 |
| Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi
II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut
membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. |
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan pengadaan tenaga ahli bagi masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta.
Tjahjo mengatakan, tak ada peraturan yang melarang pengadaan tenaga ahli selama APBD mencukupi.
"DPR RI saja punya tiga sampai empat (Staf ahli), boleh saja. Namanya
staf ahli boleh, sekretaris pribadi yang dibiayai oleh anggota juga
boleh, yang sebagian yang dianggarkan APBD boleh juga. Sah-sah saja,
tergantung kemampuan daerah," ujar Tjahjo di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).
Namun, ia meminta penggunaan anggaran di APBD mengutamakan permasalahan yang menjadi prioritas.
"Jadi, sepanjang skala prioritas daerahnya sudah tercukupi misalnya
masalah hukum, kemacetan, banjr, sampah, pedagang kaki lima itu sudah
clear, menurut saya tergantung kemampuan daerah (untuk pengadaan staf
ahli)," lanjut dia.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, mengusulkan setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.
Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa
membantu membahas hal-hal detail terkait tugas, misalnya membahas
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Suhaimi menuturkan, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.
"Karena kami membahas Rp 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli
yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background
anggota dewan beda," ucap Suhaimi.
Usulan agar Anggota DPRD DKI Jakarta mempunyai tenaga ahli disebut akan dianggarkan dalam APBD.
Meski demikian, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli
untuk anggota DPRD.
"Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Tidak
ada dikenal tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD," ujar Akmal saat
dihubungi awak media Selasa (3/9).
Akmal menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur
kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk
masing-masing anggota DPRD. (Dkn).