Jakarta, SNC - Kini giliran Aliansi Nasional Anti
Komunis Republik Indonesia yang berdemonstrasi menentang Istana Kepresidenan
Jakarta untuk menolak UU Cipta Kerja dimulai pukul 13.00 WIB oleh Front Pembela
Islam, Persaudaraan Alumni 212 dan
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ikut bergabung dengan aliansi tersebut,
Selasa (13/10/2020).
Ketika dihubungi Suara.com, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212
Novel Bamukmin mengonfirmasi rencana aksi damai tersebut.
Tuntutannya, selain menolak UU Cipta Kerja, juga menolak RUU
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan RUU Haluan Ideologi Pancasila serta
mendesak pembubaran BPIP.
Dalam poster berisi undangan aksi yang ditunjukkan Novel
kepada Suara.com, tertulis pesan, "jangan pulang sebelum UU Ciptaker
tumbang."
Kepada semua peserta aksi, koordinator lapangan Damai Hari
Lubis dan komandan lapangan Abdul Qodir Aka juga menyerukan kepada mereka untuk
membawa bendera merah putih, taat pada komando pimpinan, selalu menjaga
ketertiban dan kebersamaan, jalankan protokol kesehatan cegah Covid-19,
dilarang membawa atau melibatkan anak-anak serta jangan terprovokasi selama
perjalanan.
Estimasi massa yang akan ikut aksi besok, kata Ketua PA 212
Slamet Maarif ketika dihubungi Suara.com, mencapai ribuan.
Panitia aksi, kata Slamet, sudah mengirimkan surat
pemberitahuan rencana unjuk rasa ke Polda Metro Jaya sejak Jumat (9/10/2020).
Menanggapi gelombang demonstrasi dengan mengangkat isu
penolakan UU Cipta Kerja, peneliti politik dari lembaga Political and Public
Policy Studies Jerry Massie mengatakan demonstrasi, terutama jika untuk membela
kepentingan kaum lemah, tidak dilarang.
"Saya nilai kalau demo kepentingan kelompok lebih baik
jangan berdemo. Tapi kalau demo membela kaum buruh itu tak dilarang. Semua demo
dalam menyampaikan aspirasi itu tak dilarang atau kata lain dijamin
Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau sadah menjurus ke anarkisme maka itu tak
diperkenankan," katanya.
Rencana demonstrasi kelompok PA 212, menurut Jerry, kalau
bertujuan untuk mengingatkan pemerintah mengenai kontroversi UU Cipta Kerja tak
menjadi masalah. "Yang bahaya ada penunggang gelap. Saya sarankan 212
gelar RDP dengan DPR dan pemerintah itu lebih santun dan terhormat,"
katanya.
Jerry menekankan kepada semua pihak untuk hindari politik adu
domba. "Paling penting demo tanpa ada muatan politis atau demo
murni," katanya. (*)
Saksikan Videonya :