Agustus 2020

Senin, Agustus 31, 2020
Illustrasi influencer



Jakarta, SNC - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, menyayangkan langkah pemerintah yang diduga menggunakan influencer dan pendengung atau buzzer. Ia mengatakan langkah ini membuat demokrasi Indonesia menjadi rawan terjadi penyimpangan.

"Karena demokrasi tak berjalan dengan normal dan apa adanya. Demokrasi bisa dibajak dan dimainkan oleh para buzzer dan influencer tersebut," ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Senin, 31 Agustus 2020.

Ia menegaskan demokrasi yang normal dan sehat tak membutuhkan buzzer dan influencer untuk menata dan mengelola pemerintahan. Karena itu, ia menilai tak pantas pemerintah menggiring opini dengan menggunakan buzzer dan influencer.

"Itu menandakan ketidakpercayaan diri pemerintah atas kinerja yang telah dilakukannya. Juga bisa mengarah ke manipulasi, karena jika kinerjanya buruk akan diolah oleh buzzer dan influencer agar terlihat bagus," kata Ujang.

Jika dibiarkan, Ujang mengatakan Indonesia akan kehilangan roh dan spirit untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi negara ini. Kerja keras dan kebaikan akan tak lagi dihargai.

Dugaan penggunaan jasa buzzer atau pendengung hingga influencer yang dilakukan Istana, dilaporkan dalam Majalah Tempo edisi Senin, 31 Agustus 2020. Para buzzer dan influencer disebut digunakan untuk menggaungkan sejumlah isu di tengah masyarakat. Kakak sepupu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Andi Wibowo, disebut-sebut memimpin tim media sosial pemerintah.

Dari info yang dihimpun, setelah Pemilihan Presiden 2019 usai, Andi disebut-sebut masih menjadi penghubung antara Jokowi dan tim media sosial. Andi disebut-sebut berkantor di Kantor Tim Narasi dan Komunikasi Digital Presiden di Lantai 2 Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Isu yang digaungkan pun semakin meluas. Mulai terkait dengan pergantian pimpinan Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) yang lalu, revisi Undang-Undang KPK, isu perombakan kabinet, hingga isu penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. (sanca)


Simak vidio berikut ini:



Baca selengkapnya »

Minggu, Agustus 30, 2020
Budayawan Sujiwo Tejo saat silaturahmi dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Yogya Sabtu petang (29/8). (Tempo/Pribadi Wicaksono)


Jakarta, SNC - Seniman dan budayawan Sujiwo Tejo mengungkapkan kesedihannya terkait pencalonan anak dan menantu Presiden Joko Widodo yang akan maju dalam Pilkada 2020. Seperti diketahui, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution, kini tengah mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Solo dan Medan.

Sujiwo pun mengungkapkan keprihatinan atas pencalonan kerabat Jokowi itu kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ketika silaturahmi di warung makan milik seniman Butet Kartaradjesa, Bu Ageng di Yogyakarta pada Sabtu petang, 29 Agustus 2020.

"Kalau mau masyarakat kompak lagi, mbok anak sama mantunya (Presiden Jokowi) mundur dari pencalonan pilkada, Pak," kata pria berjuluk Presiden Jancuker itu kepada Mahfud MD.

Sujiwo Tejo menilai pencalonan dua keluarga Jokowi itu bisa memicu perpecahan di masyarakat. Terlebih ajang pilkada, menurutnya, juga tak bisa dipungkiri adalah ajang pertarungan modal. Siapa yang bermodal kuat maka akan menang.

Sujiwo mengatakan saat ini masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 yang makin rentan menyuburkan praktik politik uang dalam kontestasi itu. "Karena dengan (langkah mundur dari anak dan mantu Jokowi dari pilkada) itu, kita akan percaya lagi," ujar Sujiwo.

Sujiwo mengaku sebenarnya dia merasa sungkan untuk mengkritik Presiden Jokowi yang sudah dianggapnya sebagai sahabat baik. Apalagi Jokowi juga sempat hadir dan memberi selamat saat Sujiwo menikahkan anaknya.

"Makanya saya di periode kedua beliau ini juga tak pernah mengkritik, apa pernah saya mengkritik beliau?" tanya Sujiwo kepada Butet dan sejumlah seniman lain yang hadir dalam silaturahmi itu.Menkopolhukam Mahfud MD saat berdialog dengan sejumlah seniman di warung makan Bu Ageng milik seniman Butet Kartaradjesa saat di Yogyakarta, Sabtu (29/8). Tempo/Pribadi Wicaksono

Sujiwo mengaku sempat pula berdialog dengan mantan Menteri Kalautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, yang merupakan menteri periode pertama pemerintahan Jokowi belum lama ini lewat aplikasi perpesanan. Ia mendapatkan jawaban serupa, dillansir tempo.

"Lima kali pesan dalam dua hari dari Bu Susi, katanya 'Mas Tejo, tolong you punya sahabat itu, kasih tahu bapak, itu yang Solo suruh mundur'," ujar Sujiwo menirukan pesan dari Susi Pudjiastuti.

Walau demikian, Sujiwo Tejo tak mempermasalahkan jika Gibran dan Bobby memang tak bisa menerima masukan mundur dari pilkada. Ia paham benar mencalonkan diri adalah hak tiap warga negara dan hak politik itu dilindungi hukum perundang-undangan. "Tapi kan, kalau nggak salah di atas hukum ada etika," ujar Sujiwo.

Sujiwo menuturkan ia kini prihatin saat ini dalam masyarakat kembali muncul rasa curiga lagi usai Presiden Jokowi menapaki periode kedua jabatannya. Padahal di awal tiga bulan pemerintahan periode kedua ini, Sujiwo melihat masyarakat masih cukup kompak dan saling bantu. Namun lama kelamaan menjadi saling curiga.

Mahfud MD pun hanya sedikit bersuara atas unek-unek Sujiwo Tejo itu. Menurutnya surat keputusan (SK) pencalonan anak dan mantu Jokowi sudah turun semua dari partai partai pengusungnya. Mahfud mengisyaratkan bakal susah untuk anak dan mantu Jokowi mundur dari kontestasi pilkada saat ini. "SK nya sudah turun," ujar Mahfud MD. (sanca)


Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 27, 2020
Niferdastil, MKW suku Balai Mansiang yang juga didampingi kuasa penggantinya Ismet Fauzi saat jumpa pers dengan awak media, Rabu (26/8). Net



Padang, SNC - Niferdastil sebagai Mamak Kepal Waris (MKW) suku Balai Mansiang yang juga didampingi kuasa penggantinya Ismet Fauzi saat jumpa pers dengan awak media terkait status Tanah Pusako yang berada di Kompleks Perumahan Permata Kel. Balai Gadang Kec. Kototangah Padang, Rabu (26/8).

 

Menurut Niferdastil, lahan seluas 28.920 m2 di Air Dingin atas Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No: 5 - Xl - 1996 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2505 atas nama Rusli Har Balman dan kawan-kawan yang berlokasi di Air Dingin Kel. Balaigadang Kec. Kototangah Padang dikuasai Ja`far Sidik selama 34 tahun lalu, saat ini Perumahan Permata sudah dibangun.

 

Membaca surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Barat tanggal 2 Maret 1990 Nomor: 570. 23. 244 / PIIT / BPN / 1990, perihal permintaan pembatalan sertifikat kepemilikan nomor 2505 dalam putusan butir 4 dijelaskan.

 

“Haji Aminullah gelar Dt, Ampang Limo selaku Ketua Badan Warisan Mamak (MKW) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru sebagai pengganti yang dibatalkan berdasarkan keputusan untuk mendaftarkan pengalihan hak atas nama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 1986 dengan nomor registrasi: 3421 K / Pdt / 1984 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang,” jelasnya.

 

Pada tahun 1982 tanah tersebut disertifikasi atas nama 5 pemilik, yaitu Rusli Albamal, Witarsaldi, Wandi Abe, Kudri, dan Mahdi dengan nomor akta 2505.

 

Selanjutnya, sertifikat yang belum dibatalkan oleh pemenang mengajukan pembatalan sertifikat kepada Menteri Pertanahan, setelah sertifikat dibatalkan pemenang harus membuat sertifikat baru sesuai dengan keputusan.

 

“Setelah dimenangkan oleh penggugat bernama Ja`far Sidik untuk dieksekusi dan ada dua pemilik tanah karena dalam putusan PN, PT dan MA tidak ada keputusan untuk membatalkan 2505 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan pemegang hak,” terangnya.

 

Terakhir Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Padang mengeluarkan sertifikat tanah baru yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1996 oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional atas nama Soni Hasono dan surat keputusan tersebut ditembuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Rusli Ilar Balman dan Jafar Sidik dkk.

 

“Saat ini kami sedang melakukan yang terbaik untuk merebut kembali Pusako Tinggi Suku Balai Mansiang yang telah dikuasai oleh Ja`far Sidik Cs dengan bukti kecurangannya yang dilakukannya terhadap putusan MA sebelah Utara berbatas dengan tanah suku Sikumbang sedangkang warkah (alas hak) yang dibuat oleh Ja'far Sidik Cs sebelah utara berbatas dengan tanah suku Piliang,“ tutup Niferdastil yang akrab disapa Das. (sanca)


Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 27, 2020
Dirut Perumda Air Minum.Kota Padang Hendra Pebrizal, (Photo Istimewa)



Padang, SNC - Menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  pionir dalam memajukan perekonomian dan pembangunan daerah, merupakan tantangan berat bagi setiap CEO atau Pimpinan BUMD.

Apalagi di era otonomi daerah, tuntutan terhadap setiap BUMD  tidak hanya menjadi perpanjangan pemerintah daerah dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, tapi juga harus mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Di sisi lain, BUMD tidak lagi serta merta bisa seenaknya mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah daerah dalam hal operasional. Maka dalam kondisi demikian, Kepala Daerah sangat berperan dalam memajukan BUMD.

Hal tersebut disampaikan pakar otonomi daerah Prof DR Djohermansyah Djohan, MA, selaku Ketua Dewan Juri Top BUMD Award 2020, pada acara penyerahan BUMD Award 2020, yang digelar Majalah Top bussiness bekerja sama dengan penghargaan TOP Pembina BUMD 2020

TOP BUMD Awards 2020, yang diselenggarakan oleh majalah Top Business (yang diterbitkan PT Madani Solusi Internasional) bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis.

Seperti SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate dan Solusi Kinerja Bisnis, Kamis, 27 Agustus 2020, di  ballroom Hotel Sulthan Jakarta.

Acara dibuka dengan Keynote Speaker secara virtual Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dan Ketua MPR, Bambang Susatyo, disampaikan bahwa, ribuan BUMD di Indonesia, masih banyak yg menjadi beban pemerintah.

Namun demikian semakin hari, sebagian BUMD menunjukkan peningkatan kinerja cukup signifikan, khususnya dalam hal percepatan cakupan layanan usaha ke masyarakat, kinerja keuangan yg semakin baik dan tidak merugi, serta sudah mampu melakukan pengembangan bisnis terencana, berkelanjutan dalam jangka panjang.

Hal itu yang menjadi capaian Perumda Air Minum Kota Padang, setidaknya beberapa tahun terakhir. Dengan beralih status menjadi Perusahaan Umum sejak awal 2020, kinerja keuangan terus membaik, 5 tahun terakhir tidak lagi merugi.

Mampu memberikan kontribusi ke Pemko Padang, cakupan layanan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pelanggan baru per tahun di atas 5000 sambungan dan total pelanggan sudah mencapai 125.000 sambungan rumah, dengan pelanggan aktif saat ini 109.000 sambungan rumah. Dan audit oleh BPKP, dengan kinerja Baik dan Sehat.

Penghargaan Top BUMD 2020 diraih oleh Perumda Air Minum Kota Padang untuk kategori Pembina BUMD yakni Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah dan CEO BUMD, untuk Dirut Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal.

Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Juri, Prof DR Djohermansyah Djohan kepada Walikota Padang diwakili Wakil Walikota Padang, Hendri Septa, dan Dirut Perumda Air Minum, Hendra Pebrizal.

Keberhasilan Perumda Air Minum Kota Padang mendapat penghargaan di TOP BUMD 2020 Predikat bintang Empat/Sangat Baik, tidak lepas dari peran, kontribusi dan dukungan Kepala Pemerintahan dalam hal ini Walikota Padang dalam mendukung peningkatan kinerja Perumda Air Minum Kota Padang.

Prof Djohermansyah menyatakan, dari ribuan BUMD yang ikut dipantau, mulai dari BUMD air minum, BUMD Perbankan, BUMD aneka usaha, terjaring 200 BUMD, yang dilanjutkan dengan asesment para CEO dan dokumen kinerja hasil audit, terutama terkait dengn keuangan, manajemen sdm, pemasaran, dan visi terkait dengan bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang untuk kemajuan daerah dan perekonomian nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Padang, Hendri Septa didampingi Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, dari Perumda Air Minum, Dirut Hendra Pebrizal, Direktur Umum Afrizal Kuning, Manajer Area Pelayanan Pusat, Alfitra, Asmen Humas Noviardi Zein. **

Baca selengkapnya »

Selasa, Agustus 25, 2020
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta.


Jakrta, SNC - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) untuk tidak hanya disampaikan lewat aksi nonformal, seperti demonstrasi.

Puan menegaskan bahwa parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, sejalan dengan janji akan transparan dan cermat dalam pembahasan yang sedang dilakukan DPR RI dengan pemerintah.

"DPR RI yang merupakan rumah rakyat membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja," kata Puan dalam rilisnya, Selasa (25/8/2020) dilansir dari Antara.

Hari ini Selasa (25/8/2020), kelompok-kelompok organisasi buruh kembali akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Para buruh akan menyampaikan tuntutannya yakni menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan menolak pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19.

Meski begitu, Puan menilai penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi sebaiknya dihindari. Menurut politikus PDI Perjuangan ini aksi demonstrasi justru berpotensi menimbulkan kemacetan, mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

"DPR RI mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi yang berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, dan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19," ucap Puan.

DPR RI, kata Puan sudah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh/serikat pekerja di Jakarta pada 20-21 Agustus 2020. Puan mengklaim pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan tersebut di antaranya tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja terbuka pada masukan publik.

Puan menegaskan DPR RI tetap akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.

"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja," pungkas Puan, dilansir tirto.id. (sanca).

Baca selengkapnya »

Selasa, Agustus 25, 2020
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di depan Gedung DPR RI, buruh mengusung dua tuntutan. Tolak Omnibus Law dan tolak PHK dampak dari COVID-19. Jakarta. Selasa (25/8/2020).


Jakarta, SNC - Demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara serentak di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta hingga Sumatra Utara, Selasa (25/8)

Di Depan Kompleks MPR/DPR, demo berimbas terhadap pelayanan TransJakarta. Dua rute TransJakarta disetop dampak dari demonstrasi tersebut.

"Rute 9E Kebayoran Lama-Jelambar sementara tidak beroperasi terkait adanya massa di kawasan Gedung DPR/MPR," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Nadia Disposanjoyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8).

Bus TransJakarta Rute 1B Stasiun Palmerah-Tosari juga tidak beroperasi sementara. Kedua rute tersebut akan beroperasi kembali setelah unjuk rasa buruh selesai. Tidak hanya itu, TransJakarta Koridor 9 Pinang Ranti-Pluit juga mengalami pengalihan rute sementara akibat demonstrasi tersebut. Arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC & Halte Slipi Petamburan.

"Transjakarta akan kembali melayani pelanggan dengan rute seperti biasa sampai situasi kondusif dan armada dapat melintas di sekitar kawasan tersebut," paparnya.

Aksi demo di depan Kompleks MPR/DPR itu digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama elemen serikat buruh lainnya. Mereka memiliki agenda untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan pemberhentian hubungan kerja (PHK).

Demo di Surabaya
Ratusan buruh daru KSPI Jawa Timur juga menggelar aksi demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa (25/8). Aksi terpusat di depan Gedung DPRD Provinsi Jatim, Surabaya.

Masa aksi tersebut berasal dari daerah-daerah industri di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, Lamongan dan Tuban.

Wakil Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat mengatakan ada beberapa tuntutan yang diusung pihaknya dalam aksi kali ini.

"Pertama kami menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law, khususnya dalam klaster ketenagakejaan. Lantaran banyak mereduksi nilai-nilai kesejahteraan buruh yang telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujarnya, Selasa (25/8).

Jika RUU Cipta Kerja tersebut disahkan, maka RUU itu akan berpotensi menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, kontrak kerja terus-menerus tanpa batas waktu dan jenis pekerjaan.

Pada hari yang sama, sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Sumatra Utara turut dikerahkan melakukan pengamanan aksi damai buruh tolak Omnibus Law di Kota Medan.

Kabag Ops Satuan Brimob Polda Sumut Kompol Heriyono mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh berlangsung di dua titik yakni di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut.

"Sebanyak dua SSK Brimob Polda Sumut dikerahkan untuk pengamanan aksi hari ini. Dibagi menjadi masing-masing satu SSK di dua lokasi aksi unjuk rasa," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk pengamanan di Kantor Gubernur Sumut dipimpin oleh Komandan Kompi 4 Batalyon A Pelopor AKP Sardi, sementara di Gedung DPRD Sumut dipimpin oleh Komandan Kompi 2 Batalyon B Pelopor AKP Mukhtar I Kadoli.

"Aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi dari saudara kita (Buruh) hari ini berjalan aman dan lancar," katanya.

Demo di Kantor DPRD Sumut ratusan buruh tersebut tetap berjalan kondusif. Para buruh tersebut tergabung dalam tiga serikat pekerja yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sumut dan Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI).


Sumber : cnnindonesia

Baca selengkapnya »

Senin, Agustus 24, 2020
Presiden Joko Widodo bersama dengan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok/Net

Jakarta, SNC - Produsen minyak nasional, PT Pertamina (Persero) merugi di semester pertama tahun 2020. Setidaknya, perusahaan milik pemerintah ini mempublikasi kerugian yang mencapai 767,92 juta dolar AS atau setara Rp Rp 11,33 triliun.

Sontak, negatifnya capaian Pertamina menjadi sorotan publik. Seperti yang disampaikan Aktivis Jaringan Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam. Melalui akun Twitternya, ia pun heran dengan capaian minor Pertamina karena selama ini kebijakannya tak mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

Sebab selama pandemik Covid-19, Pertamina tak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak mentah dunia jeblok, "Lha kok bisa rugi? Padahal tidak nurunkan harga BBM seperak acan," kritik Adamsyah Wahab, Senin (24/8).

Meruginya Pertamina di kuartal I tahun ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya di kuartal I. Tahun lalu, Pertamina tercatat membukukan laba bersih 659,96 juta dolar AS atau setara Rp 9,7 triliun.

Kerugian tahun ini terlihat pada pos penjualan dan pendapatan usaha perseroan turun dari 25,54 miliar dolar AS menjadi 20,48 miliar dolar AS atau menurun 24,71 persen.

Penggantian biaya subsidi dari pemerintah turun dari 2,5 miliar dolar AS menjadi 1,73 miliar dolar AS. Pertamina juga tidak mendapatkan imbalan jasa pemasaran untuk tahun ini, padahal tahun lalu berhasil mengantongi 6,42 juta dolar AS. (rmol) 


Baca selengkapnya »

Jumat, Agustus 21, 2020
Korban pembunuhan Demas Leira wartawan media online di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.ist



Jakarta, SNC - Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menyampaikan rasa keprihatinannya atas kejadian sadis yang ditemukan terkapar di pinggir jalan oleh warga Dusun Salubijau, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dalam kondisi tak bernyawa dengan sejumlah luka tusuk di bagian bawah lengan sebelah kiri dan dada, Rabu (19/08/2020).

Mandagi menyerukan agar polisi segera menangkap para pelaku dan yakin, dengan kemampuan dan kecanggihan intelijen Polri serta jurnalis profesional, kasus ini akan segera terungkap, termasuk dalang di balik kejadian ini.

“Polisi harus segera mengungkap siapa pelakunya, dan apa motif di balik peristiwa ini. Kami menyerukan kepada seluruh pimpinan redaksi media apapun agar kiranya dapat menugaskan wartawan di Sulawesi Barat untuk membantu polisi mengungkap siapa pelaku sadis tersebut,” ujar Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Jumat (21/08/2020).

Kemudian menurut Mandagi, wartawan profesional biasanya memiliki kemampuan menyelidiki kasus, sehingga berpotensi membantu polisi menelusuri jejaknya melalui karya jurnalistik yang pernah dibuat oleh korban Demas Leira di dua media, kabardaerah.com dan indometro.id, tempatnya bekerja, sebagaimana ID Card yang dimiliki korban ketika ditemukan polisi saat olah TKP.

“Dewan Pers Indonesia berharap insan pers di Mamuju Tengah, termasuk pimpinan redaksi di tempat korban bekerja tidak hanya mengecam perbuatan pelaku, tapi segera bertindak mencari semua informasi keterkaitan korban dengan peristiwa atau kasus yang pernah diliputnya untuk dijadikan sebagai bukti petunjuk kepada pihak polisi guna memudahkan pengungkapan kasus ini dan menangkap pelakunya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mandagi juga mengimbau kepada setiap jurnalis yang menulis berita tentang kasus-kasus yang mengungkap penyimpangan dari oknum-oknum tertentu dan agar kasus serupa tidak menimpa wartawan, agar lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah sendirian. ***


Baca selengkapnya »

Rabu, Agustus 19, 2020
Penulis: M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

SANCANEWS.COM - Antara KAMI dan MUI tentu berbeda. KAMI adalah koalisi dari berbagai elemen bangsa termasuk berbeda agama. Sedangkan MUI merepresentasi umat Islam saja. Ulama yang menjaga keamanan dan kemurnian agama. KAMI memprihatinkan segala hal yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara baik ekonomi, budaya, maupun politik.

Meski berbeda pada fokus perhatian dan kompetensi tetapi terhadap permasalahan aktual yang dihadapi pada beberapa hal terdapat persamaan. Satu contoh adalah keberadaan RUU HIP yang berhubungan dengan ideologi negara yang berspektrum luas baik politik maupun hukum termasuk keagamaan.

RUU HIP yang kemudian berganti menjadi RUU BPIP mendapat sorotan serius MUI. RUU HIP ini dinilai bukan saja merongrong ideologi Pancasila yang telah disepakati bersama, tetapi juga dapat meminggirkan aspek keagamaan. Melalui RUU HIP komunisme memiliki pintu untuk menerkam agama dan ideologi negara.

Dua hal yang mendapat sorotan MUI dalam Maklumatnya yaitu pencabutan RUU berbau komunis ini dan pengusutan inisiator atau konseptor RUU. MUI mencurigai konseptor RUU adalah oknum yang ingin membangkitkan PKI dan komunisme. Meminta yang berwajib mengusutnya.

Alih-alih DPR mencabut RUU, justru faktanya muncul ajuan RUU BPIP dari pemerintah. Karenanya bagi MUI masalah RUU HIP dan juga RUU BPIP masih menjadi "piutang" yang menjadi tuntutan.

Ancaman adanya "masirah kubro" dan "penunjukan panglima" tetap menjadi agenda.

Sementara itu KAMI dalam Maklumat yang dibuat sebagai "bacaan" Deklarasinya menyinggung kedua RUU tersebut sebagai "jelas-jelas tidak hanya bertentangan dengan Pancasila bahkan mau mengganti Pancasila dengan trisila dan ekasila yang membuka jalan lebar untuk bangkitnya komunisme".

Menjadi tuntutan yang butirnya dibacakan berulang oleh Rocky Gerung untuk "telinga kiri" dan "telinga kanan" yakni butir 7 yang berbunyi : "Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah Dasar Negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang".

Kini menjadi jelas bahwa ada kepentingan dan "concern" yang sama antara KAMI dan MUI berupa tuntutan kepada pemerintah untuk mengusut tuntas pihak yang melalui RUU HIP dan juga RUU BPIP berupaya mengubah Pancasila 18 Agustus 1945.

KAMI menyebut bahwa Deklarasi adalah langkah awal dari gerakan moral. MUI menyiapkan langkah aksi dari gerakan keagamaan. Ada sinergitas antara keduanya dalam menyelamatkan ideologi negara Pancasila yang dinilai terancam oleh upaya penggerogotan dan pengubahan.

Artinya, baik KAMI maupun MUI melihat negara tengah dihadapkan pada persoalan mendasar yakni penggoyahan Dasar Negara. Umat Islam dan bangsa Indonesia menghadapi persoalan yang serius. Gerakan komunisme ternyata bukan isapan jempol. (gelora)

Baca selengkapnya »

Rabu, Agustus 19, 2020

Solo, SNC - Sebuah koalisi rakyat akan menggagalkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo di Pilkada 2020. Kolaisi rakyat ini dibentuk pasangan calon dari jalur independen di Pilkada Solo 2020, Bagyo Wahyono-FX Supardjo atau Bajo.

Besarnya dukungan politik untuk pasangan cawali-cawawali Solo dari PDIP, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa, tidak membuat Bajo merasa gentar.

Mereka mengklaim siap menggalang koalisi rakyat Solo untuk menumbangkan koalisi gemuk PDIP.

Pernyataan itu disampaikan Supardjo saat ditemui Solopos.com di Pajang, Laweyan, kediamannya di sela bakti sosial (baksos) pengobatan gratis, Rabu (19/8/2020).

“Yang namanya kontestasi kan siapa pun harus kami hadapi, termasuk Mas Gibran. Lagi pula yang memilih nanti kan warga, masyarakat Solo. Kami bersatu dengan warga, Bajo didukung warga, pasti berhasil. Kami galang koalisi rakyat Solo,” ujar dia.

Supardjo yang merupakan Ketua RW 007 Karangturi, Pajang, mengatakan salah satu cara Bajo menggalang dukungan atau koalisi rakyat Solo guna menumbangkan Gibran-Teguh di Pilkada Solo nanti.

Dengan kontribusi nyata untuk masyarakat, seperti baksos pengobatan kesehatan secara gratis, Bajo berkoalisi dengan rakyat.

Di wilayah RW 007 Karangturi ada 400 keluarga yang diundang mengikuti kegiatan tersebut.

Ada juga kegiatan penyemprotan disinfektan dan pengasapan (fogging) antisipasi penyakit DBD.

“Kami juga bagikan bibit tanaman seperti cabai, sawi, dan sebagainya. Kami juga ada kegiatan untuk orang lanjut usia. Kegiatan ini dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan ke 75 Indonesia, sekaligus sosialisasi pasangan independen Bajo,” terang dia.

Walaupun hanya berskala kecil, yang penting menurut Supardjo kegiatan Bajo untuk menggalang koalisi rakyat di Pilkada Solo itu langsung dirasakan masyarakat Solo.

Dengan sudah terpenuhinya jumlah minimal dukungan Bajo untuk maju dari jalur perseorangan, dia mengaku semakin percaya diri.

Penuturan senada disampaikan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Bajo, Robert Hananto, saat diwawancarai wartawan di kediaman Supardjo.

Menurut dia, sedari awal Bajo berproses di jalur perseorangan siap menghadapi siapa pun lawannya.

“Ketika dinamika politik membuat kami melawan anak Presiden, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika kubu sebelah menargetkan 95 persen, kami kaget. Sebab penggalangan pendukungan door to door kami sudah mencapai 70.000 orang,” kata dia.

Modal dasar suara sebanyak itu akan dikembangkan dengan metode sekasur, sedapur dan sesumur, yang selama ini menjadi gerakan Tikus Pithi Hanata Baris.

Selain itu anggota Tikus Pithi Hanata Baris di seluruh Indonesia akan bergerak mendukung Bajo.

Mereka akan mengajak para saudara, kerabat, dan teman untuk mencoblos Bajo di Pilkada Solo, 9 Desember 2020.

“Saat ini juga sudah ada lima hingga enam organisasi kemasyarakatan yang siap mendukung pemenangan pasangan yang kami usung,” papar dia. [gelora]

Baca selengkapnya »

Selasa, Agustus 18, 2020
Sejumlah tokoh berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta, untuk mendeklarasikan Koalisi Aksi Meyelamatkan Indonesia. (Sumber foto : Istimewa)



Jakarta, SNC - Sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamakan Indonesia (KAMI) hari ini, Selasa, 18 Agustus 2020. Mereka juga mengajukan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan penegak hukum.

"Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia," kata Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo saat membacakan 8 butir tuntutan di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020.

KAMI mendesak pemerintah dan para anggota legislatif serta penegak hokum agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, "Dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu Iangsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi," kata mantan sekretaris kementerian BUMN, Said Didu sepert diwartakan tempo

Selain itu, KAMI menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informa|, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

Selanjutnya pakar hukum tata negara, Refly Harun mendesak penyelenggara Negara untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

"Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-Iawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara," sebutnya.

Kemudian KAMI juga menuntut agar penyelenggara negara menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyalahgunaan / penyalahgunaan kekuasaan.

Di tempat yang sama, Muhsin Al-Atas mengibau dan mendesak kepada pemerintah, DPR, DPD, dan MPR agar tidak memberikan peluang bagi kebangkitan komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok agama dengan isu intoleransi, radikalisme. dan ekstremisme serta upaya untuk memecah masyarakat. "Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu," ujarnya.

Tak ketinggalan, pengamat politik Rocky Gerung pun membacakan salah satu tuntutan tersebut. Ia mendesak pemerintah mengusut tuntas mereka yang telah menempuh jalur konstitusional dan untuk bagi mereka yang mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk menggulingkan Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945, "Agar upaya serupa tidak terulang di masa mendatang," katanya dengan tepuk tangan meriah dari yang hadir. 

8 butir Maklumat Menyelamatkan Indonesia itu adalah sebagai berikut:
1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut Pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh- sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga- lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. (sanca)

Baca selengkapnya »

Selasa, Agustus 18, 2020
Ratusan massa dari sejumlah ormas Islam seperti FPI, GNPF Ulama, PA 212 yang tergabung saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020).


Jakarta, SNC - Budiman Sudjatmiko, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengatakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak muncul dalam usulan partainya. Padahal, kata dia, PDIP sama sekali bukan konseptor RUU yang belakangan menjadi kontroversi di ranah publik.

Ia mengaku pihaknya sedang mengajukan regulasi tentang Pancasila dalam kerangka pedoman pelaksanaan sosialisasi, tidak menyentuh muatan pokok Pancasila itu sendiri.

"RUU HIP usulan DPR. Sebenarnya yang kami usulkan adalah tentang pedoman pelaksanan sosialisasi Pancasila bukan mengacu pada esensinya," kata Budiman dalam acara "Aiman Spesial Kemerdekaan" di Kompas TV, Senin, 17 Agustus 2020, malam hari.

Lebih lanjut Budiman mengatakan, Pancasila yang dibicarakan secara internal oleh Partai Banteng adalah tentang lahirnya Pancasila atau proses Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Sedangkan untuk esensi Pancasila sendiri, ia menegaskan bahwa PDIP tetap mengamini Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Budiman mengungkapkan, ide agar peraturan mengenai Pancasila lebih diperdalam adalah usulan dari partai lain. Ia menyebut usul tersebut bertujuan agar pembahasan Pancasila tidak hanya berbicara soal sosialisasi semata.

"Cuma ada satu usulan kami di PDI-P yang sepakat tak disampaikan. Ada usulan partai lain, mengapa hanya bicara soal pengorganisasian dan sosialisasi Pancasila? Mengapa tidak meluaskannya menjadi soal-soal yang lebih substantif berkaitan dengan Pancasila itu sendiri," ujarnya.

Menurutnya, sejak awal PDIP berada dalam posisi membicarakan RUU yang saat ini sedang diajukan pemerintah, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan demikian, ia kembali menegaskan, PDIP sama sekali tidak masuk ke dalam regulasi yang akhirnya menimbulkan tafsir-tafsir lain dari Pancasila, di antaranya soal Trisila dan Ekasila.

"Aoal pidato Bung Karno 1 Juni, dalam asas PDIP, Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi semangat kelahirannya pada 1 Juni," kata Budiman.

Seperti diketahui, dalam Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.

Usulan RUU tersebut muncul disebabkan karena belum adanya landasan hukum yang spesifik mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai paradigma bangsa Indonesia.

Namun, banyak pihak menilai RUU HIP tak memiliki urgensi, bahkan berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Antara lain yang sering menjadi polemik adalah munculnya konsep Trisila dan Ekasila serta tak ada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang larangan ajaran komunisme atau marxisme.(*)

Baca selengkapnya »

Senin, Agustus 17, 2020
Lokasi ambruknya konstruksi pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing ambruk di Jalan Kampung Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (17/8/2020). (ANTARA/Fauzi Lamboka)


Jakarta, SNC – Tercatat ada delapan pekerja mengalami luka ringan dalam kecelakaan pembangunan Tol Cibitung-Cilincing di Jakarta Utara, pada Minggu (16/8) lalu.

"Delapan orang dengan luka ringan," kata pelaksana tugas Sekretaris Perusahaan PT Waskita Beton Precast, Ales Okta Pratama kepada Antara di Jakarta, Senin (17/8) malam.

PT Waskita Beton Precast merupakan perusahaan publik yang melantai di bursa saham dengan kode saham WSBP.

Setelah kejadian ambruk bangunan pada proyek Tol Cibitung-Cilincing WSBP Seksi IV itu, Ales menegaskan PT Waskita Beton Precast telah berkoordinasi dengan pihak terkait.

Waskita juga sudah mengevakuasi pekerja yang mengalami luka ringan, guna menjalani perawatan di RS Citra Harapan Indah, Bekasi.

Selain itu, WSBP telah mensterilkan area pekerjaan dan membentuk tim internal untuk menginvestigasi musibah itu, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Ales menyatakan WSBP berkomitmen tinggi untuk menerapkan dan mengedepankan prosedur K3, pada setiap proses pekerjaan di seluruh unit perusahaan.

Proyek konstruksi pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing roboh di Jalan Kampung Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu (16/8) sore.

Pantauan Antara di lokasi kejadian, telah terdapat garis polisi yang dan satu unit mobil operasional dari Polsek Cilincing, yang mengolah tempat kejadian perkara. (antara/sanca)

Baca selengkapnya »

Senin, Agustus 17, 2020
 Sekretaris Panitia Kerja Deklarasi KAMI, Syahganda Nainggolan/Net



Jakarta, SNC – Menjelang deklarasi maklumat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) selalu mendapatkan rintangan yang tuk kunjung usai. Ada pihak tertentu yang mendesak Gubernur Anies Baswedan tak memberikan izin menggelar deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, yang akan digelar Selasa (18/8) besok.

Hal ini disampaikan Sekretaris Panitia Kerja Deklarasi KAMI, Syahganda menjelaskan, izin itu diperlukan karena lokasi deklarasi berada di bawah kewenangan Anies Baswedan, “Tadi Pak Gubernur sudah menelepon ketua komite kerja panitia ini, udah telepon Dr. Ahmad Yani bahwa dia ditekan berbagai pihak untuk tidak mengizinkan,” katanya,Syahganda Nainggolan kepada RMOL, Senin (17/8/2020).

Akan tetapi, salah satu inisiator KAMI ini mengaku belum mengetahui pihak dimaksud yang menekan Anies, “Kita gak tau siapa pihak-pihak itu, tapi yang jelas dia bilang karena ini adalah hari kemerdekaan, masa kita tidak mengizinkan,” sambungnya.

Yang terpenting kata Syahganda, Anies Baswedan tetap memberikan izin kepada KAMI untuk mendeklarasikan maklumat KAMI, “Jadi Pak Gubernur tetap bertahan untuk mengizinkan, asal sesuai protokol Covid-19,” ungkap Syahganda.

Sebagai persiapan, pihaknya juga menggelar gladi bersih pada hari Senin (17/8) ini. Pihaknya juga akan melakukan penyemprotan disinfektan pada Selasa (18/8) pagi hari sebelum acara deklarasi dimulai.

Syahganda memastikan, acara deklarasi besok dibatasi sampai 250-300 orang dengan menerapkan protokol Covid-19, dengan menjaga jarak dan penyemprotan cairan disifektan pada pagi hari sebelum deklarasi, “Kalau pun ada massa misalnya di luar yang datang, kita tetap imbau dengan protokol Covid untuk memakai masker dan nanti masker kita bagi-bagikan kepada orang yang hadir,” tandasnya. (*)


Baca selengkapnya »

Senin, Agustus 17, 2020
Kasubag TU BDK Padang Drs. Khrisfison, S.IP., M.Pd dengan Kepala Kankemenag Kab. Lima Puluh Kota Drs. H. Naharudin (Foto : Gusrafli)


Kab. Limapuluh Kota, SNC - Bertepatan dengan HUT RI ke-75, setelah beberapa detik memperingati HUT tersebut berlangsung usai secara virtual, kemudian BDK Padang diwakili oleh Drs. Khrisfison, S.IP. M.Pd sebagai Kasubbag TU membuka Pelatihan Di Wilayah Kerja (PDWK) Publikasi Ilmiah Kementerian Agama Lima Puluh Kota berjalan lancar, Senin (17-08-2020).

"Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi saya, karena semenjak CPNS tahun 1994 baru pertama kali saya kesini ke Kantor Kemenag Kab. Lima Puluh Kota dan saya merasa sangat gembira sekali karena Kepala Kantor Kemenag Kab. Lima Puluh Kota merupakan teman senasib sepenanggungan sewaktu diklat Prajabatan CPNS tahun 1994,” sebutnya.

PDWK ini berlangsung selama 6 hari kalender dari tanggal 17 s.d. 22 Agustus 2020, "Terdapat 30 peserta PDWK yang berasal dari guru madrasah mulai dari MI, MTs dan MA di lingkungan kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota dan mendapatkan ATK, uang transpor dan uang saku," kata Kasubbag TU Padang.

Kemudian Khrisfison menegaskan bahwa hasil akhir dari PDWK ini adalah peserta mampu menghasilkan karya tulis yang dapat dipublikasikan untuk mengembangkan karir kedepannya sekaligus mengakhiri laporan sebagai ketua panitia pada acara pembukaan PDWK ini.

Selanjutnya di tempat yang sama Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota Drs. H. Naharuddin dalam arahannya pada acara pembukaan PDWK menekankan pentingnya meningkatkan kedisiplinan peserta dalam mengikuti dan menaati segala kegiatan yang telah diatur oleh panitia penyelenggara, “Disiplin adalah salah satu kunci sukses,” ujarnya.

Di akhir pengarahan, ia mengimbau kepada seluruh peserta yang mengikuti Publikasi Ilmiah PDWK agar konsisten mematuhi protokol kesehatan Covid 19. (rafchan)


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.