PADANG, SANCA NEWS.COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit meminta pelaku usaha resort dan cottage yang
memanfaatkan bibir-bibir pantai di Sumbar untuk segera mengurus
perizinan dan mengacu pada zonasi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
"Kami (Pemprov Sumbar) akan membentuk tim terpadu untuk menyisir beberapa pulau, terutama di Kepulauan Mentawai. Bagi resort dan cottage
yang belum memiliki perizinan lengkap, untuk segera urus izinnya," ujar
Nasrul Abit usai sosialisasi Perda RZWP3K di Padang, Rabu (31/7).
Ia mengatakan Kepulauan Mentawai diperkirakan memiliki sekitar 58 resort dan cottage,
dan semuanya belum memiliki izin lengkap. Nasrul menyebutkan dari 23
pelaku usaha penginapan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut
semuanya belum memiliki izin lengkap.
"Kita kasih waktu untuk mengurusnya, setidaknya mereka ada kesadaran
untuk ingin mengurusnya. Namun jika tidak ada juga pergerakan akan kami
tindak tegas oleh tim terpadu," ucapnya.
Tim terpadu tersebut menurutnya terdiri dari unsur Dinas Pariwisata,
Kelautan, Imigrasi, Polisi Air, TNI Angkatan Laut, dan Bea Cukai. Tim
tersebut bekerja menyisir setiap garis pantai di Kepulauan Mentawai,
mengawasi zonasi dan peredaran narkoba.
"Pembangunan resort dan cottage yang ada saat ini
akan dilihat, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Jika bisa
mengurus, silahkan diurus. Namun, jika berada di daerah terlarang, akan
kami beritahu dan investasi mereka disana tidak bisa lagi dilanjutkan,”
katanya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar
Yosmeri mengatakan Perda RZWP3K bertujuan untuk mengatur tata ruang laut
agar fungsinya sesuai dengan penggunaan. Baik penggunaan yang sudah ada
(eksisting) maupun perencanaan ke depan (planning).
“Seperti adanya daerah penangkapan ikan, daerah konservasi, dan daerah budidaya,” ujarnya.
Ia meyakini Perda tersebut tidak akan menganggu dan mempersempit
ruang gerak nelayan tradisional. Bahkan wilayah tangkap nelayan
tradisional Sumbar terang Yosmeri lebih luas dibandingkan daerah-daerah
lain yakni sebesar 98 persen dari keseluruhan luas laut wilayah.
Pihaknya juga memperingatkan agar nelayan tidak lagi menangkap ikan dengan alat tangkap yang dilarang seperti cantrang.
“Masih ada di beberapa tempat nelayan yang menggunakan alat tangkap
yang dilarang. Itu tidak ada toleransi lagi, kalau tertangkap akan
diproses hukum,” tegasnya lagi.(Donny)