Jakarta. SancaNews.Com - Presiden Jokowi mewacanakan
penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466
triliun. Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai
terlalu luas. Diperkirakan, harga tanah di ibu kota baru Rp 2 juta per meter.
Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi
Kurniawan mengatakan, wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjual lahan negara
untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun menunjukkan
bahwa ide pemindahan ibu kota yang dicetuskan Jokowi tidak siap.
“Penjualan lahan itu menunjukkan pemindahan ibukota tidak
siap. Kalau tidak ada uang untuk apa pindah ibu kota?” kata Adi Kurniawan dirilis
harianterbit,com, Rabu (11/3/2020).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman di
Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, rencana penjualan tanah mengkonfirmasi
seolah pemerintah tak siap dari sisi pembiayaan dan seakan jadi “broker” tanah.
Apalagi lahan ibu kota adalah aset negara.
“Hal yang perlu diwaspadai adalah penjualan tanah itu. Saya sendiri
sebenarnya tidak sependapat. Kenapa, karena pemerintah seolah menjadi “broker”
tanah,” ungkap Lutfi Wahyudi, Sabtu (7/9/2019).
Menurut Lutfi, ada kekhawatiran lahan tersebut hanya dibeli
oleh masyarakat kelas menengah atas yang memiliki uang. Sedang masyarakat
ekonomi ke bawah tak akan mampu. Selain itu, Lutfi juga mengkhawatirkan
pembangunan ibu kota baru menggunakan dana investasi dalam jangka waktu
tertentu.
Apresiasi
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto
mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) perlu diapreasiasi secara
positif. Soal usul jual sebagian tanah negara untuk pemindahan IKN harus
memenuhi prasyarat yang tidak menabrak aturan-aturan (Clean And Clear).
“Usul Presiden Jokowi bahwa sebagian tanah tersebut dijual
kepada individu bukan kepada perusahaan atau korporasi, tentunya kenapa dijual
kepada individu yang perlu diapreasiasi. Karena itu semangat gotong royong
untuk pemindahan ibu kota,” ujarnya.
Presiden Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk
membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun. Lahan 180 ribu
hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai terlalu luas.
Namun, Presiden menyebut, penjualan lahan tersebut
dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang
properti. Dia yakin hasil penjualan tanah negara ini cukup untuk membiayai
pemindahan ibu kota.