Ahok kembali
diperbincangkan setelah dicalonkan menjadi bos BUMN. Sosok mantan Gubernur
DKI Jakarta ini kontroversial setelah dipidana kasus penistaan agama.
(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).
Jakarta, SancaNews.Com - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
kembali ramai diperbincangkan, usai Menteri BUMN Erick Thohir disebut meminta
mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menduduki kursi pimpinan salah satu
perusahaan pelat merah. Bukan tanpa alasan, soalnya Ahok sempat menjadi
kontroversi usai mendekam di penjara karena kasus penistaan agama.
Ahok, yang kini aktif menjadi
anggota PDI Perjuangan, memang belum memastikan di mana ia akan berlabuh. Dalam
pesan instan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11), Ahok mengaku menyinggung
PT Krakatau Steel (Persero) dan PT Sarinah (Persero) saat bertandang ke kantor
Kementerian BUMN kemarin.
Namun, dalam wawancara terpisah
di Istana Kompleks Kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan
Ahok jadi bos BUMN. Meski demikian, Jokowi tidak memastikan apakah wakilnya di
kursi pimpinan daerah DKI Jakarta itu akan menjabat sebagai komisaris atau
direksi.
"Bisa dua-duanya. Ini pakai
proses seleksi. Masih dalam proses. Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya
di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," terang Jokowi.
Di samping posisi yang akan
diduduki Ahok, menarik membahas politikus PDI Perjuangan tersebut. Lihatlah, ingar
bingar warganet di berbagai jejaring media sosial yang beropini usai Ahok
dikabarkan akan menjadi bos BUMN.
Pemilik akun @dillaselanri
mengaku senang mengetahui Ahok akan menduduki jabatan di kursi BUMN.
"Nonton Youtube, beritanya pak Erick ajak pak Ahok join (bergabung) di
BUMN. Walau belum tahu jabatannya apa, tapi senang sekali," tulisnya.
Akun lain melontarkan
kekecewaannya dengan rencana pemerintah menggandeng Ahok. "Perasaan banyak
orang yang berintegritas dan capable (mampu) untuk memimpin BUMN, tapi kok
ambil yang pernah bermasalah dengan hukum," kicaunya @DartoTahir.
Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus
mengaku tidak ingin membela atau menentang Ahok. Tapi, ia mengisyaratkan agar
pemerintah mencari orang lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai
dengan sektor usaha yang digeluti BUMN tersebut.
Ia mengingatkan jangan sampai
menunjuk orang yang tak memiliki kemampuan bisnis sedikit pun. "Menurut
saya seharusnya cari yang lebih aman, bukan saya membela Ahok atau tidak. Tapi
masih bisa dicari lagi yang tidak menimbulkan kegaduhan," terangnya.
Apalagi, jika pasar tidak
menerima keputusan pemerintah mengenai sosok pemimpin di BUMN, maka akan
membahayakan perusahaan ketika mencari pendanaan. "Pasar kan kadang ada
yang suka sekali, ada yang tidak, makanya lebih baik yang minim konflik,"
jelasnya.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet
menilai sebaiknya posisi dirut BUMN strategis tak diisi oleh politikus. Sebab,
ada kesan, hanya bagi-bagi jabatan. "Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan
dari awal kalau sosok yang akan memimpin BUMN adalah orang yang memiliki
kemampuan di bidangnya. Tidak ada titip-titip politik," tegas dia
mengingatkan.
Pendapat berbeda datang dari
Managing Director LM FEB UI Toto Pranoto. Ia menuturkan tidak ada salahnya
memberi kesempatan bagi Ahok untuk duduk di salah satu kursi BUMN, terutama
sektor energi. Toh, ia menyebut Ahok memiliki kemampuan kepemimpinan yang cukup
memadai.
Pro dan Kontra Ahok dari Napi
Bakal Jadi Bos BUMNAhok kembali diperbincangkan setelah dicalonkan menjadi bos
BUMN. Sosok mantan Gubernur DKI Jakarta ini kontroversial setelah dipidana
kasus penistaan agama. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).
"Ahok dianggap figur yang
berhasil melakukan transformasi birokrasi di DKI Jakarta. Ia punya talenta
sebagai strong leader (pemimpin yang kuat) yang memiliki visi jangka
panjang," jelasnya.
lagipula, ia memuji, Ahok
memiliki kemampuan untuk belajar dengan cepat. Ditambah lagi, Ahok memiliki
integritas tinggi. "Kalau penguasaan bidang teknis akan muncul seiring
dengan berjalannya waktu ketika mengelola perusahaan," imbuh Toto.
PR Ahok
Saat ini, ada empat BUMN
strategis yang belum memiliki direktur utama secara definitif. Dua di antaranya
adalah perusahaan energi dan tambang, yakni PT PLN (Persero) dan PT Inalum
(Persero), sedang sisanya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Masing-masing perusahaan memiliki
setumpuk pekerjaan rumah (PR) dan persoalan yang harus diselesaikan. PLN
misalnya, punya PR menyelesaikan mega proyek listrik 35 ribu Megawatt (MW). Di
samping persoalan beban utang dan upaya mencari dana secara mandiri.
Di sisi lain, Toto bilang terjadi
kelebihan pasokan listrik di tengah pembangunan mega proyek listrik 35 ribu MW.
Ini menjadi tantangan bagi pemimpin baru PLN untuk bisa melakukan negosiasi
ulang kontrak pembangunan pembangkit listrik agar pasokan dan kebutuhan listrik
nantinya tidak timpang.
"Saat ini justru di Jawa
terjadi kelebihan pasokan (listrik). Ini bagaimana menyesuaikan situasi
tersebut dalam konteks renegosiasi dengan pihak swasta yang ikut membangun
misalnya," katanya.
Sementara, tanggung jawab di Inalum juga tak kalah berat. Perusahaan itu adalah induk holding pertambangan dan membawahi empat perusahaan. Yakni, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Inalum membutuhkan sosok
direktur utama yang bisa mengintegrasikan semua potensi anggota holding
nya," terang dia, sembari memaparkan fakta Inalum saat ini tidak ada dirut
definitif setelah Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
Sementara, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan direktur utama Bank Mandiri dan BTN diharapkan bisa memangkas suku bunga kredit yang masih dinilai tinggi oleh Jokowi. "Jadi nanti direktur utama perbankan ini bagaimana bisa mengimplementasikan arahan presiden bagaimana suku bunga itu bisa diturunkan," ucap Yusuf.
Selain itu, industri perbankan juga sedang dihadapkan pada persoalan penyaluran kredit dan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Di sisi lain, rasio kredit macetnya meningkat.
Sumber : cnnindonesia.com