Menteri Keuangan Sri Mulyani
Jakarta, SancaNews.Com
- Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemik Covid-19 hingga saat
ini masih dipertanyakan publik. Baik dari angka pasien yang terjangkit virus
hingga alokasi anggaran penanganan masih abu-abu.
Berkenaan dengan anggaran, pemerintah sebelumnya mengumumkan
adanya pemberian stimulus sebesar Rp 405,1 triliun guna penanganan virus yang
berasal dari Wuhan, China ini. Namun beragam pertanyaan pun masih menghantui
publik.
"Ke mana aliran duit darurat corona Rp 405 triliun?
Katanya di-top up hingga Rp 600 triliun," ujar aktivis Haris Rusly Moti di
akun Twitternya, dirilis rmol.id. Selasa (2/6).
Berkenaan dengan hal itu, mantan Eksponen Gerakan Mahasiswa
1998 Universitas Gadjah Mada (UGM) ini akan segera menyurati Menteri Keuangan,
Sri Mulyani untuk meminta rincian penggunaan alokasi anggaran tersebut.
"Minggu depan saya dan Salamuddin Daeng (Analis Ekonomi
dari AEPI) akan gunakan hak konstitusional sesuai UU 14/2008/Keterbukaan
Informasi Publik untuk surati Menkeu meminta rincin penggunaan tiap sen duit
corona," tegasnya.
Dalam pemaparan pemerintah sebelumnya, besaran anggaran Rp
405,1 triliun tersebut akan dialokasikan ke sejumlah bidang.
Bidang Kesehatan mendapat jatah sebesar Rp 75 triliun,
meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan
fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.
Kemudian jaring pengaman sosial atau social safety net Rp 110
triliun, yang akan mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja,
dan subsidi listrik.
Anggaran tersebut juga digulirkan untuk insentif perpajakan
dan KUR sebesar Rp 70,1 triliun, serta pembiayaan program pemulihan ekonomi
nasional sebesar Rp 150 triliun.(sanca).