Jakarta, SancaNews - Kepala Badan Pembina Ideologi
Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan kepada Komisi II DPR soal dua
pernyataannya yang menuai polemik.
Diketahui, ia memicu kritik publik saat bicara soal 'agama
musuh Pancasila' dan 'konstitusi di atas kitab suci' kepada media, dalam
kesempatan wawancara terpisah.
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2), ia mendapat hujan kritik dari setidaknya 15
orang anggota dewan dari berbagai fraksi yang menyatakan kecewa dengan pernyataan
'agama musuh Pancasila' itu.
Ia kemudian mengaku saat wawancara itu tengah menyoroti
kelompok agama yang menganut paham ekstrem. Menurutnya, tindakan kelompok
tersebut menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"Itu yang sedang saya ingatkan, sebaiknya bangsa ini
kembali ke konsensus ini maksud saya awalnya begini. Sebab jika tidak kita
kelola dengan baik, ini akan menjadi laknat. Itu maksudnya agama jadi musuh
kalau ada orang-orang bergama menggunakan agama secara sepihak secara
ekstrem," jelasnya dalam rapat itu.
Yudian berkata maksud pernyataannya itu tidak dikutip secara
lengkap. Dia merasa pernyataannya salah dikutip dan dijadikan judul oleh
detik.com.
Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga ini juga
mengklarifikasi pernyataan kontroversial lainnya, yakni soal 'konstitusi di
atas kitab suci'.
Dia berdalih bahwa itu maksudnya adalah konstitusi akan
menaungi warga negara yang sedang menjalankan amanat kitab suci.
"Sekarang contoh sederhana kaitannya dengan konstitusi
apakah muslim tiba-tiba pergi haji tanpa paspor? Yang saya maksud ini [paspor]
adalah mewakili konstitusi. Jadi agama yang sudah menjadi konstitusi. Ini saya
maksud sebenarnya," ucap dia.
Yudian menyatakan akan mengikuti usulan dari Komisi II DPR RI
dan berjanji tak akan bicara lagi secara langsung ke media massa.
"Saya berjanji ke depan akan pakai humas. Kalau toh
harus itu (memberi pernyataan langsung ke media massa), pakai yang namanya
diedit dulu, ditulis, didraf, baru kita serahkan," ucap dia.
Diketahui, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi
sebelumnya mengusulkan agar Yudian menggunakan Humas untuk bicara kepada media.