Jakarta, SancaNews.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai
Demokrat Putu Supadma Rudana menyebut Presiden Joko Widodo menyepelekan
penyebaran wabah virus corona (Covid-19) hingga mengakibatkan 19 orang
meninggal dunia.
Putu mengatakan kasus corona seperti bola salju, lama
kelamaan akan membesar. Namun pemerintah tak pernah mendengar masukan dari DPR
untuk cepat menangani hal tersebut.
"Pemerintah terlalu lambat sehingga sekarang sudah 19
orang yang meninggal karena positif corona. Tolong Pak Presiden jangan anggap
sepele virus corona ini, segera ambil sikap " kata Putu, dikutip cnnindonesia.com, Rabu (18/3).
Menurut Putu, tak ada cara lain selain melakukan pembatasan
wilayah (lockdown) guna mencegah penyebaran corona semakin parah. Dia minta
Jokowi mengambil langkah itu tanpa memikirkan dampak ekonomi.
Anggota Komisi VI DPR RI itu bilang Jokowi bisa menggunakan
kebijakan andalan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk
meredam dampak ekonomi saat lockdown.
"Salah satunya, saya mengusulkan agar pemerintah door to
door memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pemberian beras gratis kepada
masyarakat saat masa lockdown nanti," tuturnya.
Putu berpendapat Jokowi bisa menggunakan anggaran perjalanan
dinas untuk membelikan sembako dan obat-obatan untuk rakyat. Sebab anggaran
sekitar Rp43 triliun itu tak terpakai usai perjalanan dinas disetop akibat
corona.
"Pemerintah jangan gengsi menggunakan program pro rakyat
yang pernah digunakan saat era Pak SBY dulu," lanjut dia.
Kasus penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia telah
mencapai angka 227 orang pada Rabu (18/3). Sebanyak 19 orang dinyatakan
meninggal dunia dan 11 orang sembuh.
Pemerintah sejauh ini belum terpikir untuk mengambil opsi
lockdown sebagaimana yang telah ditempuh beberapa negara lain, termasuk di
antaranya negara tetangga Malaysia.
Meski demikian, pemerintah mengklaim penanganan corona kini
semakin membaik dengan melibatkan sejumlah rumah sakit swasta dan kerja sama
dengan pemerintah daerah terkait data sebaran suspect corona.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan metode
baru pemeriksaan cepat atau rapid test Covid-19.
"Kami tadi juga rapat di pagi hari bersama Menteri
Kesehatan dan seluruh jajaran untuk mulai melakukan kajian untuk rapid test,
seperti apa yang dilaksanakan di negara lain," ujarnya melalui konferensi
pers daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (18/3).
"Ini menggunakan spesimen darah, bukan tenggorokan.
Serum darah yang diambil," dia menambahkan.
Yuri mengatakan jumlah pasien positif terjangkit Covid-19
bakal terus meningkat hingga April 2020. Namun selepas itu, dia memprediksi
jumlah kasus akan menurun dan lebih mudah dikendalikan untuk diatasi
penanganannya. (sanca)