Jakarta, SancaNews.Com - Jakarta, SancaNews.Com - Asosiasi
Masyarakat Kepulauan Seribu menggelar aksi protes atas penggunaan Pulau Sebaru
Kecil sebagai lokasi observasi 188 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi
dari Kapal Pesiar World Dream.
Ketua DPD II KNPI Kepulauan Seribu, Lukman Hadi mengatakan
aksi yang digelar di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (28/2) itu
ditujukan kepada semua elemen pemerintah. Namun demikian, mereka batal
menggelar aksi di Istana Negara sebagaimana undangan yang disebar ke media.
"Tadi kami berorasi di depan Balaikota saja. Di pinggir
jalan. Di sana kita datang, hanya gelar poster, lalu kita penyampaian surat
terbuka," ujarnya.
Lukman Hadi mengatakan bahwa surat terbuka yang dibuat
ditujukkan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, masyarakat
meminta pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang rencana observasi 188 WNI
Anak Buah Kapal Pesiar World Dream.
Hal itu disampaikan karena observasi di Pulau Sebaru
menimbulkan keresahan dan kekhawatiran serta ketakutan yang luar biasa
masyarakat. "Lantaran kita semua sudah mengetahui dampak dari virus corona
(Covid-19) dari publikasi media selama ini," ungkap surat terbuka
tersebut dirilis rmol.id.
Disebutkan pula masyarakat Kepulauan Seribu meminta hak dasar
mereka sebagai warga negara, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk
mendapat jaminan hidup sehat dan terlindungi dari ancaman bahaya dapat
dipenuhi, jika Pulau Sebaru tetap dijadikan lokasi observasi.
"Kita sebenarnya tidak menolak. Kita hanya minta kepada
presiden untuk meninjau ulang keputusan observasi di Pulau Sebaru. Jadi kita
minta itu tetap dilakukan di KRI Soeharso," ujar Lukman Hadi.
"Kenapa seperti itu? Karena kapal itu (KRI Soeharso)
kapal rumah sakit yang setipe dengan rumah sakit tipe B. Jadi semua alat dan
fasilitasnya jauh lebih lengkap," tandasnya. (sanca)