Makodam Jaya, Senin (23/11/2020).

 

 

Kehidupan sewaktu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bandung yang dijalani sebagai loper koran, membuatnya tak takut bila sewaktu-waktu ia harus kehilangan jabatannya.

 

 

Pasalnya, ia sudah terbiasa menjalani hidup secara sederhana hingga harus memilih masuk sekolah siang demi berjualan koran di pagi harinya.

 

 

"Sepeninggalan bapak itu bisa jualan pasar keliling warung-warung ke Kodam, ke kantin. Pas ke sekolah SMA kelas X harusnya saya masuk SMA yang pagi, saya bilang ke ibu saya kalau bisa masuknya siang karena saya mengatakan ingin jadi loper koran. Jadi dapatnya siang,"

 

 

"Nah jadi kita masuk siang, tapi pagi dari pukul 04.00 WIB sudah berangkat yang beli koran sampai pukul 08.00 WIB. Ada 270 buah koran, ada majalah dan segala macam. Nah setelah itu antar lagi makanan ke Kodam,ke warung-warung dan habis itu biasa nyari kayu bakar. Sebab cara masak apa kayu bakar," jelasnya.

 

 

Menurutnya, langkah tegasnya ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya hanya membantu pemerintah daerah untuk melakukan pencopotan terhadap spanduk, poster hingga baliho yang ilegal. Sehingga bukan hanya baliho HRS saja melainkan baliho lainnya yang memang jelas ilegal. [*]


Baca selengkapnya »

Senin, November 23, 2020

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengatakan, masjid BUMN akan diisi penceramah dari NU


Jakarta, SNC – Masjid di lingkungan kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal diisi ceramah atau kajian ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan hal tersebut merupakan dari pengakuan Menteri Negara BUMN Erick Thohir kepada Mahfud MD.


Keterlibatan para kyai dan ustadz dari NU untuk mengisi kajian dan ceramah di lingkungan masjid BUMN merupakan bagian dalam pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia agar sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

 

Namun demikian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan ke depan bukan hanya ulama dari NU saja melainkan juga ada dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).


“Menurut Meneg BUMN kepada saya akan segera dijajagi juga MoU dengan Muhammadiyah dan MUI agar ormas-ormas tersebut bisa mengirim penceramah di masjid-masjid dan Majelis Ta’lim di lingkungan BUMN,” kata Mahfud dalam akun twitternya @mahfudmd dikutip, Senin 21 November 2020.


Namun, lanjut dia, sejauh ini MoU baru dilakukan dengan NU. “MoU baru dilakukan dengan NU, yang lain menyusul nanti,” jelasnya.***


Baca selengkapnya »

Senin, November 23, 2020


Jakarta, SNC – Utang Indonesia kembali membengkak. Padahal, jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau kurang dari dua minggu. Secara total, utang baru Indonesia meningkat lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut termasuk dalam kategori pinjaman bilateral yang berasal dari Australia dan Jerman.


Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19. Utang dari Jerman dan Australia ini menambah deretan panjang utang luar negeri Indonesia yang melonjak beberapa tahun terakhir.

Bahkan pada Oktober lalu, Bank Dunia juga mengumumkan Indonesia masuk dalam peringkat ketujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan nilai utang luar negeri terbesar di dunia.


Jokowi Tarik Utang Baru Rp 9,1 Triliun dari Jerman

Pemerintah Jerman lewat Kedutaan Besar Republik Federal Jerman mengumumkan penandatanganan kesepakatan utang senilai 550 juta Euro. Pemerintah Indonesia pun resmi mengikat pinjaman bilateral yang besarannya setara dengan Rp 9,1 triliun.

Perjanjian itu ditandatangani secara terpisah di kantor Bank Pembangunan Jerman (KfW) di Frankurt, Jerman dan di Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Perjanjian pinjaman senilai 550 juta Euro telah ditandatangani secara terpisah di kantor Bank Pembangunan Jerman KfW di Frankfurt dan di Kementerian Keuangan di Jakarta, menyesuaikan dengan kondisi pandemi," tulis Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia di akun Twitter resmi Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia dikutip Sabtu (21/11/2020).

Sementara itu di halaman Facebook akun resmi Kedutaan Besar Jerman, penarikan utang dari pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam rangka program Covid-19 Active Response and Expenditure Support atau CARES.

Program CARES sendiri merupakan program penanganan virus corona dengan berbagai kegiatan seperti penyediaan alat medis, peningkatan ekonomi, dan bantuan terarah untuk kelompok rentan.

Selain untuk penanganan Covid-19, utang baru dari Jerman tersebut digunakan pemerintah Indonesia untuk pembangunan rumah sakit pendidikan di Makassar dan Malang.

Lantaran adanya pandemi Covid-19, kesepakatan penandatanganan utang dilakukan lewat jarak jauh (virtual) baik di kantor KfW di Jerman maupun kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.

Indonesia diwakili oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman di kantor Kemenkeu dan Kepala Bagian Sustainable Economic Development East dan South East Asia KfW, Florian Sekinger.


Tarik Utang dari Australia Seminggu Sebelumnya

Seminggu sebelumnya, pemerintah Indonesia juga mendapat pinjaman dari Pemerintah Australia dengan nilai mencapai 1,5 miliar dollar Australia dan angka tersebut setara dengan Rp 15,45 triliun

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, uang pinjaman tersebut diberikan lantaran Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi virus corona atau Covid-19.

"Bantuan ini merefleksikan situasi yang harus kita hadapi bersama. Selain itu, juga berkaitan dengan reputasi Indonesia terkait dengan manajemen fiskal," ujar dia dalam konferensi pers bersama dengan Pemerintah Indonesia secara virtual, Kamis (12/11/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman dari Pemerintah Australia tersebut merupakan dukungan yang memberi ruang bari pemerintah untuk melakukan manufer kebijakan dalam penanganan pandemi.

Di sisi lain juga mengurangi risiko beban fiskal lantaran keuangan negara dihadapkan pada defisit yang kian melebar, yakni di kisaran 6,34 persen hingga akhir tahun.

"Dengan ini, kami tidak hanya bisa membantu masyarakat, menangani Covid-19, membantu pelaku usaha , UMKM, namun juga yang terpenting menjaga keamanan dan keberlanjutan fiskal," ujar dia.

Dia pun menjelaskan, pinjaman tersebut harus dilunasi kembali kepada Pemerintah Australia dalam jangka waktu 15 tahun.

Menurut Sri Mulyani, pinjaman dari Pemerintah Australia itu mendukung program yang dipimpin oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), yakni Covid-19 Active Response and Expenditure Program.

"Pinjaman tersebut dibangun di atas hubungan ekonomi kami yang berharga dan catatan kerja sama bilateral yang kuat. Australia dan Indonesia adalah tetangga, sahabat, dan mitra strategis komprehensif, dan kami berkomitmen untuk saling mendukung melalui krisis ini," ujar dia.


Menuai Kritik dari Mantan Menteri Keuangan

Kebijakan menarik utang luar negeri pemerintah Presiden Jokowi untuk mengatasi corona ini menuai banyak kritikan lantaran beban utang Indonesia saat ini dinilai sudah cukup tinggi.

Kritik salah satunya datang dari mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Rizal Ramli. Ia menyebut, pemerintah dinilai keliru jika terus menambah utang luar negeri. Menteri Keuangan era Gus Dur itu bahkan menyebut dengan semakin besarnya bunga pinjaman membuat pemerintah harus mengutang lagi untuk menutupi bunganya.

"Terbitkan surat utang (bonds) bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus ngutang lagi. Makin parah," tulis Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya.

Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia di Era Presiden Jokowi tersebut berujar, Indonesia mulai kembali menumpuk utang dari pinjaman bilateral setelah sebelumnya banyak menarik utang dari obligasi.

Rizal juga terang-terangan menyebut Indonesia seakan-akan menjadi `pengemis utang bilateral, "Makanya mulai ganti strategi jadi `pengemis utang bilateral` dari satu negara ke negara lain, itu pun dapatnya recehan wajah menyeringai itu yang bikin shock," ucap Rizal Ramli.


Janji Jokowi Tidak Menambah Utang Luar Negeri

Pada masa kampanye Pilpres 2014, sejatinya Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri.

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR pada 3 Juni 2014 silam, dilansir Jalurinfo.com.

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," papar Tjahjo.

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara.

Utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Utang yang semakin besar membuat beban pemerintah untuk membayarnya juga semakin berat, bahkan beban utang itu juga disinyalir akan memberatkan generasi mendatang. (*)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.