Juli 2020

Jumat, Juli 31, 2020
Zainulah /fb-BE

Padang, SancaNews.Com - Kantor KOMINFO Sumatera Barat terletak di Kel. Balai Gadang Kec. Kototangah, Kota Padang dan karena kepedulian mereka untuk menyambut ID Adha 1441 Hijryah 2020 memberi 1 (satu) kambing sebagai partisipasi yang diterima oleh Suherawati selaku RT.IV, RW.X untuk dibagikan kepada warganya. Jumat 31 Juli 2020.

"Kami dari warga RT 04 mengucapkan terima kasih banyak dan 'Alhamdulillah' telah dibantu oleh kepala KOMINFO dengan seekor kambing dan itu berarti dia peduli dengan desa kami karena kantornya berada di daerah tempat kami berada," jelas Suherawati.

Dan kemudian, ditambah seekor sapi dari seseorang yang membantu sebagai sumbangan Aqiqah dan selanjutnya, bantuan itu sangat berharga dan terutama kepala KOMINFO Sumatra Barat peduli dengan lingkungan dengan menambah satu ekor kambing.

"Kambing yang kami terima sebanyak 6 ekor dari peserta kurban dan berkoordinasi dengan salah satu Majelis Taklim yang dipimpin oleh seorang kandidat dari partai yang tidak duduk sebagai wakil rakyat, dengan murah hati ingin menukar kambing dengan sapi, "katanya.

Direncanakan, Insya Allah, bantuan dengan 4 sapi kurban yang diterima akan disembelih pada hari Sabtu, 1 Agustus dan siap untuk dibagikan kepada penduduknya.

Kemudian sebelum berita ini ditayangkan, ketika departemen informasi dan komunikasi Sumatera Barat, Zainulah dikonfirmasi melalui telepon dan WA +62 878-6483 6xxx tidak ada tanggapan. [sanca]

Baca selengkapnya »

Jumat, Juli 31, 2020
Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyerahkan seekor sapi kurban kepada Pengurus Mushalla Raudhatul Jannah, Jumat (31/7/2020).

Padang, SancaNews.Com - Andre Rosiade Anggota Komisi VI DPR RI mendistribusikan delapan hewan kurban ke Sumatra Barat untuk Idul Adha 1441 H. Hewan kurban tersebar di Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanahdatar, Kabupaten Dharmasraya dan Limapuluh Kota. Ini adalah bentuk kepedulian Andre sebagai perwakilan rakyat dari Sumatra Barat 1.

“Alhamdulillah, ini adalah tahun pertama kami menjadi anggota DPR RI mewakili Sumbar. Saat ini baru bisa menyalurkan bantuan tambahan hewan kurban 9 ekor ke Sumbar. Insya Allah tahun depan kita akan kirimkan lebih banyak lagi,” kata ketua DPD Gerindra Sumbar ini, Jumat (31/7).

Andre mengatakan, ada dua BUMN yang mengirimkan hewan kurban melaluinya. Pertama PT Semen Indonesia melalui PT Semen Padang yang ada di Sumbar. Hewan kurban dibagikan di Kota Padang, tepatnya di Siteba, Nanggalo dan Kompleks Kehakiman, Cengkeh, Lubukbegalung.

“Selanjutnya juga dibagikan di Koto VII Kabupaten Sijunjung. Alhamdulillah, sehari jelang Idul Adha 1441 H ini, semua kurban sudah sampai di lokasi,” kata Andre yang juga menyerahkan sapi secara simbolis di Mushalla Raudhatul Jannah, Jalan Sawahlunto, Siteba, Nanggalo.

Sapi lainnya, kata Andre Rosiade, disebar melalui PT Kimia Farma sebanyak enam ekor untuk Kabupaten Tanahdatar, Dharmasraya, Sawahlunto dan Sijunjung. “Sapi-sapinya juga sudah kami kirimkan langsung ke masjid dan nagari yang mendapatkannya tahun ini,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Selain sapi yang disalurkan melalui BUMN, Andre juga berkurban sapi di lingkungan rumahnya di kawasan Tangerang Selatan, Provinsi Banten. “Untuk lingkungan rumah tinggal kami juga berkurban sapi. Ini adalah Idul Adha yang berat, karena masih bertepatan dengan pandemi covid-19,” kata Andre Rosiade.

Ketua Pengurus Mushalla Raudhatul Jannah, Ustaz Irfan mengucapkan terima kasih kepada Andre yang telah menyalurkan bantuan sapi kurban ke mushalla itu. “Terima kasih adinda Andre Rosiade yang pernah menjadi bagian dari kami di mushalla ini,” katanya. (padek)

Baca selengkapnya »

Jumat, Juli 31, 2020
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta, SancaNews.Com – Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan Tim Polri menangkap Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih Bank Bali.

Tito mengatakan, keberhasilan jajaran Polri layak diapresiasi, sebab menangkap buronan di luar negeri itu tidak gampang, mesti mengatasi jalur birokrasi antarnegara.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Polri, Pak Kapolri dan jajarannya yang mampu untuk menembus hambatan-hambatan birokrasi maupun hambatan-hambatan hukum antarnegara, itu prestasi luar biasa," kata Tito di Jakarta, Jumat (31/7).

Menurutnya, menangkap buronan di luar negeri itu bukan perkara mudah karena mesti mengatasi birokrasi antarnegara, meskipun ada perjanjian ekstradisi antardua negara, misalnya antara Indonesia dan Malaysia.

Sebelumnya, pada Kamis 30 Juli 2020 Polri menangkap Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Malaysia terkait kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabomo menyatakan penangkapan Djoko Tjandra melibatkan Kepolisian Diraja Malaysia.

 "Alhamdulillah Djoko Tjandra bisa dibawa kembali melalui jalur penerbangan via Halim, menjawab pertanyaan publik apa yang terjadi selama ini," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Djoko tiba di Halim Perdanakusumah, Kamis malam sekitar pukul 22:45 WIB dan segera dibawa ke Mabes Polri.

"Kami akan melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan secara tuntas untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," kata Listyo yang memimpin langsung penangkapan Djoko di Malaysia itu. (sanca/jpnn)


Baca selengkapnya »

Rabu, Juli 29, 2020

Jakarta, SancaNews.Com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi meminta polisi mengusut insiden pembakaran poster Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Menurutnya, tindakan tersebut tersebut tidak bisa ditoleransi dan bisa dijerat dengan Pasal 156 KUHP.

"Aksi pembakaran foto Habib Rizieq adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi, hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan dalam sebuah aksi unjuk rasa. Tindakan tersebut termasuk perbuatan menyatakan permusuhan dan kebencian," kata Aboebakar, dilansir cnnindonesia, Rabu (29/7).

"Seharusnya aparat memproses mereka dengan pasal 156 KUHP," imbuhnya.Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) KH Sobri Lubis

Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500".

Dia menyampaikan bahwa aparat kepolisian seharusnya sigap dengan kondisi saat ini. Polisi, lanjutnya, tidak boleh terlihat berat sebelah dalam menyikapi laporan dari masyarakat.

Bendahara Fraksi PKS DPR RI itu pun mengingatkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian akan selalu menjadi sorotan publik.

"Jangan sampai polisi terlihat cekatan ketika menerima laporan dari satu pihak, sedangkan kalau ada laporan dari pihak lain terlihat kurang sigap atau bahkan slow respons," katanya.

Lebih jauh, Aboebakar mengaku khawatir masyarakat akan mengambil langkah sendiri jika polisi tidak bertindak sebagaimana mestinya dalam menyikapi insiden pembakaran poster Rizieq Shihab. Menurut dia, masyarakat bisa saja melakukan tindakan main hakim sendiri.

Aboebakar menilai polisi pun bisa dengan mudah menangkap pelaku pembakaran poster Rizieq Shihab karena video terkait insiden tersebut telah beredar di media sosial.

"Tentunya ini tidak boleh terjadi, lebih baik polisi segera melakukan tindakan, apalagi banyak rekaman yang sudah beredar sehingga cukup mudah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang harus bertanggung jawab," tuturnya.

Pembakaran poster Rizieq Shihab viral di media sosial. Video rekaman menampilkan pentolan Gerakan Jaga Indonesia (GJI) Boedi Djarot berada di antara massa aksi dan ikut berorasi.

Boedi Djarot mengatakan Rizieq Shihab telah mengkhianati negeri dengan tidak menerima kemenangan Joko Widodo di Pilpres. Boedi Djarot pun menyerukan penolakan terhadap kepulangan Rizieq Shihab yang kini diketahui tengah berada di Arab Saudi.

"Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada ada di sini, dan ketika nanti mau pulang kita tolak ramai-ramai," kata Boedi Djarot dalam video itu.

Massa aksi pun melempari poster Rizieq dengan kotoran. Lalu mereka berusaha menyobek dan membakarnya. Namun, hingga video berakhir, api tak kunjung menyala.

Saat dikonfirmasi, Boedi Djarot mempersilakan FPI cs melapor ke polisi terkait pembakaran poster Rizieq Shihab. Namun, Boedi Djarot menegaskan, secara pribadi tak menghina siapapun dalam insiden tersebut.

"Jadi ya silakan saja (lapor ke polisi), secara pribadi saya nggak menghina siapa-siapa. Itu kemarahan massa," kata Boedi, Rabu (29/7). [sanca]

Baca selengkapnya »

Rabu, Juli 29, 2020
Ketua DPD FPI Banten KH Muhammad Fakhrurozy

Jakarta, SancaNews.Com – Dimulai dengan aksi pembakaran foto HRS, Ketua DPD FPI Banten KH Muhammad Fakhrurozy menyatakan bahwa jika lembaga penegak hukum tidak segera menangkap dan memenjarakan mereka yang membakar foto Habib Rizieq Syihab (HRS) di depan Gedung Senayan DPR / MPR di Jakarta dan mereka akan mengambil tindakan sendiri terhadap para pelaku.

“Jika pihak keamanan tidak bertindak cepat dan tegas maka jangan salahkan kami para pecinta Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab membuat perhitungan dengan cara kami sendiri,” kata Ketua DPD FPI Banten KH Muhammad Fakhrurozy seperti diwartakan suaranasional, Selasa (29/7/2020).

Menurut Kiai Fakhruzozy, polisi jangan hanya berteriak Indonesia negara hukum namun hanya berlaku untuk lawan politik saja. “Ada orang yang membela NKRI dengan melawan TKA Cina agar warga Indonesia bisa bekerja, justru dimusuhi dan dipenjara,” ungkapnya.

Lanjut Kiai Fakhrurozy, FPI Banten mengutuk keras pembekaran foto HRS di depan gedung DPR/MPR, “Mereka yang menginjak-injak foto HRS adalah para penjilat pengkhianat bangsa, peliharaan rezim zalim,” jelasnya.

Selain itu, FPI Banten mengajak umat Islam untuk menumbangkan rezim yang membiarkan ulama dihina. “Jangan pernah memberi satu suarapun kepada partai-partai pendukung rezim zalim,” pungkasnya. [sanca]



Baca selengkapnya »

Rabu, Juli 29, 2020
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah serahkan hewan kurban dari Perumda Air Minum kepada warga secara simbolis (Foto : Humas Padang).


Padang, SNC – Pada tahun 2020, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang berhasil membagikan 37 ekor hewan kurban kepada warga. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 27 ekor sapi kurban.

“Alhamdulillah, kita melihat peningkatan ini (jumlah hewan kurban) cerminan dari kesadaran seluruh jajaran Direksi dan semua karyawan Perumda Air Minum Kota Padang untuk beramal dan kepedulian sosial,” kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat penyerahan hewan kurban secara simbolis di kantor pusat Perumda Air Minum Kota Padang, Rabu (29/07/2020).

Walikota didampingi Wakil Walikota Hendri Septa mengatakan, berkurban bagi karyawan Perumda itu juga suatu bentuk kepedulian sosial. Terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar sumber air, tentu akan sangat berarti sekali.

“Hewan kurban yang didistribusikan ke masjid dan mushalla sekitar sumber air akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar,” ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, Perumda Air Minum Kota Padang harus terus meningkatkan pelayanan. Selain menambah jaringan baru, juga harus meningkatkan kualitas air siap minum.

“Sesuai harapan kita, Perumda Air Minum harus mampu memberikan pelayanan air siap minum dan menambah jaringan baru,” katanya.

Untuk menambah jaringan yang bisa menjangkau seluruh wilayah Kota Padang, serta memperbaiki jaringan lama yang sudah tidak layak lagi dibutuhkan anggaran sebesar Rp1 triliun.

“Kita butuh anggaran tidak kurang dari 1 trilyun untuk menggantikan jaringan lama dan menambah jaringan baru. Itu bisa dilakukan bertahap,” tukas Mahyeldi.

Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Febrizal mengatakan, pada Idul Adha 1441 H ini, seluruh karyawan kembali menyisihkan penghasilannya untuk berkorban. Ditambah dengan CSR perusahaan yang mendapatkan sebanyak 37 ekor sapi.

“Kurban dari karyawan ditambah CSR, alhamdulillah, kita bisa berkurban sebanyak 37 ekor sapi,” ujarnya

Dalam pendistribusian hewan kurban Perumda, turut hadir Wakil Walikota Padang Hendri Septa, Sekretaris Daerah Padang Amasrul, Kepala Badan Lingkungan Hidup Mairizon, Kepala Bidang Protokol dan Komunikasi yang dipimpin Amrizal Rengganis. (sanca)

Baca selengkapnya »

Rabu, Juli 29, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Pentolan Gerakan Jaga Indonesia (GJI) Bodie Djarot mengklaim tak memerintahkan massa-nya untuk membakar poster Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat menggelar aksi memperingati peristiwa 27 Juli di depan Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (27/7).


Ia pun mengku tak bisa menghentikan kejadian poster Rizieq dibakar karena massa sudah dipenuhi oleh "amarah".


"Oh tidak [saya perintahkan]. Saya tak mau membakar. Tapi kalau saya menghentikan mereka, jatuh wibawa saya. Silakan saja, namanya juga orang marah," kata Boedi, Rabu (29/7).


Lebih lanjut, Boedi mengakui bahwa poster bergambar wajah Rizieq tersebut sengaja dibawa oleh massa sebagai alat peraga aksi. Selain bergambar wajah Rizieq, poster itu turut bertuliskan "Saatnya Rakyat Lawan Khilafah" dan "Kawal Pancasila dan NKRI".


Boedi sendiri sudah memerintahkan kepada massa aksi untuk meletakkan spanduk tersebut di pagar Kompleks MPR/DPR.


"Jadi siapapun yang bikin tolong ditaruh di atas, di pagar DPR yang dijaga oleh polisi. Artinya kalau dijaga polisi aman, enggak bisa diambil oleh siapapun," kata Boedi.


Selang beberapa waktu aksi berjalan, Boedi mengaku terkejut poster tersebut sudah dicabut dari atas pagar Kompleks MPR/DPR . Poster itu juga sudah diletakkan oleh massa di bawah aspal.


"Saya enggak tahu [siapa yang mencabut dari pagar]. Namanya juga amarah, spanduk itu ada yang nyeret langsung ditaruh di lantai," kata dia.


Setelah itu, kata Boedi, terjadi aksi upaya pembakaran dan peristiwa menginjak-injak poster bergambar Rizieq tersebut oleh para massa aksi.


"Saya enggak tahu. Waktu itu saya diam nonton. Jadi penonton saja," kata Boedi.


Boedi menyatakan wajar para massa aksi marah terhadap Rizieq Shihab. Ia lantas menyinggung Rizieq bahkan sempat marah-marah dan menghina Presiden pertama RI Sukarno dan Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur.


"Laah ketika Rizieq marah, dia bisa memantati Pancasila. Jadi siapa yang enggak sakit hati? Nah peristiwa kemarin tak ada yang bisa saya redam. Kalau ada risiko ya saya hadapi," kata Boedi.


Sebelumnya, sempat viral di media sosial video aksi pembakaran poster bergambar Rizieq Shihab. Dalam video, terlihat Budie Djarot memberi komando.


Budie mengatakan Rizieq telah mengkhianati negeri dengan tidak menerima kemenangan Joko Widodo di pilpres. Boedi pun menyerukan penolakan terhadap kepulangan Rizieq.


"Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada ada di sini, dan ketika nanti mau pulang kita tolak ramai-ramai," kata Boedi dalam video itu.


Massa aksi pun melempari poster Rizieq dengan kotoran. Lalu mereka berusaha menyobek dan membakarnya. Namun hingga video berakhir, api tak kunjung menyala. (*)

Baca selengkapnya »

Selasa, Juli 28, 2020

Jakarta, SancaNews.Com – Pasca kasus gerombolan massa mencoba melakukan pembakaran terhadap foto Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS) dan merobek-robeknya disertai caci maki, beredar pula sebuah video yang diduga umat Islam mendatangi diduga pelaku pembakaran tersebut.

Dalam video singkat berdurasi 11 detik itu, tampak sejumlah orang mendatangi sebuah rumah pada malam hari. “Apapun alasannya, kami tidak terima foto Imam Besar kami dicoret-coret dan dicaci maki,” terdengar suara seorang pria dalam video tersebut. Diduga pemilik rumah itu Boedi Djarot sudah kabur.

“Umat Islam yang tak Terima melihat ulah biadab Boedi Djarot pembakar foto Imam Besar Habib Rizieq Shihab akhirnya mendatangi rumahnya, Boedi Djarot dikabarkan sudah kabur melarikan diri, tak ada di rumahnya, Senin (27/7/2020) malam,” keterangan tertulis menyertai video yang diunggah di kanal Youtube Fakta News itu (27/07/2020).

“Kok kabur bud…??” akun Pao Kocci mengomentari video unggahan tersebut.

“Kelompok neo PKI mulai reseh. Umat Islam harus bersatu,” komentar akun Hepy Yuniarti.

Sebelumnya, sebuah video beredar di media sosial pada Senin (27/07/2020) malam, menayangkan sekelompok massa melakukan demonstrasi. Tampak massa tersebut mencoba melakukan pembakaran terhadap foto Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS).

Namun, sebagaimana pantauan di lokasi pada Senin sekitar pukul 22.30 WIB, ternyata foto Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut tampak tidak mempan dibakar. Api kecil sempat menyala sekitar kurang dari 6 detik saja saat disulut oleh seseorang dengan korek gas, tapi api lantas mati.

Massa pun kembali mencoba membakar foto HRS pada sebuah poster besar tersebut. Namun, beberapa kali gagal meskipun telah dibantu dengan cairan yang tampaknya bahan bakar minyak bensin.

Setidaknya tiga kali dilakukan upaya pembakaran foto Habib Rizieq, namun selalu gagal. Akhirnya, sejumlah massa yang mayoritas berseragam merah itu pun merobek-robek foto Habib Rizieq. Sontak kejadian ini mengundang reaksi dari warganet.

“Subhannallah. Foto habib rizieq tak bisa terbakar. Di saat para cebong, para Neo PKI ingin coba membakar nya.. Saking kesal nya saat foto habib rizieq tak bisa di bakar nya, mereka langsung merobek nya… Allah maha adil dan Allah maha kuasa atas segalanya yang ada di dunia ini. Dan apipun tak ingin untuk menyentuh foto habib rizieq atas segala kuasa Allah… Terbukti sudah siapa habib rizieq. Beliau adalah waliyullah…

Hasbunallah wa ni’mal wakil ni’mal maula wa ni’man nashir,” ujar Sihabudin di salah satu grup WA yang didominasi komunitas keluarga NU, Senin.

Berdasarkan pengamatan pada video itu, peristiwa tersebut diduga terjadi di depan kompleks DPR RI, Jakarta pada 27 Juli 2020.

Hingga berita ini dimuat belum diperoleh keterangan resmi siapa pihak yang bertanggung jawab atas upaya pembakaran dan perobekan foto Habib Rizieq maupun pihak yang menggelar demonstrasi tersebut. [gelora]

Baca selengkapnya »

Selasa, Juli 28, 2020
Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) KH Sobri Lubis

Jakarta, SancaNews.Com - Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) KH Sobri Lubis ikut mengomentari pembakaran poster Habib Rizieq Syihab yang dilakukan massa aksi tolak khilafah di depan Gedung DPR/MPR, Senin (28/7/2020).

“Kita siap perang, perang dimulai,” kata Kiai Sobri Lubis, dilansir suaranasional, Senin (28/7/2020).

Menurut Kiai Sobri, pembakaran poster Habib Rizieq merupakan ulah gerombolan PKI memancing reaksi umat Islam.

“Umat Islam harus menegakkan hukum Islam. Kalau berhadapan umat Islam, resiko yang dihadapi gerombolan PKI itu,” jelas Kiai Sobri Lubis.

Kiai Sobri mengatakan, polisi bisa memproses hukum gerombolan yang membakar poster Habib Rizieq.

“Silahkan polisi memproses hukum, masyarakat mempunyai hukum adat, umat Islam punya hukum Allah,” jelas Kiai Sobri. (gelora)

Baca selengkapnya »

Selasa, Juli 28, 2020
Spanduk Habib Rizieq Shihab tak mempan dibakar. (Twitter/ar1pangeran


Jakarta, SancaNews.Com - Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyayangkan aksi pembakaran spanduk bergambar Habib Rizieq Shihab oleh sejumlah pendemo yang videonya viral di sosial media.

Menurut Fahri, tidak ada gunanya membakar foto orang. Terlebih orang tersebut tidak sedang melakukan apa-apa.

"Apa sih gunanya bakar foto orang yang enggak lagi ngapa-ngapain, sakit jiwa pada!" tulis Fahri melalui Twitter-nya, Selasa (28/7/2020).

Respons Fahri itu berkaitan dengan viralnya video sekelompok pendemo yang berupaya membakar sebuah spanduk besar bergambar imam besar Frot Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @ar1pangeran. Dalam video tersebut tampak sejumlah orang mengenakan pakaian merah putih menggelar demo di depan kantor DPR RI pada Senin (27/7/2020).

Para pendemo itu menolak Habib Rizieq Shihab kembali ke Indonesia dan menyebutnya sebagai pengkhianat bangsa. Bahkan, mereka menyebut Habib Rizieq Shihab dalam spanduk tersebut sebagai manusia sampah.

"Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan kita mencemarkan nama baik karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tak mengakui kemenangan pak Jokowi," teriak orator dalam video tersebut seperti diwartakan suara.com, Selasa (28/7/2020).

Para pendemo melempari spanduk Habib Rizieq Shihab dengan tomat dan menginjak-injak foto Habib Rizieq Shihab. Mereka juga menyiramkan bensin ke arah spanduk gambar Habib Rizieq Shihab dan berusaha membakarnya.

Namun, saat api telah disulut, api tersebut hanya beberapa detik saja membakar ujung spanduk kemudian padam. Spanduk gambar Habib Rizieq Shihab tak bisa dibakar.

"Basah itu, basah. Bensin mana bensin," teriak salah seorang pendemo.

Karena spanduk tersebut tak kunjung bisa dibakar, pendemo akhirnya merobek-robek spanduk tersebut. Mereka juga kembali menginjak-injak spanduk tersebut.

Video tersebut mendadak viral di media sosial. Beragam komentar pro dan kontra membanjiri video tersebut.

Hingga Selasa pagi, video tersebut telah disaksikan lebih dari 18 ribu kali dan mendapat likes dari ratusan pengguna Twitter. (suara)

Baca selengkapnya »

Selasa, Juli 28, 2020
Foto Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, tidak mempan saat dicoba untuk dibakar massa dalam sebuah demo, tampak pada video yang viral, Senin (27/07/2020).

Aceh, SancaNews.Com – Ketua Front Pembela Islam Aceh (FPI) Tgk Muslim At-Thahiri sangat mengutuk tindakan beberapa orang untuk alasan apa pun dalam pelecehan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab oleh mereka yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR / MPR-RI dengan merobek dan membakar foto yang muncul di video viral di media sosial.

“Jika pihak aparat membiarkan caci maki dan penghinaan terhadap Imam Besar kami, maka jangan salahkan kami para pecinta Habaib akan membuat perhitungan dan akan membalasnya dengan cara kami sendiri,” dalam pernyataan tertulisnya seperti diberitakan hidayatullah.com, Selasa (28/7/2020).

Kemudian FPI berharap agar pihak penegak hukum jangan cuma teriak “negara hukum” kalau hukum cuma berlaku untuk lawan politik. “Jangan teriak cinta NKRI jika ada orang yang membela NKRI mati-matian dari penjajah China dimusuhi, jangan teriak Pancasilais jika orang yang menjaga kemurnian Pancasila dari paham Komunis dicaci-maki dan bahkan dianggap sampah,” ujar Tgk Muslim.

“Maka dari alasan yang mereka ungkapkan tersebut dapat terbaca bahwa mereka kelompok projo. Jangan-jangan kaum biadab tersebut adalah binaan rezim dan sengaja dipelihara,” tambah Tgk Muslim.

Dalam video yang beredar luas itu, api kecil sempat menyala sekitar kurang dari 6 detik saja saat disulut oleh seseorang dengan korek gas, tapi api lantas mati.

Sebelumnya, video sekelompok pendemo yang berusaha membakar spanduk bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tidak mempan viral di media sosial, pada Senin (27/07/2020) malam.

Video tersebut juga viral di twitter. “Hari ini Ormas Neo PKI demo didepan gedung DPR RI, didepan aparat kepolisian mereka menginjak, merobek dan membakar Foto Imam besar Habib rizieq shihab,” tulis akun @Par3w4_Minang. (sanca)

Baca selengkapnya »

Selasa, Juli 28, 2020

Jakarta, SancaNews.Com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo mampu mencegah keluarganya maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Seperti diketahui, saat ini putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kandidat calon Wali Kota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai calon Wali Kota Medan. Menurut Pangi, hal itu harus dilakukan untuk menghindari munculnya dinasti politik.

"Jokowi harusnya hambat juga dinasti politik. Minta keluarganya untuk tidak maju dulu, menahan diri dulu untuk masuk ke politik ini," ujar Pangi seperti diwartakan kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Pangi mengatakan, untuk menghindari dinasti politik sebaiknya ada jeda selama lima tahun sejak Jokowi selesai menjabat, jika keluarga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu ingin terjun ke politik praktis.

Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power bisa dihindari, "Seharusnya ada jeda lima tahun (dari jabatan Jokowi), baru anak Jokowi bisa bertarung. Jadi tidak langsung nyambung dan supaya tidak ada terjadi potensi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan," kata Pangi.

Pangi menilai, saat ini Jokowi sedang membangun dinasti politiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, mengikuti penjaringan calon Wali Kota Tangerang Selatan.

" Dinasti politik sangat mengganggu kita saat ini. Harusnya lima tahun dulu, jauh dari kekuasaan dulu, baik anak maupun menantunya. Tapi sudah terlanjur," kata dia.

Pangi juga menilai apa yang terjadi dengan keluarga Jokowi saat ini merupakan sejarah baru di Indonesia. Sebab, Jokowi masih aktif sebagai Presiden, sedangkan keluarganya, mulai dari anak, menantu hingga iparnya, bertarung dalam Pilkada 2020. (sanca)
Baca selengkapnya »

Selasa, Juli 28, 2020

Jakarta, SancaNews.Com - Anggapan publik mengenai dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo makin menguat dengan dugaan intervensi presiden dalam Pilkada Gunungkidul.

Di Pilkada Gunungkidul, Jokowi disebut meminta Partai Nasdem tidak mencalonkan Wahyu Purwanto yang merupakan adik ipar Jokowi. Hal itu diduga semata-mata untuk mengaburkan isu politik dinasti.

Namun hal itu disayangkan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam. Seharusnya jika Jokowi ingin menghilangkan kesan dinasti politik, yang harus ditarik dari pencalonan adalah anaknya, bukan Wahyu yang kini sudah menyatakan mundur dari pencalonan.

"Kok Presiden Jokowi lebih mengorbankan iparnya daripada anaknya sendiri? Mestinya kalau mau bikin contoh (menghapus politik dinasti) anaknya atau menantunya sendiri (yang dikorbankan)," ujar Saiful Anam seperti diwatakan rmol, Selasa (28/7).

Permintaan Jokowi kepada Nasdem tersebut menurut Saiful menunjukkan bahwa sebenarnya Jokowi tahu dan mendengar protes publik mengenai isu dinasti politik yang selama ini terdengar.

"Tapi mengapa tidak perintahkan Gibran atau Bobby mundur dari pencalonan? Mestinya Bobby atau Gibran dilarang dong, jangan justru harapan publik lebih kepada Gibran dan Bobby, kok malah iparnya yang dilarang maju Pilkada," kritik Saiful.

Oleh karenanya, ia menganggap manuver tersebut semakin memperkuat adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam persoalan politik keluarganya.

"Saya menduga Gibran dan Bobby bisa jadi yang mendorong maju adalah Presiden Jokowi. Kalau itu benar, maka tepat juga anggapan publik tentang dinasti politik," terang Saiful.

"Berdasarkan pemberitaan yang ada, Jokowi meminta langsung kepada Surya Paloh agar tidak mengusung iparnya dalam Pilkada. Meskipun agak sedikit aneh, tapi hal tersebut membuktikan bahwa presiden turut memengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh keluarganya," pungkas Saiful. (rmol)
Baca selengkapnya »

Selasa, Juli 28, 2020

Ustaz Felix Siauw di Balai Kota DKI Jakarta

Jakarta, SancaNews.Com - Pendakwah ustaz Felix Siauw geram dengan aksi pendemo tolak khilafah hingga membakar dan menyobek spanduk bergambar pentolan FPI Rizieq Shihab. Felix Siauw menduga 'PKI' menjadi dalang dibalik aksi tersebut.

Kegeraman Felix Siauw disampaikan melalui akun Instagram miliknya @felixsiauw. Felix mengaku tak bisa memastikan identitas mereka, namun dugaan kuat mengarah pada 'PKI' dengan plesetan kepanjangan Partai Klepon Indonesia.

"Di Indonesia hanya satu kelompok yang nyata-nyata menunjukkan kebencian pada ulama. Saya tak bisa memastikan, hanya menduga keras, sebab Partai Klepon Indonesia ini memang punya cara yang khas yaitu cara-cara nir-agama, anti-agama," kata Felix seperti dikutip suara.com, Selasa (28/7/2020).

Felix menyebut aksi pendemo menolak khilafah dengan alasan Pancasila mirip seperti yang terjadi pada 1948 atau 1965. Pada tahun itu, Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan pemberontakan.


Felix juga menuding PKI sebagai dalang dibalik isu 'klepon jajanan tidak Islami' yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Saya yakin juga di balik isu klepon, tak lain, ini mirip-mirip dengan apa yang dilakukan di 1948 atau 1965," ungkapnya.

Felix mengaku tak memahami maksud para pendemo membakar hingga merobek spanduk foto Rizieq. Felix menyebut Rizieq tak melakukan perbuatan buruk.

"Apa masalahnya dengan foto yang mereka nistakan itu? Adakah HaRiSy (Habib Rizieq Shihab) itu maling uang negara? Jual narkoba? Jual beli jabatan BUMN? Korupsi? Dukung eljibiti?" tutur Felix.

Felix juga menduga para pendemo memiliki kedekatan dengan kekuasaan sehingga berani melakukan tindakan seperti itu. Menurutnya, para pendemo memiliki seseorang yang pasti akan membelanya.

"Tentu mereka sudah berhitung, sudah yakin siapa yang pasti membela mereka. Segelintir manusia biadab ini begitu dekat dengan kekuasaan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (27/7/2020). Dalam aksi tersebut, mereka berusaha membakar spanduk bergambar Rizieq, namun spanduk tersebut tak mempan dibakar.

"Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan kita mencemarkan nama baik karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tak mengakui kemenangan pak Jokowi," teriak orator.

Para pendemo melempari spanduk Rizieq dengan tomat dan menginjak-injak foto Rizieq. Mereka juga menyiramkan bensin kearah spanduk gambar Rizieq dan berusaha membakarnya.

Namun, saat api telah disulut, api tersebut hanya beberapa detik saja membakar ujung spanduk kemudian padam. Spanduk gambar Rizieq Shihab tak bisa dibakar. (suara)


Baca selengkapnya »

Selasa, Juli 28, 2020
Natalius Pigai

Jakarta, SancaNews.Com - Natalius Pigai ikut mengomentasi ceramah Ustad Tengku Zulkarnain yang tengah digunjingkan. Hal itu lantaran penceramah itu dinilai telah menghina ulama Jawa dan memicu kebencian antarsuku dan ras. Akan tetapi, tidak demikian dengan Natalius Pigai yang memberikan pembelaan.

Menurutnya, apa yang disampaikan Zulkarnain adalah cukup mewakili perasaan mayoritas suku dan ras di luar Jawa. Demikian disampaikan Natalius melalui akun Twitter pribadi miliknya, “Saya kira Ustad Tengku telah mewakili perasaan mayoritas luar Jawa,” tulisnya @NataliusPigai2, Selasa (28/7/2020),

Akitivis asal Papaua ini juga menyatakan, bahwa selama ini Indonesia ‘dikuasai’ oleh suku Jawa. Itu berdasarkan sosok-sosok para pemimpin di Indonesia sejak memproklamirkan diri merdeka pada 17 Agustus 1945 silam.

Pun demikian dengan kekayaan Indonesia yang selama ini lebih banyak mengalir ke Jawa. “74 tahun Presiden, Wakil Presiden, mayoritas menteri Jawa, kekayaan mengalir ke Jawa,” kata Pigai.

Ia pun lantas menyinggung keadilan sebagaimana mestinya bisa juga dirasakan oleh wilayah lain selain Jawa. Pigai juga mengungkit kebencian masyarakat Aceh yang kini juga disebutnya mulai dirasakan masyarakat Papua. Karena itu, menurutnya, Presiden Joko Widodo juga semestinya melihat dan menyadari hal ini.

“Ini Injustice! Dulu Aceh benci, saya duga Rakyat Papua jg mulai sakit hati. Jokowi mesti baca Signal ini!” tegasnya.

Sebelumnya, ceramah Ustad Tengku Zulkarnain dinilai merendahkan masyarakat dan ulama Jawa. Dalam video yang beredar, ia menyebut salah satu kebiasaan masyarakat Jawa yang pamit dengan berjalan mundur.

Menurutnya, kebiasaan tersebut dinilainya lucu. Bebeda dengan kebiasaan dan budaya adat Sumatera, “Kalau Jawa pulang nampak idung, karena dia mundur jalannya. Biarkan kami ustad-ustad Sumatera dengan gaya Sumatera,” katanya.

Dia juga menyebut ulama Jawa jika berceramah di Sumatera juga tidak akan didengarkan oleh umat, “Pasalnya, ulama Jawa disebutnya terlalu kalem dan akan membuat umat tertidur,” sebutnya.

Atas hal itu, Muanas Alaidid menyebtut, ceramah Tengku Zulkarnain itu terindikasi melanggar pasal 16 juncto Pasar 4 huruf b angka 2 UU nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta melanggar pasal 156 KUHP. (psid)


Baca selengkapnya »

Senin, Juli 27, 2020
Advokat Djudju Purwantoro

Jakarta, SancaNews.Com - Sudah sejak tanggal 10 Desember 2019, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) telah menerima Laporan Polisi : Nomor LP/B/1037/XII/2019/Bareskrim, oleh Pelapor Drg. Mariko dan sebagai terlapor adalah Abu Janda alias Permadi Arya.

Abu Janda dilaporkan atas ujaran kebencian berdasarkan SARA, dan penistaan agama diduga melanggar pasal 45A (ayat 2) Jo pasal 28 (ayat 2) UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 156 KUHP.

Para saksi sejak akhir bulan Mei 2020 juga sudah diperiksa oleh Bareskrim. Menurut Kuasa Hukum pelapor Advokat Djudju Purwantoro, yang juga sebagai Sekjend IKAMI (Ikatan Advokat Muslim Indonesia), Abu Janda sudah sering kali berulah melakukan ujaran kebencian, penghinaan dan atau penistaan terhadap agama Islam melalui media sosial.

“Kata-kata yang dilontarkan tersebut antara lain teroris punya agama dan agamanya adalah Islam,” terang Djudju Purwantoro, dalam rilisnya, Senin (27/7/2020).

“Sejak akhir Mei 2020 pihak Bareskrim memang sudah melakukan panggilan guna pemeriksaan kepada kepada Abu Janda, tapi sampai saat ini Abu Janda belum juga mau hadir untuk diperiksa. Pihak penyidik sampai saat ini seperti belum terlihat serius menangani kasus tersebut, karena belum juga ada info perkembangan proses penyelidikannya,” kata Sekjen IKAMI ini.

Menurut Hukum Acara Pidana, jika seorang sudah dipanggil 2 (dua) kali secara sah tidak datang juga, seharusnya Polisi dapat menjemput secara paksa.

Dalam Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

“Seyogiyanya polisi tidak diskriminatif terhadap siapapun dalam penegakkan hukum (equality before the law), apalagi orang seperti Abu Janda yang merasa sakti dan kebal hukum,” pungkasnya.

Djudju juga menekankan, jangan sampai ada kesan di masyarakat, orang seperti itu yang sering membuat gaduh dan melanggar hukum, justru tidak juga tersentuh hukum dan ini menyangkut marwah hukum di negeri ini. (brigadenews)


Baca selengkapnya »

Senin, Juli 27, 2020

Jakarta, SancaNews.Com - Pemerintah China telah mengambil alih gedung konsulat Amerika Serikat di Chengdu beberapa hari setelah Beijing memaksa Washington menutup salah satu perwakilan diplomatiknya di Negeri Tirai Bambu tersebut, Senin (27/7).

Pada Senin pagi, siaran kantor penyiaran pemerintah CCTV memperlihatkan bendera AS telah diturunkan dari tiang di depan gedung.

Tak lama, Kementerian Luar Negeri China mengonfirmasi bahwa gedung konsulat AS di Chengdu telah resmi ditutup pada pukul 10.00 waktu lokal.

Jalan utama menuju gedung konsulat AS tersebut juga telah ditutup sejak Senin dini hari. Aparat kepolisian China dan barikade petugas dikerahkan untuk mengamankan area tersebut.

"Setelah itu, pihak berwenang China masuk melalui pintu depan dan mengambil alih gedung," kata Kemlu China melalui pernyataan seperti dikutip dari AFP.

Staf konsulat AS di Chengdu mulai berkemas dan mencopot seluruh lambang negara yang terpasang di gedung tersebut pada Sabtu pekan lalu.

Truk-truk memasuki konsulat AS dan petugas kebersihan tampak membawa kantong plastik besar dari dalam gedung selama akhir pekan.

Proses penutupan gedung tersebut pun menjadi bahan tontonan warga lokal. Tak sedikit warga yang mengabadikan kejadian itu melalui foto.

Beijing mengatakan penutupan konsulat di Chengdu adalah tanggapan yang sah dan perlu terhadap manuver serupa yang dilakukan AS.

AS pada Kamis pekan lalu memberi waktu 72 jam kepada China untuk menutup konsulatnya di Houston. Mereka mendesak China menutup kantor konsulat di Houston, karena tempat itu diduga menjadi sarang intelijen Negeri Tirai Bambu.

China mengecam keras tindakan dan tuduhan AS tersebut yang dinilai melanggar hukum internasional dan perjanjian kekonsuleran antara kedua negara.

Juru bicara Kemlu China Wang Wenbin mengatakan beberapa staf konsulat AS di Chengdu melakukan kegiatan di luar kapasitas mereka dengan mencampuri urusan dalam negeri negaranya dan membahayakan kepentingan Negeri Tirai Bambu.(*)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.